source: http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf

Gizi Buruk di Indonesia Tertinggi ke-5 di Dunia
12 JUL 2015

Rimanews - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa Indonesia menempati urutan kelima gizi buruk di dunia. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mengurangi kondisi tersebut.

"Gizi buruk di Indonesia ini cukup tinggi. Kita pada kategori 5 besar di dunia. Gizi buruk bisa berakibat pada disabilitas seperti cebol, bisa juga mengakibatkan IQ-nya rendah di bawah 70, bahkan 60," kata Mensos di Probolinggo, Sabtu (11/07/2015).

Dengan PKH, Mensos menjelaskan, pemerintah memberikan insentif Rp1 juta khusus bagi hamil dari keluarga miskin. "Jadi kategori PKH adalah conditional cash transfer. Harapannya adalah ibu hamil dari keluarga kurang mampu mendapatkan asupan gizi yang baik," imbuhnya.

PKH juga memberi jaminan kepada bagi sejak 0 hingga 6 tahun. Setiap tahun si anak akan mendapatkan uang Rp1 juta per tahun. Harapannya, lagi-lagi agar balita-balita di keluarga kurang mampu tersebut bisa mendapatkan gizi yang baik.

"PKH ini satu pola penuntasan kemiskinan yang best practice di beberapa negara. Maka kemarin baru rapat dengan Kemenkeu akan ada perluasan kembali kepada penerima PKH untuk tahun anggaran 2016. Insya Allah akan ada penerimaan pendamping baru sebanyak 20 ribu pendamping," ujar Khofifah.

Mensos mengatakan, saat ini baru 3,5 juta keluarga penerima manfaat PKH. Tahun depan, lanjutnya, akan ditambah lagi 3 juta, menjadi 6,5 juta. "Ini dari proses berbagai survei, memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi oleh karena itu format sekarang akan dibuatkan dalam RAPBN 2016," tutupnya.
http://nasional.rimanews.com/peristi...-ke-5-di-Dunia


"1.918 Anak di NTT Alami Gizi Buruk, 11 Meninggal, ke Mana Jokowi?"
Jumat, 26 Juni 2015 | 10:36 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Okky Asokawati, mengungkap data anak di Nusa Tenggara Timur yang menderita gizi buruk. Ia menyayangkan pemerintahan Joko Widodo belum memiliki solusi konkret soal ini.

"Dalam kurun waktu Januari sampai Mei 2015, ada 1.918 anak mengalami gizi buruk dan 11 di antaranya meninggal. Ke mana Presiden saat ini?" ujar Okky melalui siaran persnya, Jumat (26/6/2015).

Bahkan, lanjut Okky, Indonesia menempati peringkat pertama kasus anak atau bawah lima tahun (balita) yang mengalami gejala stunting atau berkurangnya tinggi badan di kawasan Asia Tenggara. Jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, setidaknya sejak 2007 hingga 2013. Okky melihat pemerintah belum memiliki orientasi pada persoalan ketahanan keluarga, khususnya soal pemenuhan gizi anak dan balita.

Anggaran Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan juga dijadikan sorotan. Dari total anggaran Rp 75 triliun Kemenkes, hanya 7 persen yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi. Okky menilai persoalan gizi anak dan balita bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, melainkan persoalan ketahanan negara. Sebab, ketahanan negara juga terletak pada kualitas hidup penduduknya.

"Jokowi sudah memiliki Nawacita, di mana salah satunya adalah membangun Indonesia dari yang paling luar atau bagian Timur. Tapi, tampaknya hal itu masih jauh api dari panggang," ujar Okky. (Baca juga: Dalam Lima Bulan, 11 Anak Balita Meninggal karena Gizi Buruk)

Kalah dengan jumantik

Okky menyarankan agar pemerintah segera menyinergikan BKKBN dengan Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan untuk mencegah gizi buruk. Salah satu cara konkretnya ialah dengan membentuk tim kecil skala RT atau RW yang bertugas memantau gizi anak dan balita di lingkungannya.

