Mantan KABIN Sarankan WANTANNAS Bergerak: Sinyal “Pengambilalihan” Kekuasaan Presiden Joko?
Jumat, 10 Jul 2015 , 20:07

PRIBUMINEWS – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono memberikan peringatan kepada Sutiyoso, Kepala BIN yang baru dilantik; akan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Dimana krisis ini bisa terjadi pasca Hari Raya Idul Fitri atau saat perombakan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Bisa juga terjadi saat pelaksanaan pilkada serentak, kedepan.

“Jika terjadi adanya rush terhadap perbankan nasional. Kemudian demonstrasi besar di pusat dan di berbagai daerah. Selain itu indikasi ekonomi kita yang melambat, antara lain terlihat dari nilai transaksi yang sampai drop 18 persen. Ada 17 pabrik sarung Majalaya yang tutup, karena tidak mampu lagi beli bahan baku importnya,” terang Hendropriyono, pada Kamis (9/7).

Menurutnya, kegelisahan isu reshuffle yang tidak berkesudahan juga bisa menjadi permasalahan serius. Target pajak 43% yang tidak tercapai berdampak pada APBN, termasuk dampak terhadap defisit anggaran, sehingga pemerintah terpaksa harus membuat utang baru.

“Juga mengenai dampak kenaikan kurs dolar yamg masih terus berlangsung. Kemampuan BI sangat terbatas untuk melakukan intervensi, karena hampir 70 persen cadangan devisa merupakan surat utang negara (SUN). Termasuk dampak dari ketidaksediaan pemerintah untuk melakukan bailout bagi bank yang kolaps, jika sampai terjadi rush,” jelas penggagas berdirinya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.

Hendropriyono juga menyarankan, jika sampai selepas lebaran nanti perekonomian Indonesia makin memburuk maka WANTANNAS (Dewan Ketahanan Nasional) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam kondisi darurat nasional, agar segera membentuk Kirkastra (Perkiraan Keadaan Strategis) dalam bentuk Kirpat (Perkiraan Cepat). Dimana Kirpat ini diwujudkan dengan menarik orang-orang berpengalaman di Indonesia untuk membantu pemerintahan.

Tokoh-tokoh yang dimaksudkan oleh dedengkot intelijen Indonesia ini adalah Chairul Tanjung, Sri Mulyani, Kuntoro Mangkusubroto, Dorodjatun Kuntjorojakti, Boediono, Sri Edy Swasono, Ginanjar Kartasasmita, Gembong Suryosulisto, Christianto Wibisono dan beberapa tokoh lainnya.

Diketahui, dalam UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, WANTANNAS yang saat itu bernama Dewan Pertahanan Negara dibentuk sebagai pemegang kekuasaan keadaan darurat. Dan ketuanya menjabat sebagai Perdana Menteri.

Dengan demikian, apakah yang dimaksudkan oleh mantan Kepala BIN ini adalah; apabila pasca lebaran atau saat reshuffle Kabinet Kerja, ekonomi Indonesia justru makin terpuruk, maka Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS) ini dipersilahkan untuk “mengambil alih” kekuasaan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla? [ARB/ABP/MNA]
croooot

Kuliahi Sutiyoso Soal Ancaman Krisis Ekonomi, Hendropriyono Tahu Jokowi Bakal Jatuh

intelijen – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengingatkan bahwa krisis ekonomi seperti yang terjadi di 1997 bakal terulang. Pernyataan Hendropriyono itu mengindikasikan bahwa krisis ekonomi Indonesia ke depan berpotensi memicu kejatuhan Presiden Joko Widodo.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataannya kepada intelijen (09/07). “Hendropriyono sangat berpengalaman di intelijen, pernyataan tentu didasarkan fakta. Kalau sampai mengatakan ancaman krisis seperti 1997, berarti Jokowi bisa terjungkal,” ungkap Muhammad Huda.

Terkait ancaman krisis ekonomi, Huda berpendapat bahwa Jokowi harus mengubah gaya kepemimpinannya dan merombak tim ekonomi untuk mengantisipasi krisis yang melanda Indonesia. “Model blusukan bagi-bagi Kartu Sakti itu tidak perlu lagi. Jokowi harus fokus menangani krisis,” papar Huda.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono mengimbau kepada Kepala BIN yang baru Sutiyoso untuk mengantisipasi krisis setelah Lebaran 2015. “Berdasarkan pengalaman krisis 1997, Kepala BIN yang baru harus waspada menghadapi kemungkinan krisis serupa,” ungkap Hendro seperti dikutip okezone (09/07).

Hendropriyono memprediksi, krisis serupa 1997 bisa terjadi setelah Lebaran, saat reshuffle dan saat Pilkada serentak digelar. Kata Hendro, kecenderungan krisis hanya mungkin terjadi jika ada demonstrasi besar di pusat dan di berbagai daerah dan indikasi ekonomi yang melambat.
ngecrooot