Fahri: Orang-orang di Sekitar Jokowi tak Berkelas dan tak Berkualitas
Selasa, 07 Juli 2015, 06:22 WIB


Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang jaminan hari tua (JHT). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kekeliruan yang kembali dilakukan oleh Jokowi tersebut dikarenakan orang-orang yang berada di sekitar Jokowi tidak berkualitas.

"Pak Jokowi harusnya didukung satu kelompok orang yang luar biasa atau hebat," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).

Fahri membandingkan pemerintahan Jokowi dengan masa pemerintahan presiden kedua, Soeharto. Menurutnya, orang-orang yang ada di sekeliling Soeharto kala itu lebih dapat dipercaya dibanding yang ada di sekitar Jokowi. Ia menilai kekuasaan Soeharto selama 32 tahun bukan hanya bermodal kekerasan.

"Di sekitar dia ada jagoan, di Setneg ada Moerdiono, seluruhnya di tangan beliau tidak ada satu kesalahan pun. Kalau pak Harto akan melakukan teken, semua sudah disiapkan secara sistematis dan luar biasa. Dia melakukan sosialisasi, kesiapan resiko, dan menyiapkan dokumen, checking sistem yang baik," jelasnya.

Politikus PKS itu mengatakan, Jokowi harus didampingi oleh para pembantu berkelas yang mengerti efek ujung suatu keputusan. Sayangnya, ia menyebutkan, pada masa pemerintahan Jokowi saat ini tidak ada orang-orang yang kualitasnya sama seperti pada masa Soeharto.

"Di pak Jokowi tidak ada kelas begitu, kelasnya lepas tangan. Orang lain boleh melakukan kesalahan, presiden tidak boleh. Kalau pun toh kesalahan tapi mesti berkelas juga, jangan karena nggak baca, salah ketik dan lainnya. Itu menunjukkan kualitas lembaga," kata Fahri.

"Saya kira mungkin kalau pak Jokowi punya kesempatan nyari orang terbaik itu ada, cuma mau diakomodasi atau tidak," ujarnya lagi.
http://nasional.republika.co.id/beri...ak-berkualitas


Jokowi (ternyata pernah) Rayu PKS Masuk Kabinet
Senin, 22 September 2014 - 09:22 wib

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sering mengajak partai berlambang bulan sabit kembar tersebut masuk di kabinetnya.

Hal itulah yang dikatakan oleh anggota Majelis Syuro PKS Refrizal. Menurutnya, PKS sendiri telah berkomitmen untuk tidak menjadi bagian di pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, serta tetap setia mendukung Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang di pemerintahan mendatang.

"Walau ditawari, PKS tidak akan tergoda. Kita memberi pembelajaran buat bangsa kalau kalah ya harus di luar pemerintah," ujar Refrizal kepada Okezone di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, komitmen PKS dari awal sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden adalah untuk mendukung Koalisi Merah Putih. Oleh karena itu, tidak mungkin partai yang digawangi Anis Matta tersebut berubah haluan mendukung Jokowi-JK. Apalagi, sudah ada perjanjian koalisi permanen.

"Itulah komitmen PKS, di dalam atau di luar sama saja mulia dan tetap bisa berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.
http://news.okezone.com/read/2014/09...-masuk-kabinet


Mau Reshuffel, Demokrat dan PKS Ogah Masuk Kabinet
Kamis, 23 April 2015 | 09:43

Jakarta, Obsessionnews – Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menegaskan pihaknya tidak tertarik untuk memasukan kader-kader terbaiknya dalam bursa perombakan menteri (reshuffel) kabinet kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sebab, kedua partai ini sepakat akan berada di luar pemerintahan.

Hal itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto. Menurutnya, komitmen Demokrat untuk menjadi partai penyeimbang dengan memposisikan diri tidak berada dalam Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sudah ditegaskan dari awal oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

‎”Dari awal kita sudah menyatakan menjadi partai penyeimbang. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang pro rakyat pasti kita dukung. Begitu juga sebaliknya,” ujar Agus di DPR, Kamis (23/4/2015).

Demikian juga ketika ada isu reshuffel, Wakil Ketua DPR ini juga enggan berandai-andai dan berharap Presiden Jokowi akan menawarkan jatah menteri ke partainya. ‎Namun, bila kemungkinan itu terjadi, Agus kembali menegaskan partainya kemungkinan besar akan menolak, dan kembali kepada sikap awal.

“Kita serahkan kepada Jokowi saja soal itu, kita gak mau berandai-andai. Tetap kita jadi penyeimbang saja,” tutup Agus.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah juga menyatakan hal yang sama, bahwa partainya tidak ikut campur dalam rencana perombakan kabinet Jokowi-JK. Meski ia sendiri sepakat bahwa reshuffel itu penting sebagai bahan evaluasi kinerja para menteri selama satu semester ini.

“Itu wilayah presiden-lah dan PKS ga mau ikut campur. Dan evaluasi memang sudah layak dilakukan dan menurut saya itu normal saja,” tutur Fahri.

Menurut Fahri, perombakan adalah sesuatu hal yang wajar di pemerintahan. Pasalnya, persoalan seperti itu juga pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelum Jokowi-JK. Tujuannya kata dia, tidak lain membentuk pemerintah yang solid serta kuat. Karena itu bila perlu dilakukan Reshuffel Jokowi diminta jangan ragu.

“Kalau ada pergantian menteri ke menteri lain semata-mata itu untuk menuju perbaikan, bukan menuju yang jelek. Yang penting evaluasii internal dulu. Apalagi sekarang kita semua tahu Presiden puny kepala staf yang dinilai banyak orang punya kapasitasnya kuat membaca serta mengevaluasi kabinet terutama menteri-menterinya,” terangnya.

Untuk itu dalam konteks reshuffle ini partai berideologi Islam ini kembali menegaskan tidak akan ikut-ikutan masuk dalam pusaran reshuffle sekalipun Jokowi meminta kader PKS menjadi menteri dikabinetnya. Menurut Fahri, partainya akan menolaknya.
http://obsessionnews.com/mau-reshuff...masuk-kabinet/

-----------------------------

emang PKS punya kader yang berkualitas?
Kalo untuk jabatan Walikota aja kelihatan nggak istimewa-istimewa amat, apapula pegang jabatan menteri seperti era SBY dulu? Ancoooorrrr, kan?