Wakil Ketua MPR:
Insiden Tolikara Sinyal Gerakan Separatis Papua Mulai Menguat
23 JUL 2015

Rimanews - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, insiden di Tolikara, menunjukkan sinyal gerakan separatis di Papua untuk merdeka semakin menguat.

"Tentu ini suatu bibit yang harus segera ditangani. Benih separatis makin kuat. Itu saya saya sampaikan Panglima TNI, Menko Polhukam," kata Hidayat di Jakarta, Rabu (22/07/2015).

Hidayat menyebutkan, kelompok separatis sudah membaca situasi saat kejadian terjadi dan akan menjadikan insiden tolikara sebagai bahan kampanye ke dunia internasional.

"Mereka sudah membaca bahwa saat kejadian, maka akan terjadi kerusuhan dan itu jadi bahan kampanye bagi kelompok tersebut di dunia internasional bahwa Kepolisian tak mampu menjaga dan mengantisipasi masalah," kata politisi PKS itu..

"Arahnya sengaja dibenturkan sehingga tuntutan untuk merdeka semakin menguat," imbuhnya.

Terkait surat edaran dari GIDI, sambungnya, kelompok tersebut seolah-olah lebih tinggi posisinya dibanding hukum dan negara.

Provokator yang menggunakan surat edaran itu, jelas sekali memposisikan diri berada di atas hukum Indonesia. Mereka membuat surat yang melarang dilakukan sholat Idul Fitri, melarang kelompok lain selain kelompok mereka ada di Tolikara.

"Seolah-olah mereka yang membolehkan, mereka yang punya kuasa di Indonesia. Lalu mereka laksanakan tindakan ketika tidak dilaksanakan oleh kelompok lain," kata dia.

Hidayat pun meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus tersebut sehingga indikasi tuntutan merdeka itu tidak tercapai.

"Ini masalah serius dan hukum harus ditegakkan. Ungkap kasus tersebut secara tuntas," kata Hidayat.
http://nasional.rimanews.com/politik...-Mulai-Menguat


Terancam ditendang dari Indonesia, Freeport lobi Pemerintah
Rabu, 14 Agustus 2013 09:01

Merdeka.com - Tambang emas dan perak terbesar di dunia yang berada di Papua dan dikelola sepenuhnya oleh PT Freeport Indonesia sejak 1967. Hingga saat ini, keberadaannya dinilai tidak memberi keuntungan yang besar untuk Indonesia dan masyarakat Papua. Padahal seharusnya tambang emas tersebut bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dengan cadangan emas yang sangat banyak.

Tapi nyatanya, setoran ke negara dan Papua minim. Keuntungan besar dinikmati Freeport dari hasil menjual bahan mentah, tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri. Padahal, jika melalui proses pengolahan di dalam negeri, akan sedikit memberi keuntungan bagi negara dan rakyat Papua.

Pemerintah pun mengharuskan perusahaan pertambangan membangun pabrik pengolahan. Namun masih belum sepenuhnya dipatuhi. Masih banyak perusahaan tambang yang enggan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter. Salah satunya Freeport.

Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan atau smelter pada 2014. Ini sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jika membandel, pemerintah berjanji bersikap tegas dengan memaksa perusahaan berhenti produksi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menebar ancaman. Dia mengatakan, apabila perusahaan-perusahaan tambang tidak membangun smelter, maka pemerintah akan memaksa perusahaan tambang untuk berhenti produksi.

"Yang tidak bikin smelter silakan tutup saja produksinya," ujar dia yang di temui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (31/7).

Tak lama setelah ancaman itu keluar, Freeport menyatakan ingin tetap berada di Indonesia. Dengan alih-alih setuju atas dua butir kesepakatan dalam renegosiasi kontrak karya, Freeport mencoba merayu pemerintah agar diberi keringanan atau dispensasi.

Utamanya menyangkut kewajiban membangun pabrik pengolahan di dalam negeri. Selama ini Freeport keberatan membangun pabrik smelter dan mengolah hasil tambang di dalam negeri dengan alasan tidak menguntungkan atau cenderung merugikan Freeport.

Perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat menggandeng dua perusahaan swasta lain untuk mengolah biji emas dan tembaga mereka. Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto mengaku belum bisa melakukannya 100 persen di dalam negeri, sehingga mustahil memenuhi aturan UU Nomor 4 Tahun 2009.

pihaknya beberapa tahun lalu sudah menanamkan saham di PT Smelting, berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini mengolah 30 persen bahan baku tembaga dan emas mereka. Rencananya 60 persen lagi akan dipasok ke dua mitra tersebut.