"Masa kalah sama jumantik (juru pemantau jentik)? Pemerintah kan punya jumantik, maka BKKBN dan Kemenkes harusnya punya tim yang memeriksa status gizi dari rumah ke rumah," ujar Okky.

Jika telah memiliki data yang akurat soal status gizi buruk di Indonesia, pemerintah dinilai Okky tinggal melakukan program penguatan gizi, misalnya dengan pembagian biskuit penambah gizi kepada ibu hamil, anak, dan anak balita.

Okky mengingatkan bahwa pada tahun 2025 hingga 2030, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu kondisi ketika kaum muda berjumlah lebih banyak dari golongan tua. Jika Jokowi bisa menyelesaikan persoalan malnutrisi sejak sekarang, bonus demografi bukan menjadi bencana dan beban negara, melainkan menjadi momen kebangkitan negara.
http://nasional.kompas.com/read/2015...e.Mana.Jokowi.


Jokowi Harus Ubah Arah Kebijakan Ekonomi
01 Feb 2015, 15:14:24

Jakarta - warisan permasalahan pemerintahan masa lalu ditambah agresifnya tekanan partai-partai politik menjadi penyumbang sulitnya pemerintahan Jokowi-Jk berprestasi. Kondisi ini diperparah lagi kesalahan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintahan sekarang.

''Hal itulah yang menyebabkan 68,7 persen masyarakat tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi- JK,'' kata Ekonom senior Rizal Ramli ketika membahas hasil survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM), Sabtu (31/1) di Jakarta.

Rizal mengakui banyak pemasalahan yang diwariskan pemerintahan SBY. Tapi warisan permasalahan yang dilakukan pemerintah SBY itu justru diperparah lagi oleh kebijakan ekonomi propasar yang salah kaprah.

Menurut mantan Menko Perekonomian pemerintahan Abdurahman Wahid itu tiga bulan pertama Jokowi gagal menunjukkan adanya arah perbaikan kesejahteraan rakyat dan keadilan. Ada program bagi-bagi, tapi harga-harga dinaikkan," tambah Rizal.

Karenanya, Rizal berharap Jokowi segera mengubah arah kebijakannya dari yang propasar ke prorakyat. ''Kalau tidak, kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan,'' jelasnya.

Menurut Rizal, mustahil meningkatkan kesejahteraan rakyat kalau kebijakannya neoliberal yang hanya sekadar menaikkan harga.

Sebetulnya, lanjut Rizal, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk tidak menaikan harga, termasuk tarif listrik dan gas. Caranya, yaitu dengan menekan biaya produksi.

"Kebijakan hanya naikkan harga, tanpa menekan biaya, menyengsarakan rakyat dan membuat Indonesia semakin tidak kompetitif di ASEAN," imbuh Rizal.

Survei yang dilakukan.Indonesia Development Monitoring (IDM) terhadap 100 hari pemerintahan Jokowi menunjukkan, mayoritas responden atau 68,7 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja 100 hari pemerintahan. Sebanyak 26,4 persen responden menyatakan puas dan 4,9 persen tidak tahu.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.250 responden di 33 provinsi pada 13-26 Januari 2015. Margin of error survei itu kurang lebih 1,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari survei itu, 87,7 persen responden diketahui mengeluhkan tingginya harga bahan-bahan pokok. Sisanya, sebanyak 12,3 persen berpendapat biasa-biasa saja.
http://detakjateng.com/berita/jokowi...n-ekonomi.html

-----------------------------

Krisis ekonomi akan menambah kemiskinan rakyat, dan itu berarti semakin banyak yang menganggur, kurang gizi, sakit-sakitan dan bahkan mati mengenaskan karena kelaparan macam anak-anak di NTT itu. Terus terang aja, itu merupakan dosa besar bagi para pemimpin di negeri ini (mulai Lurah hingga Presidennya), bila ada rakyat kita yang tewas hanya karena mereka tidak memperoleh makanan yang memadai!