Jakarta -Bank Dunia memberi kritik terhadap implementasi penetapan harga BBM jenis premium dan solar yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Alasannya, kebijakan reformasi penentuan harga BBM yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi defisit neraca berjalan dan alokasi anggaran, ternyata berjalan tidak konsisten.

Seperti diketahui, pemerintah menghapuskan subsidi untuk bensin premium dan menetapkan subsidi tetap Rp 1.000/liter untuk solar.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop menilai, implementasi sistem penerapan harga baru untuk BBM yang sebelumnya disubsidi ternyata belum merata.

"Fuel price ada ketidakpastian. Implementasi dari formula BBM nggak konsisten. Harga di market dan penyesuaian oleh pemerintah tidak sama," kata Diop saat acara Indonesia Economic Quarterly yang diselenggarakan Bank Dunia di Energy Tower, SCBD, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Akibat kebijakan yang tidak konsisten, Diop menilai masyarakat menjadi bingung. Potensi lainnya adalah, adanya kekahawatiran bila belanja subsidi yang sifatnya boros dan regresif bakal meningkat lagi, sehingga bisa berpotensi membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Padahal di awal rencana reformasi BBM oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Bank Dunia memandang positif program tersebut, karena dapat mendukung neraca berjalan Indonesia dan membantu menyangga kebijakan dalam menghadapi risiko pembiayaan eksternal.

Seperti diketahui, alokasi anggaran subsidi BBM pada tahun 2015 sebesar Rp 65 triliun, sedangkan alokasi subsidi BBM tahun 2014 senilai Rp 240 triliun.