- Beranda
- Berita dan Politik
Warga minta 12 juta per meter untuk gusuran lahan tol
...
TS
eqepe
Warga minta 12 juta per meter untuk gusuran lahan tol
Jakarta - Persoalan pembebasan lahan menjadi kendala utama proses konstruksi proyek Tol Depok-Antasari (Desari) sepanjang 22 Km. Beberapa lahan warga yang belum bebas karena belum adanya kesepakatan.
Beberapa warga meminta kompensasi di atas penilaian, bahkan ada yang mencapai Rp 12 juta/meter, padahal nilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya sekitar Rp 3,5 juta/meter.
Pekerjaan fisik jalan tol sepanjang 22 km ini difokuskan pada paket I sepanjang 12 Km dari Antasari (Jakarta)-Sawangan (Depok). Pekerjaan konstruksi fisik jalan tol sudah dilakukan, karena pembebasan lahan sudah di atas 75%. Khusus paket IA yaitu dari Antasari-Krukut progres pembebasan lahannya sudah sudah hampir 90%.
Seorangi perwakilan warga yang masih bertahan dan belum mau membebaskan tanahnya adalah Arifin Tjegi Agus, yang memiliki tanah seluas 450 meter persegi di Kawasan Andara, Cilandak, Jakarta Selatan. Ia mengungkapkan alasan dirinya dan warga lainnya belum mau dibebaskan lahannya.
"Ada ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam menyampaikan harga pembebasan dari tim TPT PU (Tim Pembebasan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum)," tegas dia kepadadetikFinance, Senin (6/7/2015).
Ketidakadilan tersebut, adanya perbedaan harga tanah masing-masing warga, yang dinilai sangat timpang. Padahal kriteria bangunan yang dibebaskan umumnya sama yakni sama-sama berada di pinggir jalan utama.
"Pasaran waktu itu sekitar tahun 2007-2008 waktu pertama kali dilakukan negosiasi sekitar Rp 3-4 juta. Tapi ditawari ke kami hanya Rp 1 juta. Padahal, bangunan lain yang di sebelah sana (menunjuk arah utara proyek, seperti Jalan Bango, Lebak Bulus dan sekitarnya) dihargai sesuai harga pasar. Itu sama dengan kami, sama-sama di pinggir jalan. Kenapa harganya beda jauh?" tanyanya.
Ia menuding, ada permainan di antara tim pembebasan tanah. Tudingannya semakin kuat manakala ia mendapat jawaban yang kurang memuaskan dari seorang pejabat TPT PU.
"Saya tanya kenapa nggak disampaikan saja harga sebenarnya dari Pemerintah ke masyarakat? Jawabannya, kalau bisa kita bayar harga terendah kenapa harus dikasih harga tertinggi," ucapnya dengan nada kesal.
Sebenarnya, dengan penghitungan ulang setelah beberapa tahun mandek, di tahun 2014 warga mendapat penawaran baru yakni Rp 5,5-6,5 juta per meter persegi. Namun nilai itu dianggap belum sesuai dengan harga pasar. Menurutnya, angka yang sesuai adalah Rp 10-12 juta per meter persegi.
"Karena apa? karena kami menuntut tidak harga tanah saja, tetapi sosial aspeknya. Yaitu biaya karena warga harus pindah, kehilangan tetangga. Aspek sosial itu harus masuk ke situ," tegas dia.
Arifin mengatakan, sebenarnya ia dan warga lainnya sangat mendukung proyek ini. Namun dirinya meminta perlakuan terhadap warga pemilik tanah tidak dibeda-bedakan dan tim pembebasan tanah transparan dalam menyampaikan harga tanah sesuai hasil penilaian.
Ia pun menaruh perhatian besar kepada tim pembebasan tanah yang baru akan dibentuk ulang dengan dikomandoi Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memberikan besaran ganti untung yang sesuai.
"Kami minta transparan saja. Asal adil kami terima. Kami juga ingin proyek ini pun cepat. Karena kalau lama, nanti biaya makin mahal. Warga yang terkena dampak akan semakin lama menderita dan tentunya akan semakin sulit mendapat tanah pengganti untuk tempat tinggal. Jadi tolong cepat dan transparan," imbuhnya.
Proyek tol Antasari-Depok memiliki nilai total investasi Rp 4,767 triliun. Pembangunannya dibagi dalam dua seksi. Pembangunan seksi I yaitu ruas Antasari-Sawangan sepanjang 12 Km, mencakup seksi IA sepanjang 6,85 Km (Antasari-Krukut), seksi I B sepanjang 6,3 Km (Krukut-Sawangan).
Kemudian Seksi II, ruas Sawangan-Bojonggede sepanjang 9,5 Km. Rencananya pembangunan fisiknya direncanakan pada awal 2023 dan diharapkan mulai beroperasi pada 2024.
Untuk seksi I, wilayah kelurahan yang akan dilewati antara lain Cilandak Timur, Cilandak Barat, Pondok Labu, Ciganjur dan Cipedak di wilayah administratif Jakarta Selatan. Serta kelurahan Pangkalan Jati Baru, Gandul, Krukut, Grogol dan Rangkap Jaya di wilayah Kota Depok.
Untuk seksi II, setelah dari Sawangan, jalur tol akan mengarah ke kawasan Bojong Gede, Bogor melewati kelurahan Rangkap Jaya Baru, Cipayung dan Cipayung Jaya di Kota Depok, serta Kelurahan Pabuaran dan Susukan di wilayah Kabupaten Bogor.
