Saya membaca berita online yang sangat menarik. Pengusaha handal yang kemudian terjun di politik, Hary TanoeSoedibjo, sebutlah HT, mengumpulkan para pakar ekonomi salah satu restoran di Jakarta, Selasa (25/6/2015). Dalam kesempatan itu HT mengutarakan pandangannya terhadap perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk. Mulai dari anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (US), harga kebutuhan pokok yang makin tidak terjangkau oleh rakyat kecil dan juga buruknya perencanaan perekonomian serta penataan pemerintahan, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap usaha kecil menengah (UKM) termasuk kepada buruh, nelayan, petani dan para wirausahawan muda.

HT pun bertukar pikiran dengan para ekonom muda ini. Satu per satu saling memberikan tanggapan lalu bersama-sama mencari akar persoalan dan mencoba untuk menawarkan solusi. Begitu banyak isu yang diangkat namun waktu yang terbatas membuat dialog menjelang berbuka puasa yang menarik ini akhirnya ditutup dengan janjian untuk saling menyambung komunikasi kembali di lain waktu.

Dari sejak dimulai pukul 15.30 WIB dan berakhir saat azan maghrib berkumandang, HT dan para akademisi ini bersama-sama menyimpulkan bahwa perekonomian kita sedang dan akan lebih sulit lagi ke depan jika kebijakan pemerintah tetap tidak jelas dan tidak solid seperti saat ini. Mereka menilai kebijakan pemerintah, terutama menteri bidang ekonomi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan janji Jokowi-Jusuf Kalla pada saat Pilpres tahun lalu. Akibatnya, rupiah semakin menurun, ekonomi melemah, investasi turun, pasar merespon negatif, harga meningkat, ekonomi rakyat semakin susah sebagaimana kita lihat akhir-akhir ini. Dikhawatirkan jika terus begini, ekonomi Indonesia dalam bahaya.

"Eksekusinya lambat dan kurang mengena di sasaran. Itu fakta yang dihadapi. Padahal janji-janji politik pemerintahan ini awalnya sangat populis,” kata HT seperti dilansir Kompas.com.

"Saya juga melihat kehidupan masyarakat marjinal masih jauh tertinggal, kesenjangan tinggi, pelayanan publik juga buruk. Tapi sayang menteri dan presiden lambat jalani reformasi birokrasi. Akhirnya program pemerintah pun terbengkalai," lanjutnya. Kritik HT ini bisa dikatakan sebagai kritik serius pertama yang dilancarkan oleh seorang ketua umum partai politik paska pilpres 2014 lalu terhadap pemerintahan Jokowi-JK. HT adalah Ketua Umum Partai Perindo, partai baru yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai ‘gerakan’. Baru kali ini saya melihat ada ketua umum parpol bicara tentang kesenjangan dan keadilan sosial, Gini Ratio, dsb. Cukup suprise juga saya dengan sosok HT ini. Semoga konsisten dan bukan pencitraan.

Beberapa hari setelah komentar HT ini, publik kembali ikutan merespon buruknya kinerja pemerintahan Jokowi-JK ini. Masyarakat dan juga netizen yang kecewa dengan pemerintahan Jokowi-JK membuat kampanye di media sosial dengan tagar #sudahlahjokowi. Tagar ini sempat menjadi trending topic pada hari itu. Para netizen meminta Presiden Jokowi untuk segera membereskan pemerintahannya, bahkan jika tak mampu maka mereka secara sinis menyarankan agar Jokowi mundur saja dari jabatannya. Netizen juga melihat Jokowi tidak tegas dalam memimpin, ucapannya tidak bisa dipegang dan terlalu banyak membiarkan persaingan serta spekulasi di dalam lingkungan istana. Hal itu tambah membuat runyam dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Melihat perkembangan yang kurang menguntungkan ini, apalagi ditambah dengan kenyataan semakin jelasnya konflik internal di tubuh kabinetnya, serta adanya menteri yang ber-statement buruk tentang presiden, Jokowi langsung bergerak, meski relatif telat. Mantan Walikota Solo ini ikutan mengadakan pertemuan juga dengan para ekonom untuk membahas situasi yang tengah memburuk ini. Mensesneg Pratikno menyatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas situasi ekonomi Indonesia. Beberapa ekonom yang hadir diantaranya Arif Budimanta, Iman Sugema, Hendri Saparini, Djisman Simanjuntak, Anton Gunawan, Destry Damayanti, Prasetyantoko, Poltak Hotradero, Tony Prasetyantono, Lin Che Wei, dan Raden Pardede.

Lantas what next to be done? Problem sesungguhnya adalah bukan pada kinerja kementerian atau para menterinya semata. Banyak menteri yang tidak berkualitas, palsu – menteri KW 3 meminjam pernyataan Rizal Ramli sebelum diangkat menjadi komisaris utama Bank BNI, pemalas dan hanya pencitraan, ditambah lagi para pembantu presiden yang hanya berorientasi proyek atau makelar politik. Problemnya adalah Jokowi dan JK tidak kompak, serta terlalu banyak fragmen politik di seputaran istana yang diperparah ketidakmampuan Jokowi sebagai presiden untuk tegas dan desisif dalam memimpin dinamika politik yang kompleks dan tajam sebagaimana saat ini. Problemnya adalah, meskipun reshuffle sudah dilakukan, apakah deal-deal politik yang kontraproduktif masih akan terjadi? Apakah konflik perang dingin di sekitaran istana akan otomatis mereda? Bisakah atau beranikah Jokowi bertindak independen sebagai seorang presiden yang punya kekuatan preogratif? Ketika kita masih bingung menjawab pertanyaan ini, kondisi ekonomi terus bertambah buruk, dolar menguat rupiah melemah, harga melambung tinggi, ancaman PHK di depan mata, hidup menjadi semakin susah bagi rakyat. Berdoalah kita semua kepada Allah SWT, semoga bangsa ini selamat, adil, makmur dan sentosa. Dibebaskan dari segala beban, kesesatan, kebodohan dan kemungkaran. God bless Indonesia..