Muktamar NU ke-33 Dihelat di Jombang, 1-5 Agustus 2015



Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kantor PBNU Jakarta, Jum’at (5/12), akhirnya memilih Jombang sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-33 yang akan dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2015 mendatang.

Rapat berlangsung cukup alot. Beberapa pengurus menyampaikan pendapat masing-masing mengenai tempat muktamar yang paling pas dari tiga wilayah telah diusulkan dalam munas kemarin, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Dari tiga usulan, forum akhirnya menjurus ke dua tempat yakni Medan Sumatera Utara dan Jombang Jawa Timur. Sekitar separuh dari jumlah pengurus mengusulkan perlunya muktamar di Medan dengan alasan utama agar NU tidak terkonsentrasi di Jawa, terutama Jawa Timur.

“Sumatera Utara ini juga secara geopolitik dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand. Ini cukup strategis apalagi pada 2015 akan mulai diberlakukan Masyakarat Ekonomi ASEAN,” kata Wakil Sekjen PBNU H Enceng Shobirin Najd.

Sementara itu usulan pelaksanaan muktamar di Jombang dimaksudkan untuk menggembalikan semangat NU seperti pada awal berdirinya. Para ulama pendiri NU berasal dari Jombang.

Rais Syuriyah PBNU KH Mas Subadar mengatakan, muktamar di Jombang juga sangat penting dalam rangka menggembalikan ruh NU yang akan mendekati usia 100 tahun.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, Rais Aam PBNU KH Musthofa Bisri (Gus Mus) akhirnya memilih muktamar dilaksanakan di Jombang. “Sambil muktamar nanti para pengurus NU seluruh Indonesia akan berziarah ke makam para muassis NU,” tambah Gus Mus.

Sebagai jalan tengah Gus Mus, dalam keempatan itu juga menyepakati usulan Ketua PBNU Imam Azis agar berbagai kegiatan pramuktamar dipusatkan di dua alternatif tempat yang diusulkan, yakni NTB dan Sumatera Utara.

Selain menyepakati tempat Muktamar, Rapat Harian yang dipimpin oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj juga menetapkan dua ketua PBNU, masing-masing H Slamet Effendi Yusuf sebagai ketua pengarah (SC) dan H Imam Aziz sebagai ketua pelaksana (OC) Muktamar NU ke-33
http://fatayat.or.id/berita/muktamar...-agustus-2015/


Muhaimin Prihatin Muktamar NU Dimainkan Ala Kongres Partai
Sabtu, 11 Juli 2015 - 20:52:01

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar kecewa dengan manuver calon pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) yang mengemas muktamar mirip kongres partai politik.

Menurut Cak Imin begitu ia akrab disapa, iklim yang terjadi pada Muktamar NU kini sudah menyerupai politik praktis sebagaimana biasa dilakukan oleh Partai Politik.

Cak Imin mendengar, jelang Muktamar NU ke-33 yang rencananya akan dilaksanakan 1-5 Agustus 2015 awal bulan depan, mulai dimainkan para kandidat yang menjanjikan transpot dan tiket kepada peserta muktamar.

Cak Imin khawatir, manuver ala parpol tersebut akan berdampak buruk pada organisasi Islam terbesar di Nusantara itu.

"Sungguh disayangkan untuk pemimpin organisasi seperti NU ternyata ada tiket-tiketnya juga," katanya di acara bedah buku Konsep Negara Kemaslahatan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2015).

Mantan Menteri Kemenkertarns ini menjelaskan, pihaknya telah mencium gelagat ketidakberesan pada muktamar NU.Gelagat buruk yang masuk pada dirinya berasal dari berbagai daerah.

"Saya mendengar informasi dari kawan-kawan di daerah, untuk jadi Ketua PBNU itu ada tiket. Sudah mulai pakai tiket-tiketan, sungguh disayangkan," katanya.

Namun, Cak imi enggan menjelaskan lebih lanjut.Ia hanya mengatakan, tiket untuk maju sebagai calon Ketua PBNU itu dikhususkan bagi kandidat yang berasal dari luar Pulau Jawa.

