Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menjanjikan akan membangun jalur kereta api Trans Sulawesi. Kereta sangat dibutuhkan untuk memudahkan jalur transportasi yang selama ini selalu ditempuh dengan kendaraan bermotor.

Semestinya pembangunan jalur kereta tersebut sudah mulai dikerjakan tahun kemarin, namun, masih terkendala pemilihan lahan. Kini, pembangunan kereta Trans Sulawesi sudah terlihat titik terangnya.

Gubernur Sulawesi Selatan H Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemasangan rel kereta akan dilakukan pada awal Agustus 2015. "Mau pemasangan rel pertama awal Agustus, sementara ini dibicarakan dengan presiden dengan menteri untuk cari waktu," kata Syahrul seperti dilansir Antara, Jakarta, Senin (20/7).

Dia mengatakan, pembangunan sarana kereta dengan titik awal di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, pada pembangunan tahap awal untuk melayani rute Makassar - Parepare. Selanjutnya ditargetkan dalam lima tahun sudah menjangkau dan menghubungkan dengan provinsi lainnya di Sulawesi.

Dengan demikian, apabila rel kereta tersebut sudah mampu terhubung di seluruh provinsi di Sulawesi, maka masyarakat dapat melakukan perjalanan darat antarprovinsi lebih cepat dibandingkan bus dengan waktu yang tepat.

Pencanangan pembangunan sarana perkeretaapian di Sulawesi sudah dilakukan pada 2014 dan kini sudah dilakukan pembebasan lahan tahap awal untuk wilayah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan sekitar 30 kilometer.

"Progres pembangunan sarana kereta api ini bagus sekali, tinggal disiapkan pemasangan relnya pada awal Agustus 2015," kata Syahrul.

Menurut dia, pengadaan sarana kereta api jalur Trans-Sulawesi ini merupakan yang perdana sejak zaman Hindia Belanda. Sebelumnya sudah sempat disiapkan pada prakemerdekaan di wilayah Kabupaten Maros - Kabupaten Bone, Sulsel.

Pengoperasian sarana kereta itu diharapkan rampung pada 2019 mendatang, sehingga dapat mendukung perekonomian di Sulawesi dengan adanya kelancaran arus barang dan penumpang.

Nantinya pembangunan Trans-Sulawesi Railways atau jalur kereta di Sulawesi yang memiliki panjang sekitar 2.100 km dan menelan biaya hingga sekitar Rp 65 triliun.

Selanjutnya terdapat enam Pemerintah Provinsi di Sulawesi telah sepakat memperkuat sarana perkeretaapian di Sulawesi.

Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, pendanaan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia sampai 2030 mencapai Rp 605 triliun.