Original Posted By asdwar►Permasalahan jakarta seperti tidak ada habisnya , sayangnya program2 dari jokowi tidak berjalan dgn baik , yg ada hanya menambah masalah yg baru dan baru ...

Dari rekayasa cuaca yg tdk efektif dan hanya buang2 anggaran.

Dari semrawutnya pelaksanaan program JKS yg tidak sjalan dgn beberapa RS

Dari pembeliaan Bus TJ yg nyatanya dibeli dri cina dan tak berkualitas

Dari banyaknya jalan2 protokol jkt yg berlubang dan tdk di tangani

Dari membuang-buang anggaran untuk bangku duduk di trotoar yg nyatanya tdk terpakai sama sekali.

Dari membuang anggaran hanya untuk hura-hura pd acara Tahun barui-an , dan menyebabkan sampah yg tak terkontrol dan harus keluar anggaran lagi

Dari lelang jabatan yg ternyata tdk efektif dikarenakan kualitas yg menjabat tersangkut korupsi

Dari pengurusan sampah yg di kelola swasta , tpi sygnya bnyk masalah mengenai kurangnya truk sampah , pd akhirnya hrus buang anggaran lagi tuk bli truk , yg pada sejatinya pengurusannya sudah di serahkan pada pihak swasta.

Dari permasalahan Banjir yg padahal sudah melakukan netralisir area tampung air , yg nyatanya masih ajh tetep banjir.

Dari pembangunan/renovasi ulang RUSUN , yg ternyata sampai skrng tdk ada yg menempati , akhirnya gedung tak terawat dan rusak lagi , buang2 duit terussss...

Dan masih banyak lagi lainnya...

Jokowi mundur saja , di gantikan Bu risma , ahok tetep ajh jadi wagub , jokowi pulang kampung sajalah dan balik lgi jadi kuli bangunan , ok.

Yang setuju dengan ane = cerdas
Yang kurang setuju ... Pikir saja sendiri (kalian telah di hipnotis oleh pencitraan , sehingga buta mata dan buta hati)

Original Posted By http://us.nasional.news.viva.co.id/news/read/473172-bnpb--rekayasa-hujan-diinstruksikan-presidenBNPB: Rekayasa Hujan Diinstruksikan Presiden
Dalam penanganan banjir Jakarta, ada tiga operasi yang dilakukan.
Selasa, 14 Januari 2014, 17:47 Mohammad Adam

VIVAnews - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa penerapan teknologi modifikasi cuaca berbiaya Rp20 miliar untuk rekayasa hujan sebagai penanganan masalah banjir DKI Jakarta merupakan instruksi Presiden.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Selasa 14 Januari 2014, menjelaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Kepala BNPB untuk terus memberikan pendampingan kepada Gubernur DKI Jakarta dalam penanganan banjir pada hari Senin pukul 15.00 WIB.

"BNPB mengoordinasikan potensi nasional untuk memberikan bantuan kepada Pemda DKI Jakarta," ujar Sutopo dalam keterangan tertulisnya.

Dalam penanganan banjir Jakarta, ia menambahkan, ada tiga operasi yang dilakukan. Yaitu penanganan sungai, penanganan pengungsi, dan pengendalian cuaca melalui teknologi modifikasi cuaca.

Menurut Sutopo, teknologi modifikasi cuaca untuk antisipasi banjir Jakarta adalah salah satu pilihan jangka pendek. Rekayasa hujan diperlukan mengingat pengendali banjir di daratan seperti kondisi sungai, permukiman yang berada di dalam dan bantaran sungai, tata ruang dan sebagainya masih belum memadai dibandingkan kebutuhannya.

"Saat hujan berintensitas tinggi. Apalagi durasinya lama, sudah pasti banjir di beberapa tempat," kata Sutopo.

Berdasarkan catatan BNPB, Jakarta punya 62 titik rawan genangan. Hampir 85 persen pemicunya adalah hujan karena pembangunan menggerus lahan serapan.

"Saat ini hanya sekitar 9 persen dari luas Jakarta yang berupa kawasan hijau. Kebutuhan idealnya 30 persen. Jika sungai dan drainase sudah baik, tidak perlu teknologi modifikasi cuaca," kata Sutopo.

Original Posted By http://news.detik.com/read/2013/10/07/143706/2380043/10/menggunakan-dana-csr-pengadaan-bangku-taman-dikritikMenggunakan Dana CSR, Pengadaan Bangku Taman Dikritik


Seorang warga duduk di sebuah bangku taman sambil membaca buku saat menunggu angkutan umum. (Fotografer - Agung Pambudhy)

Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta tak mengeluarkan dana sepeserpun terkait pengadaan bangku taman di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Yonatan Pasundung mengatakan, pengadaan bangku taman tersebut merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan.

Namun Yonathan mengaku tidak mengetahui nama perusahaan tersebut. “Yang saya tahu ini dari Solo semua. Bukan enggak mau diungkap, tapi saya kebetulan enggak tahu ini dari perusahaan mana,” kata Yonatan kepada detikcom, Jumat (4/10) akhir pekan lalu.

Menurut dia, CSR perusahaan dalam bentuk bangku taman lebih mudah dipertanggungjawabkan daripada dalam bentuk dana. Dia berharap program itu bisa terus berkelanjutan ke beberapa ruas koridor lain.

“Kalau perlu semua program ini didanai sama CSR, kenapa?. Enggak ada masalah. Kami juga lebih aman menerima bantuan masyarakat dalam bentuk barang,” papar Yonatan.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga, mengatakan pemerintah tak boleh menggantungkan program bangku taman pada CSR saja.

“CSR itu harus dipakai sebagai stimulan saja, penyediaan fasilitas publik seperti ini jangan dibebankan pada swasta, ini tanggungjawab pemerintah,” kata Nirwono kepada detikcom.

Apalagi menurut Nirwono, jika hanya mengandalkan CSR keberlanjutan program tersebut tidak terjamin. Dia menyarankan dana CSR dari perusahaan digunakan untuk membangun rumah susun, membenahi tatanan kali, dan membuat taman-taman kota.


“Lebih baik dana CSRnya digunakan untuk itu karena lebih membutuhkan dana besar. Kalau bangku taman ini kan anggaran APBD juga sanggup,” kata dia.

Dinas Pertamanan memang harus mengeluarkan anggaran sendiri untuk penyediaan bangku taman yang lebih banyak lagi. Hal ini supaya pemerintah juga merasa memiliki bangku tersebut.

“Sebab di pemerintah daerah itu, jika bukan dari kantongnya, merasa bukan miliknya. Makanya tidak ada anggaran pemeliharaan,” papar Nirwono.

Menurut dia penempatan bangku taman di tepi trotoar juga belum tepat, dan tidak efektif. Ini dikarenakan lingkungan perkotaan di Jakarta belum mendukung.

Bangku taman itu dibuat dengan alasan agar pejalan kaki di trotoar bisa duduk nyaman, istirahat sambil minum. Namun kondisi ruas jalan yang selalu macet, polusi udara yang cukup tinggi, serta kurangnya penghijauan membuat orang enggan berjalan apalagi duduk di bangku tepi trotoar.

“Jadi aneh kalau ada orang duduk di bangku taman tepi trotoar itu. Dalam konteks apa duduk di situ, kan tidak mungkin cuma nongkrong sambil lihat pemandangan mobil,” kata Nirwono.