Surat Larangan Salat Id di Tolikara Ditembuskan ke Bupati dan Polres, ke Mana Aparat?

Solopos.com, TOLIKARA — Penyerangan masjid di Tolikara Papua saat penyelenggaraan salat Idulfitri, Jumat (17/7/2015) pagi, terjadi secara tiba-tiba. Dua agenda keagamaan, yaitu salat Idulfitri dan pertemuan para misionaris di gereja, pada hari yang sama sebenarnya sudah diketahui sejak awal.

Tiba-tiba, saat umat Islam di Tolikara Papua menjalankan salat Idulfitri, massa datang dan melempari mereka pada takbir ketujuh rakaat pertama. Setelah itu, dimulailah tragedi masjid dibakar massa, tak jauh dari lokasi salat Idulfitri. Tak hanya itu, akibat peristiwa tersebut, 10 orang mengalami luka bakar dan lainnya diungsikan.

Selain masjid Tolikara Papua yang dibakar, rumah-rumah dan kios-kios pasar juga mengalami nasib serupa. Barang-barang yang ada di dalamnya dijarah massa. Lebih dari 30 rumah warga dan kios di Karubaga, Tolikara, Papua dibakar sekitar pukul 07.00 WIT.

Informasi yang beredar dari berbagai sumber, salat Idulfitri digelar di lapangan Koramil 1702/Wms. Artinya, saat salat berlangsung, mereka tidak berada di masjid. Namun massa yang diduga jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Tolikara itu juga menyerang masjid. Warga muslim pun langsung berhamburan menyelamatkan diri ke kantor Koramil.

Sebelumnya, beredar surat pemberitahuan yang isinya beberapa larangan umat Islam setempat beraktivitas pada hari ini di Tolikara. Alasannya, pada 13-19 Juli 2015, ada kegiatan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasionaln di kabupaten itu. Bahkan, disebutkan larangan perempuan muslim mengenakan jilbab.

Anehnya, berdasarkan salinan yang beredar, surat yang ditujukan kepada umat Islam Tolikara itu juga ditembuskan ke beberapa institusi penting daerah itu. Surat ditembuskan ke Bupati Tolijara, Ketua DPRD, Polres Tolikara, dan Danramil setempat. Jika memang surat tertanggal 11 Juli 2015 ini benar adanya, seharusnya aparat setempat sudah bisa mengantisipasi sejak awal.
http://www.solopos.com/2015/07/17/ma...-aparat-625033

Masjid di Papua Dibakar, MUI Minta Pemerintah Turun Tangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Anwar Abbas meminta pemerintah segera turun tangan terhadap kasus pembakaran Masjid di Tolikara, Wamena, Papua, Jumat (17/7). Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan kasus pembakaran itu. Pemerintah harus segera bertindak dan menyelesaikan kasus itu.

"Pemerintah harus segera turun tangan terhadap kasus pembakaran masjid itu. Jangan sampai tidak," kata Anwar Abbas kepada Republika, Jumat (17/7).

Ia mengingatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia disebutkan untuk saling menghormati antar umat beragama. Namun, faktanya peraturan itu tidak jalan. Apalagi muncul kasus pembakaran masjid itu di hari istimewa di umat Islam.

Jika tidak bertindak segera, kata Anwar, kasus pembakaran itu akan menjadi pemicu rontoknya kerukunan umat beragama. Umat beragama akan rusuh dan akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa tidak terjaga. "Jika dibiarkan kasus ini berlalu, kerukunan umat beragama akan menjadi ancaman untuk negara ini,' ujar Anwar Abbas.

Selain itu, Anwar Abbas juga menghimbau aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Aparat harus segera menangkap pelaku pembakaran itu untuk diadili secara hukum.

"Aparat harus tangkap pelakunya. Orang seperti itu tidak pantas tinggal di negara hukum yang menjaga toleransi umat beragama. Mereka yang seperti itu tidak boleh tinggal di negara ini," tegas Anwar Abbas.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan inti persoalan adalah jemaat nasrani merasa terganggu dengan speaker masjid umat Muslim yang akan melakukan shalat ied.Umat Nasrani mengklaim suara speaker yang dipasang di tengah lapangan menggangu ketenangan umum.

Mereka meminta umat Muslim untuk membubarkan kegiatan shalat ied tersebut. Hal itu berujung pada perang mulut antara kedua kubu. Kelompok nasrani kemudian melempari masjid dengan api hingga kebakar.
http://www.republika.co.id/berita/na...h-turun-tangan