BANDUNG – Perusahaan taksi di Kota Bandung menjanjikan akan melakukan perbaikan pelayanan melalui penggunaan sistem online untuk pemesanan armada, layaknya taksi Uber. Nantinya warga dapat memesan dengan daya dukung hingga 2.000 armada.

Ketua Organda Kota Bandung Neneng Djuraidah mengatakan, pihaknya akan berusaha melakukan peningkatan pelayanan taksi di Bandung dengan memanfaatkan sistem aplikasi. Dengan acara ini, dia berharap masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses moda transportasi.

“Kami siap. Sistem IT kami disiapkan. Mungkin nanti bisa cari di App Store (aplikasi) sedang kami siapkan untuk taksi-taksi berizin, nanti cek,” kata Neneng kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, kemarin.

Di sisi lain, Organda tetap menolak keberadaan taksi Uber di Kota Bandung dan meminta pemkot lebih memaksimalkan taksi yang sudah ada. Pihaknya masih bersikeras menolak taksi Uber lantaran hingga tidak memiliki izin operasional. Keberadaan taksi Uber, kata dia, mengganggu kondisi angkutan umum di Kota Bandung dan memicu persaingan tidak sehat.

“Taksi Uber tidak berizin dengan menggunakan plat hitam tapi mengangkut penumpang angkutan umum. Yang membuat kami keberatan adalah perizinannya. Kok mereka yang tidak punya izin bisa berkeliaran, sementara kami saja ada izin usaha, izin trayek yang berbadan hukum,”ujar Neneng kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana kemarin.

Neneng berharap, Pemkot Bandung lebih mengoptimalkan taksi yang sudah ada. Saat ini, kata Neneng, tercatat ada sekitar 2.000 taksi. Dia bahkan dengan tegas menolak jika taksi Uber ini dijadikan transportasi plat kuning di Kota Bandung.

“Ya, tidak akan menerima. Saya berkali-kali minta ke wali kota dibina dulu lah yang sudah berizin. Izin 2.000 taksi ini tidak jalan semua dengan kondisi dan situasi yg sekarang. Jangankan mau menerima izin baru, yang ini jug. Makanya saya bilang sama Pak Wali Kota, bapak adalah pembina kami, tolong bina dulu yang ada,” katanya.

Selain mempermasalahkan keberadaan taksi Uber, Organda juga mempermasalahkan keberadaan gojek. Pelayanan ojek berbasis teknologi aplikasi ini dianggap telah mengambil penumpang dari angkutan kota. “Sama dengan Uber, (gojek) belum ada izin. Jadi yang ada izin itu roda dua, Gojek tidak ada izin. Kecuali yang berplat kuning,”ucapnya.

Terkait ajakan untuk menggelar seminar terkait polemik keberadaan taksi Uber dan Gojek, pihaknya akan menyosiaslisasikan tersebut kepada pengemudi angkot. “Jadi ibu akan menyosialisasikan sekondusif mungkin karena yang namanya pengemudi itu mendengar bahwa pak wali kota akan memberi seminar untuk mencari payung hukum,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan pihaknya masih membutuhkan aspirasi dari para stakeholder seperti pengusaha taksi Uber/Gojek, Organda dan masyarakat terkait keberadaan mereka. Untuk itu, dia mendorong Organda untuk segera menggelar seminar terkait hal tersebut.

“Inilah yang saya maksud, makin ke sini ada hal-hal baru yang harus kita pahami kan. Sehingga saya mengiginkan seminar ini biar didengarkan. Satu curhatan dari Organda, dua curhatan dari warga, itu sangat penting. Itu harus diketahui oleh pengusaha pengusaha transportasi,” katanya.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengakui, saat ini pola perilaku masyarakat mulai beralih dengan menggunakan sistem online. Hal ini terjadi justru dari permintaan masyarakat sendiri.

“Maka ada istilahnya itu sharing economy. Nah sharing economy ini tidak bisa dihindari, contoh seperti orang sekarang mulai bergeser ke online dalam membaca. Kan mau gimana-gimana juga teknologi ini tidak bisa dilawan. Yang bisa itu kan diregulasi kan. Nah ini akan terjadi di semua aspek kehidupan. Ini juga berlalu untuk taksi Uber dan Gojek,” katanya.

Untuk memberikan solusi terkait permasalahan tersebut, pihaknya meminta Organda untuk segera menggelar seminar. Dengan adanya seminar tersebut dapat diketahui berbagai pandangan terkait persoalan transportasi. “Jadi tadi komprominya mereka akan sosialisasi. Mereka sudah paham bahwa seminar ini bukan untuk pembenaran hadirnya Uber tetapi untuk memahami dulu itu,” katanya.

Emil mengungkapkan berdasarkan riset yang dilakukan ITB, hanya 25 persen warga Bandung yang saat ini menggunakan ransportasi umum. Sementara 75 persen menggunakan kendaraan pribadi.

“Karena tadi menurut catatan ITB hanya 25 persen warga bandung ini yang naik kendaraan umum. Sehingga pertanyaannya, apakah inovasi baru ini mengambil jatah 25 persen atau sebanarnya sedang menarik 75 persen si kendaraan pribadi, kita kan ga tau, kalau tidak dipaparkan secara benar,” katanya.

Hingga saat ini Emil mengaku belum dapat memberikan keputusan terkait keberadaan taksi Uber dan Gojek ini sebelum kajian kajian dilakukan melalui seminar yang akan digelar.

“Iya, saya status quo dulu. Kan saya sudah bilang gimana saya ambil keputusan, orang saya ajak demokratis ini teh ya. Saya ajak semua, makanya bolanya ada di Organda. Semakin cepat mengajukan tanggalnya semakin cepat kami ambil keputusan,” tandasnya.

Selengkapnya KLIK