Pengamat: Perseteruan Ahok vs BPK Dorong Audit Lebih Baik

Jakarta – Peneliti Indonesia Budgeting Center (IBC) Roy Salam menilai perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mendorong lembaga audit negara bekerja lebih baik.

Pasalnya, publik masih banyak mempertanyakan hasil audit BPK dan opini atas audit tersebut.

“Publik masih banyak yang mempertanyakan kebenaran audit dan opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan dari pemda atau lembaga tertentu. Opini BPK terkesan subjektif. Kritikan Ahok harus jadi diskursus bagi BPK untuk bekerja lebih baik dan objektif,” ujar Roy saat dihubungi SP, Kamis (9/7).

Roy juga mengungkapkan bahwa hasil audit BPK ini banyak yang aneh. Dia mencontohkan ada daerah yang miskin, partisipasi masyarakat rendah, tetapi BPK memberikan opini atas laporan keuangannya dengan rapor Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini kan aneh. Sebaliknya, ada daerah yang sejahtera dan tingkat partisipasi publik tinggi, tetapi BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau Disclimer,” tandasnya.

Menurut Roy, kelembagaan BPK secara mandat tidak langsung ke rakyat. Temuan-temuan BPK tersebut, katanya, hanya diberikan kepada DPRD dan DPR RI untuk ditindaklanjuti. Sementara, Pemerintah posisinya hanya memberikan klarifikasi dan menjalankan rekomendasi dari temuan-temuan BPK tersebut.

“Dulu di DPR ada namanya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang salah satu tugasnya menindaklanjuti audit BPK. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi sebagaimana amanat UU MD3. Ini juga menjadi persoalan tersendiri khususnya dalam hal DPR menindaklanjuti temuan BPK,” terang Roy.

Roy menyatakan BPK mengaudit semua penggunaan keuangan negara oleh pejabat publik atau lembaga dan kementerian tertentu, termasuk uang makan-minum pejabat, uang kesehatan, transportasi, komunikasi, kendaraan dinas sepanjang uang tersebut berasal dari APBD atau APBN.

“Tetapi, jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi menggunakan uang pribadi, maka BPK tidak berhak untuk mengauditnya,” ungkapnya.

Masih menurut Roy, hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan jika ditemukan indikasi tindak pidana atau korupsi.

“Dalam rangka perbaikan kinerja BPK ke depan, saya menganjurkan agar BPK bekerja secara obyektif, tanpa mudah diintervensi oleh kepentingan politis tertentu dan penempatan orang-orang di BPK haruslah orang-orang profesional, bukan orang dari parpol atau punya kedekatan dengan parpol,” imbuhnya.

Yustinus Paat/FEB

Sumber