Presiden Joko Widodo seharusnya mementingkan perombakan pemikiran dalam menjalankan pemerintahannya, ketimbang mengikuti isu yang berkembang agar merombak komposisi kabinet.

"Reshuffle ini kan tim, jalan pikiran itu harus diganti. Justru yang dari dalam (istana) yang tidak bisa perform," kata akademisi dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung usai menghadiri diskusi di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro 74, Jumat (10/7).

Dia mengakui adanya desakan sejumlah pihak agar Jokowi melakukan perombakan alias reshuffle di Kabinet Kerja. Terutama, menteri-menteri bidang ekonomi yang dianggap tidak mampu menjaga kestabilan perekonomian nasional selama ini.

Namun, jelas Rocky, tidak adil jika pemerintah beralasan kondisi perekonomian nasional disebabkan faktor global. Padahal, investor asing juga membutuhkan kepastian dari pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dalam negeri.

"Seluruh indikator makro berhenti kalau tidak turun, itu akibat dari kebijakan yang tidak ada koordinator secara metodologi. Yang dibutuhkan adalah ide dari Presiden tentang arah ekonomi," bebernya.

Dia meyakini, tanpa konsep jelas, siapapun yang menjabat menteri bidang ekonomi tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi untuk menstabilkan perekonomian nasional.

"Buat pasar, dollar boleh sampai Rp 20 ribu tetapi tidak setelah itu menjadi Rp 13 ribu kemudian Rp 11 ribu lalu Rp 20 ribu lagi. Investor itu butuh jaminan, butuh konsistensi," kata Rocky.

Karena itu, lanjutnya, yang harus dilakukan Presiden Jokowi adalah merombak pemikiran dalam memimpin pemerintahan. Bukan sekadar mengganti menteri yang dianggap gagal.

"Jalan pikirannya keliru, (menteri) diganti itu urusan teknis. Sekarang yang terjadi adalah kekurangan kapasitas karena tidak ada forum di dalam kabinet," tegas Rocky. [ian]

http://politik.rmol.co/read/2015/07/...medium=twitter