JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara membantah adanya kongkalikong dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama terkait harga lahan yang akan menjadi rumah sakit kanker. Transaksi dengan Pemprov DKI disebut terjadi setelah pembelian tanah oleh Ciputra dibatalkan karena terkait dengan peruntukan tanah.



"Boro-boro kongkalikong, saya ketemu Ahok (sapaan Basuki) saja susahnya minta ampun. Ketemu cuma beberapa kali saja. Sekali ketemu 10 menit. Kamu bisa tanya, semuanya enggak ada ba bi bu, lempeng semua, enggak ada yang aneh-aneh," kata Abraham kepada Kompas.com, Selasa (14/7/2015).

Lembaga survei bernama Garuda Institute menuding Ahok bernegosiasi soal harga lahan dengan pihak RS Sumber Waras. Pihak RS Sumber Waras juga dituding melakukan penyelewengan lantaran melakukan transaksi dengan Pemprov DKI. Padahal, pihak RS sementara masih terikat perjanjian jual beli dengan pengembang Ciputra.

Garuda Institute juga mengatakan, nilai jual obyek pajak (NJOP) lahan seluas 3,64 hektar yang dibeli Pemprov DKI terlampau besar, yakni mencapai angka Rp 20.755.000 per meter persegi.

Abraham menjelaskan, NJOP yang dikenakan pada tahun itu memang sebesar itu, berbeda dengan NJOP yang disepakati bersama saat transaksi jual beli lahan bersama Ciputra pada tahun 2013 sebesar Rp 15.500.000.

"NJOP di dokumen PBB (pajak bumi dan bangunan) tahun 2013 saja Rp 12 jutaan. Ini saya yakin karena Ciputra pengembang yang profesional. Dia tahu harga segitu, disepakati Rp 15 juta. Untuk transaksi komersial, itu kan enggak masalah. Tapi, kalau sama Ahok, ya pakai NJOP tahun itu dong," tutur Abraham.

===

Sudah sangat jelas pernyataan ini.

Abraham menjelaskan, NJOP yang dikenakan pada tahun itu memang sebesar itu, berbeda dengan NJOP yang disepakati bersama saat transaksi jual beli lahan bersama Ciputra pada tahun 2013 sebesar Rp 15.500.000.

"NJOP di dokumen PBB (pajak bumi dan bangunan) tahun 2013 saja Rp 12 jutaan. Ini saya yakin karena Ciputra pengembang yang profesional. Dia tahu harga segitu, disepakati Rp 15 juta. Untuk transaksi komersial, itu kan enggak masalah. Tapi, kalau sama Ahok, ya pakai NJOP tahun itu dong," tutur Abraham.

Jadi Ciputra beli permeter 15 juta padahal NJOP hanya 12 juta di tahun 2013.
Ahok beli sesuai NJOP di tahun 2014 alias pasti tanah udah naik dong.. dan diharga NJOP.

Ciputra pasti pakai apraisal karena beli diatas NJOP. dan menurut Ahok.. ini yang terjadi saat tahun 2014 itu.



jadi ditahun 2014, apraisal memberi harga diatas NKOP yang 20 juta itu. lha mana yang dipilih? sudah jelas manusia normal kalau ga ada kepentingan pasti milih yang NJOP 20 juta. bukan yang apraisal. dan Ahok pilih NJOP. lalu salahnya Ahok dimana?

dan ada panasbung bilang kalau tanah yang dibeli pemprov letaknya banjir dan dibelakang. ga kena akses jalan kyai tapa tapi jalan tomang yang kecil. Ingat ya, tanah yang sama ini pernah di kasih DP ama ciputra!! apa ciputra bodoh beli tanah 3,6 hektar yang rencana buat komersil alias super blok mau dapat tanah dibelakang rumah sakit dengan akses jalan kecil??

apa ciputra lebih bodoh dari panasbung? mau maunya beli tanah yang kata panasbung harganya mestinya 7 juta permeter sesuai NJOP pemukiman belakang sumber waras...

Silahkan pada mikir.

Tambahan buat panasbung.

Mau cek PBB secara online???

http://dpp.jakarta.go.id/pencarian-sppt-pbb/

Dan masukkan no lahan dari RS sumber waras. ini nomornya. 317403000200500010

dan isi tahunnya.
Tahun 2013 dijaman dibeli ciputra.. NJOP kena total 877.674.800.000
Tahun 2014 saat dibeli Ahok, NJOP total 1.475.901.080.000
Tahun 2015 saat ramai sekarang NJOP total 1.667.805.640.000

Mau berdalih NJOP 7 juta?? ada permainan??