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/0...p-12-jutameter
nah loo ... gusur dulu apa bangun dulu
Beberapa warga meminta kompensasi di atas penilaian, bahkan ada yang mencapai Rp 12 juta/meter, padahal nilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya sekitar Rp 3,5 juta/meter.
Pekerjaan fisik jalan tol sepanjang 22 km ini difokuskan pada paket I sepanjang 12 Km dari Antasari (Jakarta)-Sawangan (Depok). Pekerjaan konstruksi fisik jalan tol sudah dilakukan, karena pembebasan lahan sudah di atas 75%. Khusus paket IA yaitu dari Antasari-Krukut progres pembebasan lahannya sudah sudah hampir 90%.
Seorangi perwakilan warga yang masih bertahan dan belum mau membebaskan tanahnya adalah Arifin Tjegi Agus, yang memiliki tanah seluas 450 meter persegi di Kawasan Andara, Cilandak, Jakarta Selatan. Ia mengungkapkan alasan dirinya dan warga lainnya belum mau dibebaskan lahannya.
"Ada ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam menyampaikan harga pembebasan dari tim TPT PU (Tim Pembebasan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum)," tegas dia kepadadetikFinance, Senin (6/7/2015).
Ketidakadilan tersebut, adanya perbedaan harga tanah masing-masing warga, yang dinilai sangat timpang. Padahal kriteria bangunan yang dibebaskan umumnya sama yakni sama-sama berada di pinggir jalan utama.
"Pasaran waktu itu sekitar tahun 2007-2008 waktu pertama kali dilakukan negosiasi sekitar Rp 3-4 juta. Tapi ditawari ke kami hanya Rp 1 juta. Padahal, bangunan lain yang di sebelah sana (menunjuk arah utara proyek, seperti Jalan Bango, Lebak Bulus dan sekitarnya) dihargai sesuai harga pasar. Itu sama dengan kami, sama-sama di pinggir jalan. Kenapa harganya beda jauh?" tanyanya.
Ia menuding, ada permainan di antara tim pembebasan tanah. Tudingannya semakin kuat manakala ia mendapat jawaban yang kurang memuaskan dari seorang pejabat TPT PU.
"Saya tanya kenapa nggak disampaikan saja harga sebenarnya dari Pemerintah ke masyarakat? Jawabannya, kalau bisa kita bayar harga terendah kenapa harus dikasih harga tertinggi," ucapnya dengan nada kesal.
Sebenarnya, dengan penghitungan ulang setelah beberapa tahun mandek, di tahun 2014 warga mendapat penawaran baru yakni Rp 5,5-6,5 juta per meter persegi. Namun nilai itu dianggap belum sesuai dengan harga pasar. Menurutnya, angka yang sesuai adalah Rp 10-12 juta per meter persegi.
"Karena apa? karena kami menuntut tidak harga tanah saja, tetapi sosial aspeknya. Yaitu biaya karena warga harus pindah, kehilangan tetangga. Aspek sosial itu harus masuk ke situ," tegas dia.
Arifin mengatakan, sebenarnya ia dan warga lainnya sangat mendukung proyek ini. Namun dirinya meminta perlakuan terhadap warga pemilik tanah tidak dibeda-bedakan dan tim pembebasan tanah transparan dalam menyampaikan harga tanah sesuai hasil penilaian.
Ia pun menaruh perhatian besar kepada tim pembebasan tanah yang baru akan dibentuk ulang dengan dikomandoi Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memberikan besaran ganti untung yang sesuai.
"Kami minta transparan saja. Asal adil kami terima. Kami juga ingin proyek ini pun cepat. Karena kalau lama, nanti biaya makin mahal. Warga yang terkena dampak akan semakin lama menderita dan tentunya akan semakin sulit mendapat tanah pengganti untuk tempat tinggal. Jadi tolong cepat dan transparan," imbuhnya.
Proyek tol Antasari-Depok memiliki nilai total investasi Rp 4,767 triliun. Pembangunannya dibagi dalam dua seksi. Pembangunan seksi I yaitu ruas Antasari-Sawangan sepanjang 12 Km, mencakup seksi IA sepanjang 6,85 Km (Antasari-Krukut), seksi I B sepanjang 6,3 Km (Krukut-Sawangan).
Kemudian Seksi II, ruas Sawangan-Bojonggede sepanjang 9,5 Km. Rencananya pembangunan fisiknya direncanakan pada awal 2023 dan diharapkan mulai beroperasi pada 2024.
Untuk seksi I, wilayah kelurahan yang akan dilewati antara lain Cilandak Timur, Cilandak Barat, Pondok Labu, Ciganjur dan Cipedak di wilayah administratif Jakarta Selatan. Serta kelurahan Pangkalan Jati Baru, Gandul, Krukut, Grogol dan Rangkap Jaya di wilayah Kota Depok.
Untuk seksi II, setelah dari Sawangan, jalur tol akan mengarah ke kawasan Bojong Gede, Bogor melewati kelurahan Rangkap Jaya Baru, Cipayung dan Cipayung Jaya di Kota Depok, serta Kelurahan Pabuaran dan Susukan di wilayah Kabupaten Bogor.
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/0...p-12-jutameter
nah loo ... gusur dulu apa bangun dulu
0
14.3K
156
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672KThread•41.7KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya