Ada Perda Atur Hanya Gereja GIDI Boleh Berdiri di Tolikara
Semua rumah ibadah lain termasuk masjid tak boleh berdiri.
Selasa, 21 Juli 2015 | 14:26 WIBOleh : Bayu Adi Wicaksono, Moh Nadlir







source pic

VIVA.co.id - Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, mengatakan memang ada peraturan daerah (Perda) yang menyatakan hanya kelompok Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang boleh membangun tempat ibadah di wilayah Kabupaten Tolikara, Papua. Ia menerangkan bahwa perda tersebut sudah disahkan oleh DPRD sejak tahun 2013.

"Memang ada Perda yang menyatakan itu, bahwa di sini asal mula terbentuknya GIDI. Sehingga masyarakat berpikir untuk aliran gereja lain tidak bisa membangun tempat ibadah di sini. Hanya itu saja, aliran lain tidak boleh bangun," kata Usman Wanimbo, Selasa 21 Januari 2015.

Menurutnya, dengan adanya Perda tersebut masyarakat mau tidak mau harus terima. Terlebih kelompok GIDI termasuk komunitas gereja yang besar di Tolikara, Papua.

"Jadi apakah ada rancangan khusus atau bagaimana. Musala memang dari dulu ada. Tapi sampai hari ini belum dieksekusi dalam bentuk peraturan Bupati. Masjid juga dilarang dibangun dalam Perda itu," katanya.

Ia juga menyadari bahwa ada tuntutan dari masyarakat yang menginginkan bahwa tidak boleh ada aliran lain yang diperbolehkan masuk ke wilayah tersebut. Perda tersebut juga merupakan hasil rapat usulan gereja GIDI di wilayah Tolikara.

"Kalau pada prinsipnya, Musala boleh ada karena sudah terbakar. Perda itu tidak pernah dicoret, karena sudah disahkan," ujarnya.

Mendagri Minta Perda Dicabut

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Perda tersebut ditinjau kembali. Alasannya pemerintah telah memberi kebebasan untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

"Coba di DPRD ditinjau kembali. Kalau satu agama saja tidak boleh, apalagi kalau beda. Saya minta untuk dilihat dulu arsipnya, ada tidak perda itu," kata Tjahjo.

Tak hanya itu, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo juga menerangkan bahwa mekanisme pengesahan Perda tersebut harusnya mendapat persetujuan dari Mendagri. Menurutnya jika belum ada belum adas persetujuan dari Mendagri makan perda tersebut belum sah.

"Harusnya tidak bisa diberlakukan kalau belum disahkan. Kan harus dipikirkan secara komprehensif," katanya.

Soedarmo menegaskan bahwa di Indonesia tidak menganut kekhususan. Indonesia adalah negara kesatuan, yang artinya membolehkan seluruh pemeluk agama untuk melaksanakan agama sesuai keyakinan masing-masing.

"Kalau ada kondisi eksklusivitas di sini itu bisa menimbulkan resistensi dari agama-agama lain. Jadi mohon pemda dan legislatif bisa kembali membahas perda itu. Karena kan belum disahkan Mendagri juga," katanya
http://nasional.news.viva.co.id/news...ri-di-tolikara


Kemendagri: Ini NKRI, Bukan Negara Gereja Injili Indonesia
Di Tolikara, hanya kelompok GIDI yang boleh bangun rumah ibadah.
Rabu, 22 Juli 2015 | 18:09 WIB

VIVA.co.id - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, membenarkan adanya peraturan daerah (perda) mengenai ketentuan beribadah bagi kelompok pemeluk agama di Kabupaten Tolikara, Papua. Perda tersebut bahkan telah dibahas dan disetujui dalam rapat pleno DPRD periode lama.

Hal itu diungkapkan Soedarmo ketika ditemui di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Juli 2015. Kendati begitu, perda yang mengatur ketentuan beribadah itu belum disahkan oleh pemerintah pusat.

"Perda itu baru (sampai di tingkat) pemerintah daerah. Belum disahkan, tetapi sudah dijadikan dasar oleh GIDI (Gereja Injili di Indonesia)," kata Soedarmo.