"Saya rasa ini menunjukkan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah. Namun, tentu tidak bisa langsung 100 persen seluruhnya diolah dalam negeri, jadi kami minta bantuan pemerintah apakah ada dispensasi atau semacamnya," kata Rozik dalam acara penandatangan kerja sama di Jakarta, Selasa (13/8).

Kewajiban mengolah hasil tambang di dalam negeri seolah menjadi batu sandungan sekaligus ganjalan bagi Freeport meraup keuntungan besar dari cadangan emas di Papua. Permintaan dispensasi tersebut sebagai bargaining setelah Freeport setuju bakal mendivestasikan sahamnya, melakukan IPO, dan memperluas lahan. Sebagai persetujuan perundingan soal divestasi, maka Rozik berharap pemerintah memberi keleluasaan soal ekspor yang tak harus sepenuhnya hasil olahan dalam negeri.

"(Dispensasi) bagian dari package perundingan. Kita mohonkanlah satu, ya itu dispensasi (ekspor) tadi," cetusnya.

Pemerintah tetap meminta Freeport Indonesia untuk mengolah seluruh hasil tambangnya dengan membangun smelter di dalam negeri selambat-lambatnya 2014. Ini menjadi salah satu syarat mutlak dalam UU Nomor 4/2009 tentang mineral dan batu bara yang harus dipenuhi Freeport jika ingin terus beroperasi di Tanah Air.

Direktur Pengolahan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Dede Suhendra menyatakan, tidak ada alasan bagi Freeport untuk menunda membangun pabrik pengolahan atau smelter hasil tambangnya. Soalnya, pemerintah sudah memberikan cukup waktu bagi setiap perusahaan tambang, termasuk Freeport, untuk membangun smelter.

"Ini sudah ada aturannya, harus dilakukan pemurnian hasil tambang. Terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 itu untuk memberikan waktu toleransi selama dua tahun bagi perusahaan tambang," kata Dede.

Diakui Dede, dirinya merasa heran jika Freeport saat ini merasa keberatan dengan kewajiban membangun smelter di dalam negeri. Soalnya, Freeport juga terlibat dalam pembahasan UU Minerba di DPR empat tahun lalu.

"Aturan ini sudah melalui suatu kajian dan tentu DPR juga sudah mengundang perusahaan. Jadi 2014 adalah pelaksanaan UU tersebut yang tidak dapat dimundurkan lagi," tegasnya.

Kendati demikian, Kementerian ESDM tidak menutup kemungkinan untuk memberikan keringanan bagi Freeport. Ini tergantung kepada hasil evaluasi dari Badan Litbang Kementerian ESDM terkait dampak pelaksanaan hilirisasi pada 2014 terhadap produksi dan ekspor bahan tambang.

Apakah pemerintah akan tunduk lagi di bawah kepentingan Freeport dengan memberi dispensasi ke perusahaan yang selama ini telah menjadi mesin uang bagi induk usahanya di AS?
http://www.merdeka.com/uang/terancam...emerintah.html


Tak Komit Bangun Smelter, Ekspor Freeport Terancam Dihentikan
Kamis, 2 Juli 2015 - 17:04 wib

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki syarat yang jelas untuk memperpanjang izin ekspor bagi PT Freeport Indonesia (PTFI). Syaratnya adalah pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Gresik, Jawa Timur, harus telah mencapai 60 persen progresnya.

Dirjen Minerba Bambang Gatot mengatakan, batasan waktu izin ekspor sendiri jatuh pada 25 Juli 2015. Jika belum mencapai 60 persen, maka izin ekspor PTFI terancam dihentikan.

"Itu di dalam Permen Nomor 11 Tahun 2014. (Mencapai) 60 persen dia memenuhi itu, kita bisa memberikan perpanjangan untuk ekspor. Kalau dia tidak memenuhi, izin ekspor tidak akan keluar," kata Bambang di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Gatot mengungkapkan, syarat lain yang harus dipenuhi oleh PTFI dalam pembangunan smelter tersebut yakni penyediaan lahan dengan Petrokimia Gresik, rekayasa engineering dasar, serta teknologi provider yang akan digunakan untuk pabrik pemurnian tersebut.

Menurut Bambang, pemerintah sendiri punya kriteria sendiri dalam memutuskan dalam pemberian izin ekspor enam bulan ke depan kepada PTFI.

"‎Freeport pun sudah tahu kriteria apa yang harus dilakukan. (Pada) 25 Juni, Freeport sudah mengajukan perpanjangan. Pada saatnya akan disampaikan mengenai keputusannya," tambah dia.

