Fanpage Facebook RK ===>>> https://www.facebook.com/RKbdg?fref=ts

BANDUNG, KOMPAS.com – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meluncurkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (SAKIP). Dengan peluncuran ini, Kota Bandung resmi menjadi kota percontohan penerapan sistem SAKIP.

“Dengan SAKIP, kinerja seluruh dinas bisa terpantau. Jika tercatat buruk, siap-siap pasang bendera hitam. Sedangkan yang berhasil akan mendapatkan reward. Jenis reward-nya, masih dibahas,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Senin (13/7/2015) malam.

Emil mengungkapkan, SAKIP digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintahan. Selama ini ada survei maupun persepsi. Ketika muncul satu masalah, ada anggapan penyelesaian seluruh masalah gagal. Padahal urusan yang dihadapi Pemkot Bandung banyak. Sehingga, jika ada masalah, bukan berarti sisa ratusan program dianggap tidak berjalan.

Dijelaskan Emil, rapot pemerintah diukur secara ilmiah. Namun, dulu hal itu hanya dilakukan untuk internal. Sedangkan kini dibuka ke masyarakat dengan refresh per tiga bulan, sehingga masyarakat bisa menilai perkembangannya.

Misalnya, masyarakat bisa melihat perkembangan masalah infrastruktur, prestasi kelurahan A, dan lainnya. Sehingga terjadi kontrol dan evaluasi yang baik.

“Dulu nilai kita CC, yang merupakan nilai terburuk. Karena tidak menyambung, antara wali kota mau buat apa, dengan yang akan dikerjakan di lapangan. Karena jumlah ratusan, saya tidak bisa monitor. Dengan sistem ini saya bisa monitor. Dan target kita tahun ini adalah A. Kalau kita berhasil memperoleh A, maka inilah pertama kalinya kota di Indonesia memperoleh nilai A,” tuturnya.

Dengan sistem tersebut, kinerja Pemkot Bandung lebih terukur. Sehingga, kewilayahan mudah dipantau dan akan lebih mudah baginya menerapkan sanksi dan penghargaan bagi bawahannya.

"Tadi ada yang usul kalau kinerjanya baik hadiahnya umroh. Kalau yang jelek ada yang mengusulkan minimal bendera hitam di dinasnya selama sebulan," ucapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memilih Kota Bandung sebagai kota percontohan dalam penerapan SAKIP. Emil mengatakan, selama ini tidak ada satu kota di Indonesia yang mampu memberikan penjelasan secara ilmiah atau hasil kerja yang telah dilakukan.

http://regional.kompas.com/read/2015...erjanya.Buruk.