Kasus Hakim PTUN Medan, Gubsu Kumpulkan Pemred

Ada perkembangan menarik atas pencekalan pada Gubsu Gatot Pujo NUgroho, terkait kasus tangkap tangan tiga hakim Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Diam-diam, ‘pasukan bawah tanah’ Gubsu yang berulangkali didemo karena korup dan kimpoi lagi tersebut, mengumpulkan para pimpinan/kepala biro media nasional.

Untuk apa? Disebutkan, Gatot mengumpulkan para pimpinan media massa dan oknum-oknum koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi, guna meredam pemberitaan soal keterkaitan Gatot dengan kasus suap tiga hakim dan seorang panitera PTUN itu.

“Pertemuan di rumah ‘orangnya’ Gubsu di kawasan Setia Budi, kamis sehari sebelum lebaran. Sekalian ngasi kain sarung (diduga diselipkan sejumlah uang) pada para pimpinan redadaksi, pimpinan umum media lokal dan kepala biro media nasional,” sebut sumber, Senin (20/7/2015) di lingkungan Medan Club, di kawasan Jalan Cikditiro, di belakang kantor Gubsu Jalan Iman Bonjol, Medan.(Baca juga : Penyuap Hakim PTUN Medan ‘Capek’, Ini Duit Basnsos untuk Ormas Adik Ajib Shah).

Disebutkan, dalam pertemuan itu dengan ‘segala kerendahan hati’, Gatot meminta agar para pimpinan media ‘mengendalikan’ anggotanya agar tak terus memberiakan kasus dugaan korupsi Bantuan Dana Bawahan dan Bansos yang berujung sengketa kewenangan antara Pemprovsu dengan Kejatisu.

“Semua terlibat. Media hanya undangan. Sementara yang mengundang, pihak Gatot dan ada juga orang-orang Kejaksaan serta salah satu partai termuda. Kasusnya juga kan bermula dari kasus pidana korupsi, diarahkan pihak Pemprovsu dan Kejaksaan jadi kasus perdata. Bukan soal korupsi lagi, tapi soal kewenangan menyidik yang bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” tambah sumber.

Terkait hal di atas, Gubsu Gatot Pujo NUgroho yang dicoba dikonfirmasi, sampai petang ini enggan menjawab. Gubsu Gatot yang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan disebut sedang umroh dengan istri kedua, Evi, guna ‘cuci tangan’, belakangan mengaku pada wartawan sedang melakukan Safari Ramadhan ke Kabupaten Asahan, Sumut.

“Protokoler Pemprovsu kan seharusnya tahu jadwal Gubernur. Saat terjadinya OTT bahkan dua hari setelah itu, Gubsu menghilang. Masak tak ada yang ngasi tahu dari pihak Protokoler kalau Gubsu Safari Ramadhan. Nah, seperti hal-hal itulah yang tengah diupayakan, agar Gubsu lolos dari jeratan pidana korupsi terkait suap tiga hakim itu,” ucap sumber.

“Bisa memang lolos, kalau anekdot ‘selagi ayam masih mau makan jagung’ terus berlaku pada penegakan hukum,” pungkasnya.

Diketahui, KPK telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi guna melakukan pencegahan terhadap lima orang terkait penyidikan kasus dugaan suap terhadap pejabat PTUN Medaqn. Di antara yang dicegah adalah Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evi.

Hal di atas juga ditegaskan Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi, pekan lalu. Kata Johan, lima nama yang diminta untuk dimasukkan ke dalam daftar cegah Ditjen Imigrasi adalah OC Kaligis, Gatot Pujo Nugroho, Evi Susanti (istri muda Gatot), Yulinda Tri Ayuni dan Yeni Oktarinan Misnan.

“Kita memang mengirimkan surat ke imigrasi permintaan pencegahan untuk kelima nama itu,” kata Johan di kantornya, Senin (13/7/2015).

“Seseorang dicegah agar sewaktu-waktu yang bersangkutan akan diperiksa tidak sedang berada di luar negeri,” tambah Johan.

Kelima orang itu dicegah bepergian ke luar negeri selama kurun waktu enam bulan ke depan. Untuk pemeriksaan terhadap mereka, kata Johan, akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat. Dan diketahui, Gubsu Gatot kembali dijadwal dipanggil KPK pada Rabu 22 Juli 2015. Panggilan pertama tak diindahkan dengan alasan tak jelas. Sementara satu dari lima yang dicekal di atas, telah ditahan KPK yakni OC Kaligis.(MS-07)

http://www.tangkasnews.com/kasus-hakim-ptun-medan-gubsu-kumpulkan-pemred/

UANG BERKUASA DI ZAMAN DEMOKRASI INI
Habis uang sumut utk suap sana suap sini