Perda itu kemudian diajukan oleh Presiden GIDI ke Bupati Tolikara. Dia menjelaskan, alasan perda itu diakomodir Bupati dan DPRD, karena Bupati Tolikara yang kini menjabat, Usman G. Wanimbo juga berasal dari organisasi GIDI.

"(Perda) itu belum (sampai) ke provinsi. Kemarin dalam rapat kami minta dicabut. Ini NKRI, bukan negara GIDI. Aceh saja yang daerah otonomi khusus (aturan) semua agama ada, hanya saja mereka menerapkan Syariat Islam," kata Soedarmo.

Dia menegaskan perda tersebut baru sekadar rancangan. Oleh sebab itu baru akan dibawa ke tingkat provinsi. Namun, dari informasi yang dia terima, perda itu telah disahkan sejak tahun 2013.

"Makanya saya minta ke DPRD yang baru ini untuk mengevaluasi rancangan Perda itu," dia menambahkan.

Soedarmo mendesak agar surat edaran larangan beribadah, mengenakan jilbab dan membangun tempat ibadah tersebut dicabut. Desakan itu, kata Soedarmo, tidak pernah disosialisasikan oleh Presiden GIDI kepada anggotanya.

Di dalam perda itu hanya kelompok Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang boleh membangun tempat ibadah di wilayah Kabupaten Tolikara, Papua. Agama lain tidak boleh membangun rumah ibadah
http://nasional.news.viva.co.id/news...jili-indonesia


Terbongkar! Tolikara Sebuah Kabupaten Kecil, Tapi Bendera Israel Dimana-mana, Pesawat Asing Datang Pergi Seenaknya
Saturday 25, Jul 2015



Semakin dikenali, kabupaten Tolikara semakin di jumpai keanehan. Pasalnya, kabupaten Tolikara merupakan bagian dari Provinsi Papua dengan luas sekitar 5.234 KM2.

Kemudian, seperti dilaporkan laman Hidayatullah (22/7/2015), Tolikara yang diapit Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jawawijaya Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten baru hasil pemekaran pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Dan Kabupaten Tolikara yang beribukota di Karubaga terbagi dalam 514 Desa dan 35 Kecamatan. Meski demikian, jangan bayangkan desa di daerah layaknya di Jawa. Sebab, satu desa kadang hanya puluhan rumah.

Yang menarik, meski merupakan tempat terpencil dan akses masih sulit, beberapa pihak mengatakan, pesawat milik orang asing bisa datang dan pergi seenaknya.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di wilayah ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara Bokondini, namun beberapa saksi yang ditemui hidayatullah.com, banyak bandara khusus orang asing yang hilir mudik tidak bisa terpantau.

“Di sini banyak pesawat asing datang dan pergi tidak terpantau. Karena aparat di sini sedikit,” demikian ujar salah seorang aparat yang tak mau disebutkan namanya kepada hidayatullah.com.

Yang tidak kalah menarik, banyak bendera-bendera Israel jadi pajangan warga. Pantauan hidayatullah.com, mudah dijumpai kios-kios warga dihias mengikuti bendera Israel biru-putih bergambar Bintang David.

Kebetulan, saat beberapa jam menginjakkan kaki di Tolikara pertama kali hari Senin (21/07/2015) media ini bisa menyaksikan ramainya masyarakat luar Tolikara mengikuti arak-arakan penutupan kegiatan seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat internasional yang diselenggarakan sejak tanggal 13 Juli 2015.

Diperkirakan sekitar 7000 orang mengikuti arak-arakan, dan sebagian banyak mengibarkan bendera Israel. Sementara itu, banyak warga lokal sendiri masih kurang memahami arti bendera-bendera Israel tersebut.
http://www.suaranews.com/2015/07/ter...kabupaten.html


Akui Ada Perda Larang Bangun Gereja Selain GIDI dan Masjid, Bupati Tolikara Dituding Sebagai Dalang Aksi Teror
22 Juli 2015 17:30 WIB


Bupayi Tolikara Usman Wonimbo, Salah sorang pimpinan Gereja Injili Di Indonesia (GIDI)

Eramuslim.com – Bupati Tolikara, Papua, yang juga salah satu pentolan GIDI, Usman Genongga Wanimbo membenarkan ada perda yang melarang membangun tempat ibadah selain Gereja Injil di Indonesia (GIdI). Sebabnya, hanya lantaran aliran gereja tersebut yang pertama kali terbentuk di wilayah tersebut.

