Jakarta - DPR RI salah menuliskan pangkat Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjadi marsekal. Mabes TNI pun menyatakan pangkat menunjukkan kesatuan sehingga jika terjadi kesalahan akan memiliki makna yang berbeda.

"Pangkat itu kan menunjukkan kesatuan. Marsekal untuk AU, laksamana untuk AL, jenderal untuk AD," ungkap Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya saat dikonfirmasi, Sabtu (11/7/2015).

Kesalahan penulisan tersebut tercantum di surat Keputusan DPR tentang persetujuan DPR terhadap pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI yang ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto pada 3 Juli 2014 lalu. Surat yang beredar di media sosial itu akhirnya tidak jadi dikirim ke Presiden Joko Widodo dan yang dikirim adalah versi surat yang telah dikoreksi dengan pangkat yang benar.

Menurut Fuad, jika surat tersebut jadi digunakan, maka seharusnya tidak dapat berlaku. Pasalnya keterangan subyek yang dimaksud (Marsekal Moeldoko) tidak ada di TNI.

"Salahlah, karena berbeda. Larinya jadi jauh, kalau kayak gitu berarti (suratnya) nggak berlaku. Mana ada Marsekal Moeldoko," tutur Fuad.

Meski demikian, TNI disebut Fuad tak ingin meributkan mengenai kekeliruan tersebut. Apalagi surat yang dipermasalahkan pun tidak jadi digunakan atau menjadi acuan resmi.

"Kami nggak mempersoalkannya, toh nggak jadi dipakai juga kan," kata jenderal bintag 2 itu.

Kesalahan penulisan pangkat Jenderal Moeldoko itu diakui oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Namun dia memastikan tulisan 'marsekal' di surat keputusan tersebut sudah dikoreksi.

"Itu memang ada kesalahan, tapi udah dikoreksi. Yang dikirim ke presiden yang benar. Surat yang ke presiden sudah benar. Dia (sekjen) sudah cek, memang ada salah, tapi tidak sempat dikirim ke presiden," terang Fadli saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (10/7).

Adapun petikan surat yang mencantumkan kesalahan penulisan pangkat Jenderal Moeldoko berbunyi:

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memberikan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia Sebagai berikut:

1. Menyetujui Pemberhentian Marsekal TNI Moeldoko, S IP dari jabatan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia.
2. Menyetujui Pengangkatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Seperti diketahui, Moeldoko adalah jenderal bintang 4 lulusan terbaik Akabri angkatan 1981 yang sebentar lagi memasuki masa pensiun. Ia digantikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo yang baru saja dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi pada Rabu (8/7) lalu. Namun karena serah terima jabatan belum dilakukan, untuk saat ini komando TNI masih berada di tangan Moeldoko.