FASTNEWS, Jakarta (25/2) – Seperti sindiran yang disampikan iklan sebuah perusahaan rokok, itulah gambaran pemerintahan sekarang. Target pengeluran bombastis, target penerimaan pajak ambisius, target bagi proyek dengan pengusaha di sekeliling kekuasaan yang ugal-ugalan. Sementara sumber duitnya masih mimpi.

Menurut Salamuddin Daeng peneliti dari Indonesia For Global Justice (IGJ) dalam situasi ekonomi nasional yang sekarat dimana industri nasional lumpuh, menyempitnya lapangan pekerjaan, upah rendah, menyebabkan kemampuan konsusmsi masyarakat melemah. Demikian pula dengan laju konsumsi yang selama ini ditopang oleh kredit konsumsi juga merosot seiring meningkatnya suku bunga. “Keadaan ekonomi yang sekarat akan berimplikasi langsung terhadap menurunnya penerimaan pajak pemerintah,” ujar Salamuddin Daeng.

Sementara rencana pemerintah mengeruk pendapatan cukai tembakau secara besar besaran sebagai upaya menutupi kebolongan pajak, pasti akan menuai protes dari kalangan industri.

Satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah menumpuk utang luar negeri. Sebagai direlease kementrian keuangan Pemerintahan Joko Widodo pada tahun ini akan berutang sebesar Rp 451,8 triliun, melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hanya dalam setahun Jokowi akan mengambil utang 4 kali utang selama 30 tahun Soeharto berkuasa.

Namun ini lagi-lagi mimpi, di tengah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap USD karena menguatnya perekonomian AS terhadap seluruh mata uang dunia, memburu pendapatan negara dan devisa dari surat utang dalam jumlah sangat besar tersebut adalah ibarat "orang bagun tapi masih mimpi". Rencana rencana tersebut pastilah dipandang oleh para analis keuangan sebagai rencana yang tidak masuk akal. “Tidur lagi saja pak, selamat mimpi indah,” pungkas Salamuddin Daeng peneliti dari Indonesia For Global Justice (IGJ) (FN – 09)

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tak akan menambah utang baru jika nanti duduk di pemerintahan. Kedua tokoh tersebut tak ingin anggaran negara bergantung pada utang luar negeri.

"Kami menolak bentuk utang baru," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 3 Juni 2014.

Menurut pria yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, keseriusan Jokowi-JK membangun bangsa yang berdaulat secara ekonomi itu sudah dijabarkan dalam visi dan misi yang telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum. Dia memastikan penolakan utang luar negeri tak berarti menghentikan kerja sama dengan berbagai negara. Kerja sama ini, kata dia, tak harus selalu dikaitkan dengan utang.

"Kami tak mengharamkan kerja sama dalam bidang pembangunan apa pun, tapi bukan utang," dia menambahkan.

Pasangan yang didukung empat partai itu akan berfokus pada pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pembangunan infrastruktur. Menurut Tjahjo, infrastruktur bisa dibangun tanpa utang asalkan pemerintah bisa memaksimalkan penerimaan negara. Jokowi-Jusuf Kalla juga akan melakukan sejumlah pembenahan dalam perizinan untuk meningkatkan gairah investasi pengusaha lokal dan asing. (Baca: Kekerasan Agama, Jokowi: Konstitusi Tak Dijalankan)