TEMPO.CO,Jakarta- Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya menduga adanya kepentingan negara asing sebagai penyebab terjadinya konflik saat perayaan Sholat Idul Fitri di Tolikara, Papua. Ia menuding adanya upaya pelemahan persatuan dengan menggoyang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Pihak asing yang tak suka, mendorong melalui agen-agen mereka yang sudah berada di Indonesia," kata Tantowi, Sabtu, 18 Juli 2015.

Ia menyatakan telah menghubungi Kepala Badan Intelejen Negara Sutiyoso untuk memperoleh informasi soal insiden Tolikara. Akan tetapi, ia enggan memaparkan detil laporan Sutiyoso dengan dalih BIN tengah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk menindaklanjuti pasca konflik.

Menurut Tantowi, saat ini sudah berlangsung perang proxy yang tanpa alutsista. Negara-negara asing mencoba menguasai Indonesia dengan melakukan pelemahan kesadaran persatuan dari dalam. Saat semangat persatuan dan kesatuan mulai luntur, akan mulai ditimbulkan isu yang menyentuh perbedaan dan rasa nasionalisme.

Meski demikian, Tantowi mengklaim tak mau terlalu cepat menuding adanya kebijakan yang salah dari pemerintah soal Papua. Ia tak mau terburu mengkritik soal dibuka luasnya akses asing ke Papua. Ia justru menduga di Papua memang sudah banyak orang asing dengan pelbagai kepentingan.

"Yang terpenting sekarang, seluruh laporan BIN ke presiden jangan lagi ditelantarkan atau tak ditindaklanjuti," kata dia. "Karena laporan BIN itu intisari dari seluruh informasi yang 90 persen pasti benar.

"Soal surat edaran larangan salat, menurut Tantowi, parlemen merasa janggal terhadap Intelejen dan aparat penegak hukum di lokasi karena tak melakukan pencegahan. Pasalnya, surat tersebut sudah beredar sejak pekan lalu.

Kapolri: Ada Aktor Intelektual di Insiden Tolikara

TEMPO.CO,Jayapura- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, kemungkinan ada aktor intelektual di belakang kejadian ricuh di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, saat pelaksanaan salat Idul Fitri pada Jumat pagi, 17 Juli 2015. "Ini yang harus diproses secara hukum," kata Badrodin di Bandara Sentani, Ahad, 19 Juli 2015.

Menurut Badrodin, sampai saat ini dirinya belum menyebutkan ada tersangka. Tapi sebagai negara hukum, dirinya berjanji akan memproses pelanggaran hukum yang terjadi di Karubaga, baik pelaku pembakaran dan penembakan. "Ini tentu ditindaklanjuti dengan penegakan hukum dan semua pihak, baik masyarakat, tokoh gereja, aparat pemerintah daerah, dan tokoh adat, bisa membantu supayaclear," katanya.

Sedangkan sebelas warga yang tertembak dalam kasus ini, kata Badrodin, mereka diduga sebagai pelaku pelemparan terhadap warga sedang melaksanakan salat Id. "Ada sekelompok orang yang kami identifikasikan satu per satu. Semuanya itu kami akan lakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau memang cukup alat bukti menguatkan, maka siapa bersalah, kami akan periksa dan siapa tersangka, akan kami proses," katanya.

Sedangkan dua orang yang diidentifikasi sebagai penandatangan surat edaran pelarangan beribadah di Tolikara, kata Badrodin, akan diperiksa sebagai saksi.

"Surat ini sudah diklarifikasi ke mereka yang menandatangani surat edaran ini. Pada 15 Juli 2015, Kapolres Tolikara melakukan komunikasi kepada bupati dan panitia, lalu mereka meralat surat itu. Tapi hal ini belum disampaikan secara tertulisnya, hanya komunikasi lisan. Jadi saya lihat ada miss komunikasi di sana dan belum tersosialisasikan. Sebab ini terputus belum sampai kepada masyarakat," katanya.

Dalam penanganan kasus ini, kata Badrodin, tak hanya Polri yang antisipasi, tapi ada Kementerian Agama, BIN, dan semua pihak. "Sebab yang jelas, semua proses di Tolikara sedang diupayakan. Untuk kios yang terbakar akan dibangunnya kios permanen. Ke depannya mereka sepakat akan menjaga kedamaian di sana," katanya.

Badrodin juga mengatakan, dalam kasus Tolikora, Presiden Jokowi ingin mendapatkan informasi yang jelas, termasuk tentang surat edaran Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang menjadi pemicu kerusuhan. "Presiden juga minta ada proses penegakan hukum," jelasnya.

Sumber : http://m.tempo.co/read/news/2015/07/...siden-karubaga
http://m.tempo.co/read/news/2015/07/...siden-tolikara

Waduh perang proxy sdh dimulai nih, harusnya klo ada orang asing yg bermain segera tangkap dan jangan karena berlindung dibalik misionaris jd takut bertindak, klo perlu deportasi semua misionaris asing dipapua silahkan gereja datangkan penginjil lokal yg bukan orang asing