“Memang ada perda yang menyatakan bahwa di sini, kebetulan terbentuknya GIdI di sini, sehingga dianggap sudah gereja besar. Masyarakat di sini berpikir untuk gereja aliran lain tidak bisa bangun di sini. Mau tidak mau masyarakat menerima (perda) itu,” kata Usman dikutip dari Antara (22/7).

Bupati juga membenarkan bahwa di Tolikara terdapat perda yang melarang pembangunan Masjid. “Itu dalam bentuk peraturan bupati, Masjid dilarang juga dibangun dalam perda tersebut. Kalau Mushalla memang dari dulu ada,” tambahnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan pemerintah daerah Kabupaten Tolikara dan DPRD setempat meninjau kembali perda tersebut. “Coba di DPRD ditinjau kembali, kalau satu agama saja tidak bisa (membangun tempat ibadah), apalagi kalau berbeda agama,” jelasnya.

Kemarin, Mendagri Tjahjo Kumolo mengunjungi lokasi insiden kerusuhan pada Hari Raya Idul Fitri, Jumat lalu (17/7), di Karubaga, Ibu Kota Tolikara. Dalam kunjungannya, Tjahjo menggelar pertemuan dengan kepala daerah, tokoh masyarakat, aparat serta jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkompida) setempat.

Disengaja oleh Bupati

Sementara, Ketua Aliansi Pergerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara (APMPPKT) Rahmat Kogoya, mengungkapkan bahwa Bupati Usman Wanimbo adalah Ketua Panitia Pelaksana Seminar dan Kongres Pemuda GIdI di Tolikara.

Rahmat mengaku pernah pernah melaporkan kasus korupsi Bupati Tolikara atas penyelewengan dana-dana untuk Desa/Kampung ke pihak KPK maupun Kejati Papua.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Pribuminews, kemarin, Rahmat mengaku, bukti kasus korupsi Bupati sudah disampaikannya ke mana-mana, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak yang berwenang. Bahkan pihaknya malah dituding diboncengi kepentingan politik saat melakukan aksi demo pada setiap kesempatan. “Jadi wajar kalau saat ini masyarakat Tolikara sudah muak dengan kinerja aparat penegak hukum. Korupsi sampai Rp 635 miliar yang didukung dengan alat bukti serta keterangan saksi sampai saat ini enggak tuntas-tuntas,” keluh Rahmat Kogoya.

Rahmat pun menduga kuat bahwa Bupati Tolikara sengaja menciptakan konflik di Tolikara guna menghindari proses hukum yang menantinya.

“Insiden 17 Juli kemarin hanya ulah oknum yang telah dipersiapkan oleh Bupati Tolikara. Mereka memanfaatkan masyarakat kampung yang masih primitif dan terisolir sehingga yang sejak lahir hingga tua masih tetap di Tolikara mereka tidak pernah tahu dunia luar Tolikara itu seperti apa, pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama itu bertujuan untuk apa, karena yang mereka tahu bahwa Negara Indonesia itu hanya Papua dan Tolikara,” tutur Rahmat Kogoya.

Rahmat juga mengaku bahkan telah menyerahkan alat bukti di kantor pusat BIN bulan Februari lalu. “Jadi kalau mau melihat insiden 17 juli kemarin jangan dilihat sepenggal-sepenggal, tapi kamilah saksi sekaligus korban yang berada di daerah. Ini karena ada pembiaran atas kesewenang-wenangan, karena ada pembiaran maka tingkah Bupati Tolikara semakin ngelunjak. Ibarat anak sekolah tiap tahun akan naik kelas, ada Negara di dalam Negara,” tandasnya
http://www.eramuslim.com/berita/nasi...m#.VbK6BaSqqko


Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid: Ada Bendera Israel di Tolikara
Kamis, 23 Juli 2015 18:21

Hidayat mencurigai ada keterlibatan asing dalam insiden pembakaran masjid Baitul Muttaqin di Karubaga, Tolikara, bersamaan dengan pelaksanaan salat Id.

