Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) blak-blakan soal kejanggalan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas pembelian tanah seluas 3 hektare di kompleks Rumah Sakit Sumber Waras. BPK menganggap pembelian oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemahalan Rp 191 miliar.

Namun Ahok justru mempertanyakan dasar yang digunakan BPK dalam mengaudit pembelian tanah tersebut. "Pertanyaan saya sekarang, NJOP (nilai jual obyek pajak)-nya di bawah appraisal, beli sesuai NJOP, BPK audit, terus mereka bilang kemahalan. Kemahalan dibandingkan apa? Dibandingkan waktu RS ini mau jual kepada Ciputra Group tahun 2013," kata Ahok kepada wartawan di sela menghadiri acara di Jakarta Convention Center, Rabu (8/7/2015).

Tahun 2013, kata Ahok, Ciputra Group bisa mendapatkan harga murah karena tanah di sebelah RS yang hendak dijual tersebut tak ada yang mau membeli. Dia menduga Ciputra Group tak akan membeli tanah tersebut untuk membangun rumah sakit. "Siapa yang mau bangun rumah sakit di sebelahnya rumah sakit? Sumber Waras juga nggak mau dong tetangganya rumah sakit," kata Ahok.

Menurut Ahok, Ciputra tertarik membeli tanah tersebut dengan harapan bisa mengubah peruntukan tanah tersebut dari aspek kesehatan menjadi komersial. Tapi usulan ini ditolak Ahok.

"Saya juga tahunya di situ, saya nggak ngerti sebelumnya. Waktu surat itu dia mau masukkan, kita lihat. Kita bilang nggak bisa. Jadi Sumber Waras nggak bisa ubah peruntukannya. Zaman Pak Jokowi, rumah Sakit, sekolah, nggak bisa diubah komersil," kata Ahok.

Setelah Ciputra tidak jadi membeli, pihak Rumah Sakit Sumber Waras kemudian mengadu ke Pemrov DKI bahwa mereka mau bangkrut. Mereka juga kebingungan jika akan membangun gedung baru di atas tanah tersebut.

"Lalu kami bilang, jual ke kami deh, kita mau bangun rumah sakit kanker. Harga berapa? Dia (RS Sumber Waras) bilang NJOP saja. Tahun 2012, 2013 waktu dengan Ciputra, sama tahun 2014 beda nggak harganya? Tanah kan loncatnya banyak. Ya beda harga," papar Ahok.

Hanya kemudian dalam auditnya BPK memaksakan bahwa transaksi harus dengan harga yang ditawar oleh Ciputra Group. BPK, kata Ahok, juga membuat perbandingan harga yang tidak sepadan. BPK membandingkan NJOP di Tomang Utara belakang, dengan di Jalan Kyai Tapa dengan alasan tanah terletak di dua jalan.

BPK kemudian membandingkan harga tanah di rumah sakit Sumber Waras dengan harga tanah di kompleks perumahan. "Saya bilang (Tomang), itu perumahan. Ya pasti bedalah," kata Ahok.


Sumber


2013 tanahnya masih mau dibeli ciputra, padahal 2013 gubernurnya sudah jokowi

trus dateng ke ahok 2014.... bagian mana dari foke yang tersangkut ke pembelian tanah ini ?

lagian kalaupun misal foke sudah rencana mau beli, ya selama belum dibeli masa harus bertanggung jawab ? Apakah ahok terpaksa beli tanah itu karena disuruh foke ?

Gila banget nih bohongnya