Laporan: Elitha Tarigan

RMOL. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2014.

Anggota V BPK RI Moermahadi Soerdja Djanegara dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, mengkritik kinerja Pemprov DKI yang mengabaikan opini WDP yang diterima DKI tahun 2013 lalu. Karena selama dua tahun terakhir ini DKI terus menerus mendapat opini WDP dari BPK.

"Dari hasil pemeriksaan 2014 ini, BPK masih menemukan data bahwa DKI belum menindaklanjuti (hasil temuan BPK tahun 2013) secara tuntas. Masalah yang signifikan untuk pengecualian masih terus berulang," ujar Moermahadi, Senin (6/7).

BPK juga mengkritik minimnya progres kerja Pemprov DKI dalam mengamankan aset daerah. Buruknya sistem kemitraan dengan pihak ketiga mengakibatkan kerugian di pihak DKI hingga mencapai Rp3,58 triliun.

Selain itu, BPK RI juga mengkritik cara DKI dalam mengamankan aset daerah. Menurut Moermahadi, BPK menemukan data bila seluruh dokumen aset yang dimiliki Pemprov DKI tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai.

"Masalah signifikan pengecualian masih berulang. Permasalahan lain pengecualian pengendalian dan pengamanan aset dan kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp3,58 triliun belum memadai. Tidak didukung dengan dokumen sumber berisiko pada keamanan aset," katanya. [zul]

http://m.rmol.co/news.php?id=209089

Kalo inget pengamanan aset jadi inget aset pemda Taman BMW yg dicaplok developer, pemda potensi dirugikan ampe 737milyar (sampe skarang masih proses sidang), itu aj audit 2013, nah klo tiap tahun kata BPK terjadi kontrak dgn swasta yg membahayakan aset pemda, berati ga belajar dari kesalahan sebelumnya dong??

Manajemen kontrol emang top dah

Untuk mempelajari kasus taman BMW silakan klik link dibawah:
http://m.kaskus.co.id/search/forum?q=taman+bmw