Di kesempatan yang sama, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedding mengaku optimis dalam menyelesaikan pabrik pengolahan dan pemurnian Gresik pada 2017.

"‎Karena membangun smelter ini ada karakteristik spesifik. Sehingga, akan membutuhkan teknologi canggih, dan memerlukan perhitungan sendiri. Kalau terjadi dinamika akan kita pertanggungjawabkan dengan pemerintah," pungkasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015...cam-dihentikan


Setahun lalu sebelum jadi Presiden:
Jokowi: Freeport Kontraknya Masih Lama, Ngapain Diurus Sekarang?
Minggu, 27 Juli 2014 - 17:37 wib

SOLO - Calon Presiden terpilih Joko Widodo belum mau berbicara banyak terkait kontrak PT Freeport yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Selain masih ada urusan penting lainnya yang lebih penting harus diselesaikan secepatnya, kontrak PT freeport itu baru akan berakhir pada 2021.

"Perpanjangan Freeport itu tahun berapa? Ngapain diurus sekarang. Kontrak Freeport itu baru 2021. Urusan di depan saja banyak udah mikirin sekarang," jelas pria akrab disapa Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

Menurut mantan Wali Kota Solo ini, sebelum kontrak PT Freeport berakhir dua tahun sebelumnya, baru akan diputuskan apakah kontrak tersebut akan diperpanjang kembali atau tidak. Pasalnya, kontrak baru PT Freeport dalam aturan baru akan dipersiapkan dua tahun menjelang kontrak berakhir.

"Kontrak baru akan diperisapkan dua tahun sebelum kontrak berakhir, baru dipikirkan apakah akan diperpanjang atau tidak. Ngapain kamu urusan kayak gitu dipikirkan sekarang, kayak tidak ada urusan yang lain saja," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan, dalam perundingan yang kini tengah berlangsung, Freeport telah menyetujui semua hal prinsipil yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di Kementerian ESDM.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar yang juga merupakan salah satu pimpinan tim perundingan mengungkapkan, pihak Freeport telah menyetujui 6 elemen pokok dalam proses perundingan. Tim perunding sendiri, tambahnya, kini bersama Menteri Koordinator tinggal menunggu arahan dari presiden untuk langkah selanjutnya.

Seperti diketahui, dalam perundingan bersama Freeport, pemerintah membahas enam elemen penting dalam pembahasan yakni, terkait divestasi, pembangunan smelter, uang jaminan smelter, luas lahan tambang, royalti dan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
http://economy.okezone.com/read/2014...iurus-sekarang


Setahun kemudian setelah jadi Presiden:
Lima Arahan Presiden Jokowi untuk Freeport
Kamis, 2 Juli 2015 - 15:20 wib

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan beberapa arahan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Arahan tersebut muncul, usai adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc James Robbert Moffet atau Jim Bob Moffet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Sudirman menyebutkan, ada lima arahan Presiden Jokowi untuk petinggi Freeport tersebut. Pertama, pemerintah berkepentingan untuk membangun iklim investasi yang sehat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah ingin agar keberadaan PTFI dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan kawasan Papua, karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebagaimana telah diatur dalam Keppres Nomor 16 Tahun 2015.

Ketiga, dalam menjalankan operasinya, PTFI harus semakin meningkatkan porsi penggunaan kapasitas dalam negeri, baik dalam penggunaan barang dan jasa, maupun pemanfaatan tenaga kerja.

Keempat, hilirisasi harus dilanjutkan pembangunan smelter baik melalui skema ekspansi di Jawa Timur, maupun pembangunan yang baru di Papua tidak tertunda.

Dan yang terakhir, kata Sudirman, pembangunan PLTA Urumuka, Kabupaten Mimika harus segera direalisasikan agar masyarakat Papua dapat merasakan manfaatnya.

Sudirman mengungkapkan, arahan Presiden Jokowi sudah jelas bahwa komitmen pemerintah untuk menjaga kelangsungan operasi PTFI paska 2021.

"Sinyalnya sudah jelas bahwa pemerinta beritikad menjaga kelangsungan operasi di Timika, dengan penekanan agar keberadaan mereka harus dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan," kata Sudirman.

"Hanya saja, kita harus mencari momentum yang tepat dan mencari solusi hukum agar PP Nomor 77 Tahun 2014 tidak dilanggar," tandasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015...untuk-freeport


Freeport Tunjuk Mantan Pejabat BIN sebagai Presiden Direktur
Saat ini, Freeport Indonesia tengah dalam tahap perundingan amendemen kontrak baru dengan pemerintah.
Januari 2015


Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Maroef Sjamsoeddin ditunjuk sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia.

KATADATA – PT Freeport Indonesia menunjuk Maroef Sjamsoeddin sebagai Presiden Direktur baru pengganti Rozik Boedioro Soetjipto yang akan pensiun tahun ini. Maroef merupakan purnawirawan Marsekal Muda TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.

Maroef pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) selama periode 2011 sampai 2014. Dia juga memperoleh gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies.

Dalam keterangan persnya, Rozik B. Soetjipto berharap kepemimpinan Maroef dapat melanjutkan kesuksesan yang telah diraih Freeport.

“Saya bangga terhadap berbagai pencapaian Freeport Indonesia dalam pengembangan operasi Grasberg berskala dunia,” ujarnya, Rabu (7/1). (Baca: Pemerintah Akan Berhati-hati Memberikan Insentif bagi Freeport)

Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Daisy Primayanti ketika dihubungi Katadata mengatakan, meski tidak memiliki latar belakang di sektor tambang, Maroef dinilai mampu memimpin Freeport.

“Presiden Direktur yang sebelumnya juga tidak berlatar belakang tambang,” ujarnya.

Maroef menyampaikan keinginannya agar keberadaan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Freeport juga akan mengembangkan tambang baru di Papua. (Baca: Pemerintah Bantah Revisi Aturan Divestasi Untungkan Freeport)

“Saya menerima kesempatan untuk memimpin PT Freeport Indonesia dan berharap dapat bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Ini sejalan dengan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua," katanya.

Saat ini, Freeport Indonesia tengah dalam tahap perundingan amendemen kontrak baru dengan pemerintah. Dalam perundingan tersebut, pemerintah menuntut agar Freeport membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Papua. (Baca: Prabowo vs Jokowi: Freeport, Nasionalisasi atau Renegosiasi)
http://katadata.co.id/berita/2015/01...siden-direktur


Insiden Tolikara, Kepala BIN Beri Sinyal Ada Keterlibatan Asing
22 Juli 2015 14:12 wib


Sutiyoso

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala BIN Sutiyoso enggan memastikan adanya keterlibatan asing dalam insiden kerusuhan di Tolikara. Namun demikian, dia menyebut kemungkinan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa yang menewaskan satu orang itu sangat besar.

Dia tak menyebut dugaan kerusuhan itu didesain pihak tertentu. Yang jelas, kata dia, ada pihak yang memanfaatkan peristiwa itu untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Harus ada investigasi untuk jawab itu kan kita enggak bisa nuduh sembarang orang. Penyelidikan polisi masih panjang. Bisa saja kan keterlibatan pihak asing," kata dia usai menghadiri halal bihalal di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Soal siapa pihak yang sengaja menyerang pemerintah, Sutiyoso juga enggan membeberkannya. "Ya kalian cari aja. Bolak balik kan nyalahin kita, itu saja," bebernya.

"Orang itu memanfaatkan peristiwa ini untuk menyerang Pak Jokowi, nyerang pemerintahan," lanjut dia.

Sutiyoso menolak insiden Tolikara disebabkan karena lemahnya BIN menjalankan fungsi intelijen yang merupakan fungsi utamanya. Jika ada pihak yang menyalahkan BIN, kata dia, adalah pihak yang sengaja memanfaatkan isu untuk menyerang dirinya.

"Ya tahulah anda waktu aku mau dilantik ada yang pro dan kontra," ungkap dia.

Menurut bekas Gubernur DKI Jakarta ini, BIN sudah memberikan informasi terkait dugaan kerusuhan seminggu sebelum kejadian. Hal itu langsung direspons aparat kepolisian setempat dan bupati, tokoh agama, termasuk Presiden GIDI.

"Salah alamat. Enggak ngerti tupoksi nya BIN. Tugasnya BIN itu memberikan informasi. Informasi sudah kita berikan tanggal 11 Juli, direspons oleh aparat. Pada hari-H nya tgl 17 dia jaga. Kalau enggak ada informasi dari kita dari mana dia dapat informasi gitu," tutur Ketum PKPI ini.

Seperti ramai diberitakan, kerusuhan di Tolikara pecah beberapa hari setelah beredarnya surat yang berisi pelarangan umat Muslim untuk beribadah. Di surat itu tertulis tiga poin yang dinilai kontroversial.
http://news.metrotvnews.com/read/201...rlibatan-asing

---------------------------------

Pagi dele, sore tempe, malam tempe bosok!