Kisruh antara gubernur dan DPRD DKI bisa jadi akan lama. Apalagi, Basuki `Ahok` Tjahaj Purnama bertekad tak mau berkompromi dengan Dewan.

"Tetap, tidak ada kompromi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Ahok mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta DKI tetap menggunakan sistem e-budgeting. Demikian juga Kementerian Dalam Negeri.

"(Presiden berpesan) Semua anggaran harus sesuai dengan pembangunan DKI," terang Ahok.

Pertikaian tajam antara Ahok dan DPRD bermula ketika Gubernur DKI itu mendapati dana `siluman` dalam APBD 2015. Angkanya mencapai Rp12,1 triliun.

Tak terima dituduh macam-macam, DPRD DKI sepakat melayangkang hak angket. Ahok menjawab tantangan itu dengan melaporkan temuan dana siluman ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di tengah konflik, hak angket melemah setelah beberapa fraksi menarik dukungan. Belakangan DPRD DKI justru hendak melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri.


SUMBER