Terbukti Ahok adalah produk gagal, sejak jadi bupati Beltim dari tahun 2005-2006 (15 bulan) BPK selalu kasih Beltim stampel WDP sampai digantikan era keluarganya juga masih dpt WDP.
Ahokers pegangan yang erat ya...

Laporan Keuangan Beltim WDP

MANGGAR (radarbangka.co.id) -
Sejak enam tahun terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selalu memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemkab Belitung Timur (Beltim) Tahun Anggaran (TA) 2010. Penilaian itu diketahui setelah BPK-RI melalui auditornya di perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melakukan audit laporan keuangan langsung ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di jajaran lingkungan Pemkab Beltim sejak 11 April 2011 sampai 7 Mei 2011.

Hasil audit tersebut kemudian tertuang pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Beltim TA 2010 dengan nomor 01.1/LHP/XIII.PPG/05/2011 tertanggal 27 Mei 2011, yang telah diserahkan BPK-RI Babel kepada Pemkab Beltim pada 13 Juni 2011 lalu.
Demikian disampaikan Bupati Beltim, Basuri T Purnama saat menyampaikan Raperda Kabupaten Beltim tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2010 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Beltim, Jum’at (8/7) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Beltim.

“Wajar Dengan Pengecualian dari BPK-RI terhadap laporan keuangaan Pemkab Beltim TA 2010 adalah untuk ke-6 kalinya sejak laporan keuangan Pemkab Beltim diaudit BPK tiap tahun, sejak tahun 2006 untuk laporan keuangan tahun anggaran 2005,” ungkap Basuri.
Di depan Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Beltim Tom Haryono didampingi Wakil Ketua II Husaini Rasyid juga dihadiri Wakil Bupati Beltim Zarkani, Sekda Beltim Umar Hasan dan perwakilan polisi dan TNI di Kabupaten Beltim, Bupati Beltim Basuri menyampaikan rancangan tersebut diantaranya juga terkait dengan penilaian BPK-RI terhadap permasalahan aset Pemkab Beltim yang masih saja mengalami permasalahan, sehingga pada masa depan pemerintahnya mesti bekerja keras untuk membenahi berbagai adminitrasi pengelolaan aset ini.

“Opini WDP oleh BPK-RI kepada Pemkab Beltim dalam 4 tahun belakangan masih mengangkat salah satunya mengenai permasalahan aset. Kita harus benahi adminitrasi pengelolaan aset ini,” ujar Basuri.
Mengenai pencapaian kinerja Pemkab Beltim TA 2010 berdasarkam kebijakan fiskal, dikatakan Bupati dapat diikhtisarkan dari sisi pendapatan maka realisasi tahun anggaran 2010 secara keseluruhan dapat melebIhi anggaran sebasar 105,03 persen.

“Ini disebabkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) melebihi target 125,99 persen, terutama PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah masih melampaui target anggaran 134,79 persen dan 128,41 persen,” kata Basuri.
Untuk kebijakan bidang pengeluaran, baik anggaran induk maupun perubahan, maka pengendalian pengeluaran selain melaksanakan efesiensi juga mencegah kebocoran dan pemborosan pada semua sektor pengeluaran dengan pengawasan preventif secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan berarti dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat dipertanggung jawabkan, baik secara fisik maupun non fisik.
“Jadi realisasi belanja yang membebani anggaran secara keseluruhan dan umumnya masih dibawah anggaran yang telah direncanakan. Gambaranya realisasi belanja pegawai, barang dan jasa, belanja hibah, bantuan sosial dan keuangan hanya mencapai 78,89 persen,” ujar Bupati.

Termasuk belanja modal hanya mampu diserap sebesar 83,41 persen dari anggaran dan ini menurun 4,51 persen dari realisasi tahun anggaran 2009. Belanja ini menurut ia meliputi belanja modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, termasuk belanja modal aset masih berada dibawah anggaran yang tersedia.

Selanjutnya dari realisasi penerimaan pembiayaan, Bupati yang menyampaikan di hadapan anggota dewan Beltim mengatakan, selama tahun 2010 telah terealisasi sebasar Rp 100,71 persen, sedangkan pengeluaran pembiayaan hanya mampu terealisasi sebesar 98,52 persen sehingga realisasi pembiayaan netto menjadi sebesar 100,74 persen.
“Terjadi penurunan sebasar 0,42 persen dari realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2009 sebasar 101,16 persen,” jelasnya.

Menjelang akhir pidato penyampaiannya, Bupati mengajak semua hadirin di ruang sidang ini termasuk pimpinan dewan dan anggotanya maupun aparatur Pemkab Beltim untuk ikut berperan aktip dalam proses pembahasan raperda ini, sehingga nantinya perda ini menjadi produk hukum daerah yang berorientasi kepentingan umum masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang berlaku.

“Kita harap dengan langkah dan upaya perubahan yang dilakukan bersama, akan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, transparan dan professional sehingga visi dan misi kabupaten ini dapat terwujud,” ujar Basuri.
Dari 20 anggota dewan Kabupaten Beltim termasuk unsur pimpinan sebanyak 3 orang, hanya tampak dari pantauan harian ini yakni sebanyak 11 anggota dewan yang duduk di kursi anggota dan Ketua DPRD Beltim Jafri yang biasa memimpin sidang Paripurna dewan juga mewakilkan tugasnya kepada Tom Haryono selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Beltim. Untuk kursi undangan juga masih terlihat banyak kursi kosong, namun dari unsur SKPD terlihat sejumlah kepala dinas tampak hadir yang dengan seksama mendengarkan pidato Bupati ketika berada dipodium yang tersedia.

Link www.radarbangka.co.id/berita/detail//1230/laporan-keuangan-beltim-wdp.html

Ahok Tidak Puas dengan Penilaian BPK

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak puas dengan pemberian opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan BPK terkait laporan keuangan tahun anggaran 2014.
Menurut Ahok, sebagai suatu daerah haruslah mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP). "Tidak puas, kalau kita jadi pemerintah harusnya tanpa (pengecualian) kan tidak boleh dengan (pengecualian). Kalau dengan berarti kan bagus dan ada tapinya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015).

Opini WDP ini sama dengan opini BPK pada laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2013 yang lalu. Ahok mengakui masalah yang terjadi selalu berulang setiap tahunnya salah satunya yaitu mengenai soal aset.
"Jadi kalau lihat dari laporan ini sebetulnya berulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Masalah pertama adalah aset dan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak beres," ujarnya.

Dengan adanya catatan seperti ini, Ahok mengaku akan menyelesaikan masalah aset ini.
Namun Ahok meminta peran BPK untuk rekomendasi mengenai aset sehingga kuat di pengadilan. "Itu yang saya harapkan. Jadi ada temuan BPK yang tidak benar, jelas disebutkan, kita bisa pakai ini untuk ngajukan ke pengadilan negeri minta pembatalan pemutusan atau renegosiasi atas perjanjian yang tidak betul dan atas aset-aset," tegasnya.

Link: metro.sindonews.com/read/1020795/171/ahok-tak-puas-dki-dapat-wdp-dari-bpk-1436188607