Dream - Pernyataan mengejutkan keluar dari salah satu anggota dewan syuro Komite Umat untuk Tolikara (Komat) Papua, Hidayat Nur Wahid. Dia mengindikasikan ada keterlibatan asing dalam insiden Tolikara.

Hidayat mendasarkan dugaan ini pada indikasi adanya pihak asing itu terlihat gemanya di media sosial. Hidayat juga mencontohkan insiden itu seolah dibuat sengaja dan melemparkan kesalahan kepada pihak aparat keamanan.

"Korban dari masyarakat Papua. Ini kemudian dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh pihak asing agar Papua merdeka," ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini di Jakarta, Kamis, 24 Juli 2015.

Hidayat bahkan secara tegas mengatakan adanya peran Israel dalam insiden di Tolikara. Menurut informasi yang didapatnya, ada gambar bendera Israel di sekitar wilayah itu.

"Berdasar informasi yang didapat Tim Pencari Fakta Komat, ditemukan ada gambar bendera Israel di Tolikara," tegas Hidayat.

Tetapi, Hidayat tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait gambar tersebut. Pun dengan Ketua Harian Komat Bachtiar Nasir, yang enggan menanggapi secara mendalam.

"Itu domain Badan Intelejen Negara, TNI, dan Kepolisian," kata Bachtiar.

Meski begitu, Ketua Dewan Syuro Komat, Didin Hafidhuddin, mengatakan insiden di Tolikara murni ada penggeraknya. Sebab, selama ini di Papua jarang terjadi kerusuhan karena masalah agama.

"Meski sering terjadi perang antar suku, tapi motif agama tidak ada," katanya.
http://www.dream.co.id/news/hidayat-...a-150723q.html


Pembakar Masjid di Papua Punya Koneksi ke Israel? BIN Harus Cari Tahu!
Minggu, 19 Juli 2015 , 13:49:00 WIB

RMOL. Untuk menjaga stabilitas keamanan di Tolikara, Papua, pasca tragedi di Hari Raya Idul Fitri, kepolisian harus segera melakukan patroli dan mengamankan lokasi.

Apabila diperlukan, Kapolda Papua bisa minta bantuan Kodam XVII Cenderawasih untuk penempatan personel.

Demikian disampaikan Rozaq Asyhari, Sekjend Paham Indonesia dalam keterangan pers kepada RMOLJakarta, Minggu (19/7).

"Selain itu harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, jangan terkesan ada pembiaran. Aparat kepolisian harus mengusut tuntas pelaku pembakaran masjid, termasuk bila ada indikasi bila penyerangan tersebut direncanakan oleh pihak-pihak tertentu," jelas dia.

Karena, sambungnya, sempat tersebar selebaran pelarangan ibadah oleh kelompok tertentu.

Kandidat Doktor dari Fakultas Hukum UI itu juga meminta agar aparat inteljen dari BIN turut menelisik persoalan ini.

"Di media sosial kan tersebar informasi bahwa kelompok pembakar masjid tersebut memiliki kerja sama dengan Israel. Oleh karenanya, BIN perlu melakukan penelusuran mengenai kemungkinan pengaruh atau keterlibatan Israel dalam persoalan ini. Kemudian masyarakat dapat diberikan informasi yang benar berkaitan dengan informasi tersebut," tukas dia.
http://m.rmoljakarta.com/news.php?id=10116


BIN Diminta Selidiki Hubungan GIDI dengan Israel
Senin, 20 Juli 2015, 18:35 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak hanya kepolisian dan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus mengusut tuntas insiden Tolikara, Papua. Apalagi sempat beredar kabar jemaat GIDI memiliki hubungan dengan Israel.

Sekretaris Jenderal Pusat Advoaksi Hukum dan HAK Asasi Manusia (PAHAM) Rozaq Asyhari meminta aparat intelijen BIN turun tangan menyelidiki persoalan tersebut. Ini bertujuan agar kesimpangsiuran tidak semakin meluas.