Untuk diketahui, para kandidat calon ketua PBNU pada Muktamar NU ke-33 akan dilangsungkan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur adalah, KH Said Aqil Siraj, KH Asad Ali dan KH Gus Sholah. Rencananya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka muktamar tersebut.
http://www.teropongsenayan.com/13962...kongres-partai


Cegah Fulus berkuasa di arena Muktama NU:
Gus Sholah Minta "AHWA" untuk Muktamar 2020
Jumat, 12 Juni 2015 13:05 WIB


Forum Kiai Ajukan Sistem Ahwa di Muktamar Sejumlah kiai sepuh dari pondok pesantren di Jawa Timur, mengadakan pertemuan di PP Lirboyo, Kediri, Rabu (10/6). Para kiai sepakat mengajukan sistem "Ahlul Halli Wal Aqdi" atau Ahwa dan bukan menggunakan sistem pemilihan voting dalam kegiatan Muktamar NU ke-33 di Jombang, Agustus 2015. Tapi Argumentasi itu sangat lemah, karena justru kalau sistem AHWA itu dipaksakan akan berpotensi besar memunculkan konflik antar-kiai, sebab sejumlah pengurus NU tingkat wilayah dan cabang telah menolaknya. Antara Jatim/Foto/Asmaul Chusna ()

Surabaya (Antara Jatim) - Tokoh NU KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) meminta sistem "Ahlul Halli wal Aqdi/AHWA (musyawarah untuk mufakat) dalam pemilihan Rais Aam PBNU ditunda untuk Muktamar Ke-34 NU (2020).

"Saya setuju AHWA untuk syuriah dan tanfidziyah, tapi jangan dilakukan untuk Muktamar Ke-33 NU (2015), karena kita perlu waktu untuk menyepakati mekanisme AHWA yang pas," katanya melalui komunikasi elektronik dengan Antara dari Surabaya, Jumat.

AHWA yang dibahas saat ini merupakan mekanisme pemilihan secara berjenjang, namun bisa juga dengan mekanisme menentukan satu tokoh, lalu satu tokoh itu memilih 6-8 tokoh lain dan tim AHWA itu memilih kandidat Rais Aam/Ketua Umum sesuai daftar yang disusun peserta musyawarah (muktamar/konperensi).

"Jadi, intinya adalah trust kepada satu tokoh yang akan melengkapi tim AHWA. Kalau AHWA beneran ya kita menentukan satu tokoh yang dipercaya itu untuk membentuk tim dan tim itu memilih daftar calon yang disodorkan peserta musyawarah," tuturnya.

Oleh karena itu, katanya, sebelum ada mekanisme AHWA yang disepakati bersama, maka sebaiknya dirumuskan dulu mekanisme yang tepat, lalu dipakai secara nasional, baik untuk Rais Aam maupun Ketua Umum, sehingga Muktamar Ke-33 NU sebaiknya menyusun mekanisme AHWA dan realisasinya pada Muktamar Ke-34 NU.

Secara terpisah, Koordinator Forum Santri Nusantara Jawa Timur, Ahmad Hambali, mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan di Sumenep (Madura) dan Surabaya untuk menyikapi rencana PBNU menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 14-15 Juni untuk membahas sistem AHWA dalam Muktamar Ke-33 NU.

"Dalam beberapa kali sosialisasi sistem AHWA sebenarnya telah mendapat penolakan dari hampir seluruh PWNU/PCNU seluruh Indonesia, namun aspirasi pengurus NU tingkat bawah itu seperti diabaikan," ucapnya.

Alasan sebagian pengurus NU terkait sistem AHWA adalah untuk menghindari perpecahan antarkiai serta meminimalkan politik uang (riswah) di arena Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus mendatang.

"Argumentasi itu sangat lemah, karena justru kalau sistem AHWA itu dipaksakan akan berpotensi besar memunculkan konflik antar-kiai, sebab sejumlah pengurus NU tingkat wilayah dan cabang menolaknya," ujarnya.

Menurut mahasiswa Pascasarjana Unitomo Surabaya dan alumnus Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar Sumenep itu, sejak NU didirikan pada tahun 1926, tercatat kepemimpinan NU selalu dipilih secara langsung oleh PWNU dan PCNU dan faktanya tidak ada perpecahan antar-kiai hingga pada titik yang memprihatinkan.

"Sistem AHWA hanya sekali diberlakukan yakni pada Muktamar Ke-27 NU di Situbondo tahun1984. Itupun saat itu karena kondisinya sangat genting. Itu sesuai kaidah fikih bahwa 'dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih' (menghindari keburukan lebih utama daripada mencari kemanfaatan)," tukasnya
http://www.antarajatim.com/lihat/ber...-muktamar-2020


Muktamar NU dan Permainan Fulus Sepanjang Sejarahnya ...

• Gus Dur Tengarai Ada Politik Uang di Arena Muktamar NU 2004
  
• Isu Politik Uang Beredar di Muktamar NU 2010
  
• 2014, Cegah Politik Uang, Cara Memilih Ketua NU Diubah
  

--------------------------------------------

Ulama berpolitik itu memang perlu, tapi kalo Ulama sampai dipolitiking, itu yang terlalu!