"Di media sosial kan tersebar informasi bahwa kelompok pembakar masjid tersebut memiliki kerja sama dengan Israel.Oleh karenanya, BIN perlu melakukan penelusuran mengenai kemungkinan pengaruh atau keterlibatan Israel dalam persoalan ini," kata Rozaq dalam keterangan tertulis yang diterima ROL.

Menurutnya, semua pihak harus turut berperan mengusut tuntas untuk mendapatkan akar permasalahan yang sebenarnya menjadi pemicu insiden yang menyerang umat Muslim ini. Penegakkan hukum harus dilakukan agar tidak mengesankan pembiaran.

Ia mengutuk keras penyerangan dan pembakaran yang terjadi di Distrik Karubaga tersebut. Tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk teror terhadap ummat Islam yang sedang menjalankan ibadah
http://nasional.republika.co.id/beri...-dengan-israel


Kesaksian Dokter PTT di Papua: Bendera Israel, Misionaris Asing, dan Tirani Mayoritas
21 Juli 2015 06:35 WIB

Kondisi muslim umumnya di pedalaman Papua khususnya wilayah pegunungan (tidak hanya Tolikara) sama dengan daerah-daerah yang minoritas seperti hak untuk kenyamanan dan keamanan beragama.

Walau di ibukota Kabupaten diizinkan utk shalat dan mendirikan mesjid tapi itu butuh perjuangan. Akhirnya berdirilah ruang petak tanpa kubah dan tidak ada speaker keluar yang kami sebut mesjid.

Kadang tiap shalat dilempari batu mesjidnya. Di Kab. Lanny Jaya malah untuk shalat mesti masuk lorong atau celah 2 kios muslim, jadi kalau muslim yang baru datang ke sana tidak akan tahu dimana mesjidnya.

Tapi kalau di lokasi saya bekerja (Distrik Bokondini, Kab. Tolikara) masyarakatnya beda karakter lebih tenang beribadah karena mesjid berkubah, tanpa speaker (kita sadar minoritas), halaman luas dan punya pagar rapi. saya malah buka TPA di Bokondini, tidak dipermasalahkan warga.

Berawal dari acara konfrensi Internasional pemuda GIDI (Gereja Injili di Indonesia) yang mengedarkan surat tidak boleh pelaksanaan shalat Ied dan tidak boleh menggunakan jilbab. Tetapi sudah dilaporkan ke Pemda dan ada jaminan untuk keamanaan pelaksanaan kegiatan.

Namun pada kenyataannya ketika umat muslim tengah khusuk beribadah mereka justru diserang, dan perumahan yang ditinggalkan terbakar karena api meluas dengan sangat cepat.

Yang perlu jadi perhatian :

1. Di banyak media, dikatakan Wapres JK bahwa konflik di Tolikara ini dipicu oleh speaker mesjid, bagusnya Bapak JK ke Tolikara dulu main-main.

Coba deh cari plang mesjid, apakah ada bangunan berbentuk mesjid dengan kubah dan menaranya atau dipastikan beliau tidak akan pernah mendengar suara azan karena memang tidak ada speaker kecuali jika duduk manis di dalam mesjid mendengarkan azan langsung dari mulut muadzin.

2. Pemerintah Pusat mestinya tegas adanya pembatasan dan aturan untuk warga asing masuk Indonesia, ini misionaris bebas saja masuk Papua dengan pesawat-pesawatnya, entah misi menyebarkan agama atau “misi lain”. apalagi GIDI ini dibelakangnya adalah Israel. Tidak heran jika kita dengan mudahnya akan menemukan bendera Israel dan lambang-lambang Israel d Papua.

Inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam menyikapi intoleransi agama di Papua akibat lemahnya perlindungan terhadap minoritas muslim di sana. Padahal di wilayah lain di republik ini, minoritas agama lain justru aman tentram di bawah perlindungan muslim.

dr. Poby Karmendra
Dokter PTT Kemenkes di Kab. Tolikara (1 Juni 2013 s/d 31 Mei 2015)
http://www.eramuslim.com/berita/nasi...-mayoritas.htm

----------------------------------

Hati-hati agenda Asing di Papua ...

: