- Beranda
- Berita dan Politik
Betulkah Ada Konspirasi Parpol Dibalik Pelengseran Menteri BUMN, Rini Soemarno?
...
TS
s4nit0re
Betulkah Ada Konspirasi Parpol Dibalik Pelengseran Menteri BUMN, Rini Soemarno?
Rini Soemarno Sedang Diadu Domba Musuh Politiknya dengan Megawati
Kamis, 02 Juli 2015 - 21:45:26
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat anggaran dari Centre for Budget Analisys (CBA) Uchok Sky Khadafi berpandangan bahwa derasnya kritik terhadap Meneg BUMN Rini Soemarno tak lebih dari manuver politik.
"Menteri BUMN lagi dikerjain musuh-musuh politik sendiri karena pertama, menolak tukar guling Telkom yang merugikan negara," kata Uchok melalui BlackBerry Messenger di Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurut Uchok, Posisi Menteri BUMN jelas- jelas menolak dan ingin membatalkan transaksi tukar guling saham antara Telkom dengan Tower Bersama Infrastructure Tbk.(TBIG).
Selain itu, lanjut dia, ada seleksi dari kementerian untuk mengangkat atau menolak calon-calon komisaris yang berlatarbelakang partai sehingga membuat marah kader-kader partai.
"Dari dua isu ini, saat ini Rini jadi menteri, yang tidak ada lagi yang melindungi dia karena hubungan Rini retak antara rini dengan Megawati," ungkap dia.
Oleh karenanya kata Uchok, Rini jadi mainan politisi agar mentalnya lemah untuk menerima keinginan politisi tersebut.
"Kader-kader partai ini tidak tahu bahwa konon adanya kritik atas Jokowi, memperlihatkan bahwa jabatan yang Rini terima bukan dari usaha penjilat tapi usaha sendiri, dengan isu dan kritikan atas Jokowi ini, kader-kader partai mencoba mengadu domba antara Rini dengan Jokowi agar segera dicopot," tandas dia.
"Jadi gonjang ganjing tentang Rini ini, Tak lebih dari rebutan kekuasaan antara Rini dengan kader-kader partai untuk memdapat modal politik dan keuntungan politik.
http://www.teropongsenayan.com/13515...engan-megawati
BUMN Punya 600 Anak Usaha, BPK: Rawan Kepentingan Tertentu
Jumat, 16/01/2015 18:05 WIB
Jakarta -Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyambangi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Achsanul menemui Rini untuk melaporkan hasil audit BPK terhadap BUMN dan anak usaha BUMN.
Dari pertemuan tersebut, Achsanul menyebut persoalan pengelolaan korporasi saat ini lebih besar datang dari anak-anak usaha BUMN yang jumlahnya mencapai 600 buah.
"BPK memberikan catatan kepada Kementerian BUMN bahwa permasalahan BUMN saat ini mulai banyak beralih ke anak perusahaan. Disinyalir bahwa pendirian anak perusahaan cenderung menjadi tempat yang digunakan untuk kepentingan tertentu," kata Achsanul di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2015).
Achsanul menambahkan, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 45 anak usaha dari 600 anak usaha milik BUMN. Audit yang dilakukan menemukan ada 801 temuan dan 1.294 rekomendasi.
"Rasio permasalahan yang berpotensi merugikan negara dan korporasi adalah 62%," ujarnya.
Pemeriksaan ini dilakukan khusus kepada anak usaha yang dimiliki BUMN besar seperti anak usaha PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), BUMN keuangan dan asuransi, PT PGN Tbk (PGAS) hingga PT Telkom Tbk (TLKM). Hasil audit ini, kata Achsanul, bisa membantu BUMN untuk berbenah ke arah transparansi.
"Saya serius dukung Bu Menteri. Kami beri data ke Bu Menteri," sebutnya
http://finance.detik.com/read/2015/0...ingan-tertentu
BPK: Anak usaha BUMN sering jadi ajang kepentingan
Jumat, 16 Januari 2015 - 22:45 WIB
KANALSATU – BPK memberikan catatan kepada Kementerian BUMN bahwa pendirian anak perusahaan cenderung menjadi tempat transaksi yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Sementara itu, sedikitnya 45 anak perusahaan BUMN dinilai berpotensi merugikan keuangan negara dan korporasi.
Anggota VII BPK Achsanul Qosasi, mengatakan pemeriksaan terhadap 45 anak usaha BUMN tersebut bagian program tindak lanjut pembenahan perusahaan milik negara oleh BPK. “Sehingga perlu segara dilakukan pembenahan,” kata Achsanul Qosasi kepada wartawan didampingi Menteri BUMN Rini M Soemarno, di Jakarta, seperti dilaporklan LKBN Antara, Jumat (16/1/15).
Pertemuan kedua pejabat negara tersebut terkait dengan "Program Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Pembenahan BUMN".
Menurut Achsanul, BPK memberikan catatan kepada Kementerian BUMN bahwa pendirian anak usaha cenderung menjadi tempat transaksi yang digunakan untuk kepentingan tertentu. "Selain itu, lembaga DPR hingga kini belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap sekitar 600 anak usaha BUMN," ucap Achsanul.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK akan memfokuskan pada pemeriksaan kinerja, sehingga produk-produk BPK bukan hanya terhadap kebenaran akutansi, tapi lebih pada program efektifitas dan efisiensi keuangan negara di BUMN.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan mendukung program pembenahan anak usaha BUMN untuk terciptanya tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG).
"Anak usaha BUMN perlu mendapat perhatian khusus agar lebih transparan. Ini bukan intervensi tetapi lebih bagaimana melakukan pembenahan secara meluruh," ujarnya.
Rini menambahkan, dukungan BPK untuk membenahi BUMN menjadi sangat penting karena akan mendorong perbaikan kinerja perusahaan. "Program ini tidak akan menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha. Karena pengembangan usaha tanpa penerapan GCG itu juga tidak benar," ucapnya.
Pada kesempatan itu BPK juga mengumumkan bahwa telah menindaklanjuti 10.508 temuan dari 11.018 temuan atau sekitar 95,3%, sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
Penyelesaian rekomendasi yang di bawah 50% adalah PT Merpati (13,34%), PT Pelindo II (39,17%), Perum Perumnas (45,83%), Hotel Indonesia Natour (12,5%), dan IndoFarma (48,31%). Selanjutnya, Industri Kapal Indonesai (38,10%), Perum Perikanan Indonesia (34,62%), Balai Pustaka (8,07%), Perum PFN (32,43%) dan Kawasan Industri Makassar (46,67%).
http://kanalsatu.com/id/post/38313/b...ng-kepentingan
Ekonom: Jauhkan Rini Soemarno dari Kepentingan Politik
18 Oktober 2014 18:27 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Nama Rini Mariani Soemarno Soewandi terdengar 'keras' menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Mengutip Reuters, Sabtu (18/10/2014), pemilihan mantan PT Presiden Direktur Astra International (ASII) sebagai menteri BUMN ini disebut oleh Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto.
Ekonom Institute for Development and Economics Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan, Rini Soemarno memang memiliki track record yang bagus dalam mengembangkan korporasi, seperti dulu dirinya mengembangkan Astra dan beberapa korporasi lainnya.
Meski Rini bukan orang partai politik, ia menginginkan Rini tidak berafiliasi terhadap partai. Sehingga Kementerian BUMN tidak menjadi sapi perah.
Jika afiliasi Rini terjadi, tambah dia, maka Kementerian BUMN akan menjadi lumbung partai politik. Akibatnya perusahaan-perusahaan pelat merah mengalami kerugian terus menerus, yang seharusnya mendapatkan keuntungan bagi negara.
"Kalau pun Pak Jokowi benar-benar memilih Ibu Rini sebagai Menteri BUMN. Ibu Rini harus tidak terafiliasi oleh partai. Agar perusahaan BUMN tidak menjadi lumbung partai," tegasnya, kepada Metrotvews.com.
Sekadar informasi, Rini Soemarno adalah anggota pertama kabinet yang dikonfirmasi oleh tim transisi yang dipimpin Joko Widodo. "Rini Soemarno memiliki banyak pengalaman dalam mengelola perusahaan," ungkap Hasto Kristianto, anggota senior tim transisi, kepada Reuters.
"Di bawah kepemimpinannya di BUMN, pemerintah akan memiliki 'kekuatan khusus' untuk mempercepat pembangunan ekonomi, seperti program infrastruktur dan konsolidasi BUMN," tambah Hasto.
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...tingan-politik
KMP Dukung Rini? Prabowo Datang ke Kantor Rini, Pura-pura Menanyakan Privatisasi BUMN.
Prabowo Sebut Ada Privatisasi BUMN, Menteri Rini: Siapa Bilang Mau Dijual?
Jumat, 10/4/2015
Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebut akan ada privatisasi empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Prabowo, privatisasi ini akan dilakukan dengan cara menjual saham milik pemerintah.
Maka dari itu, Prabowo, langsung meminta Koalisi Merah Putih (KMP) menolak rencana privatisasi ini. Menteri BUMN Rini Soemarno menyanggah pernyataan Prabowo tersebut.
"Siapa bilang mau dijual? Saya rasa ada salah pengertian, kemarin kita kan meminta penyertaan modal negara (PMN)," kata Rini di Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Menurut Prabowo, BUMN yang akan diprivatisasi adalah PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).
Rini juga mengoreksi omongan Prabowo ini. Menurut Rini, hanya tiga BUMN yang akan diprivatisasi, tapi bukan dijual sahamnya melainkan disuntik modal senilai Rp 8,4 triliun sesuai dengan restu dari DPR dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
Untuk bisa menerima suntikan modal dari pemerintah, tiga BUMN itu harus menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue.
"PMN itu kita lakukan dengan beberapa perusahaan, tapi ada 3 perusahaan yang sudah perusahaan publik, yaitu Antam, Waskita Karya, Adhi Karya. Jadi pada dasarnya 3 perusahaan itu," ujarnya.
Rini menambahkan, para BUMN ini disuntik modal supaya bisa tumbuh dengan pesat. Tambahan modal ini demi mendorong pembangunan infrastruktur.
"Perusahaan-perusahaan ini kan mau kita kembangkan, mau kita dorong. Untuk Antam ada hilirisasi, untuk Waskita Karya dan Adhi Karya untuk pembangunan infrastruktur, karena mereka sudah perusahaan publik kalau mau PMN itu harus melalui pasar modal dikeluarkan saham baru dan kemudian diambil oleh pemegang saham," jelasnya.
"Nah, penyertaan modal ini memastikan bahwa kepemilikan negara tidak akan berkurang malah kemungkinan besar bisa bertambah, itu dasarnya. Pikir saya, apa yang mau dijual? Enggak ada yang dijual," tegas Rini.
http://finance.detik.com/read/2015/0...ijual?f9911033
Rini Soemarno Pasrah Jika Dicopot dari Menteri
30 Jun 2015 at 13:11 WIB
Menteri BUMN, Rini Soemarno
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pasrah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar mencopot jabatannya. Rini mengatakan, jabatan yang disandang merupakan bentuk kepercayaan dan amanat Presiden Joko Widodo kepada dirinya.
"Saya di sinikan ditunjuk bapak Presiden Joko Widodo, saya mendapatkan kepecayaan dari beliau untuk mimpin kementerian BUMN," kata Rini di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Menurut Rini, jika kabar perombakan kabinet benar menimpa dirinya. Ia akan menghormati keputusan tersebut. Pasalnya, hal tersebut merupakan hak prerogratif Presiden.
"Kalau memang sudah waktunya saya diganti, itu sudah keputusan dan prerogratif bapak Presiden gitu," tuturnya.
Rini mengaku tidak berpikir macam-macam atas kabar rencana pencopotan jabatan Menteri BUMN. "Saya tidak pikir apa-apa saya selalu berpikir kepada Allah," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada menteri di Kabinet Kerja yang menghina Presiden Jokowi. Pernyataan Tjahjo dipertegas Politisi PDIP, Masinton Pasaribu, yang menyebut menteri penghina Presiden Jokowi itu dari bidang perekonomian, wanita, dan bukan politisi partai politik.
"Aku kan enggak enak kalau nyebut nama. Kalau orangnya keberatan, bisa melakukan pencemaran. Aku sebut cirinya saja. Bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional. Sektor di bawah koordinasi perekonomian," ujar Masinton saat dihubungi.
Dia menegaskan, menteri yang baru berkelakuan seperti itu hanya satu. "Baru ada satu yang aku dengar, perempuan (menterinya)," tegas Masinton.
Saat ditanya apa yang dikatakan menteri tersebut, Masinton menyebut Presiden Jokowi dianggap meragu.
"Mungkin karena mau di-reshuffle, dia kemudian bilang presidennya ragu-ragu. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik pada presiden. Itu di luar rapat. Kalau ada kebijakan yang bagaimana, sampaikan kepada presiden, bukan yang lain. Tidak perlu mendegradasi presiden," tutur Masinton.
http://bisnis.liputan6.com/read/2262...t-dari-menteri
------------------------------------------------
Menteri BUMN Rini sebenarnya menteri yang gesit, berani dan baik kayak Sri Mulyani di kabinet SBY dulu. Hanya karena kebijakan-kebijakan terlalu banyak menghantam kepentingan asing dan asen, dan tidak menguntungkan kepentingan parpol, mereka diupayakan untuk digusur dari kabinet, dengan menghalalkan segala cara kalau perlu, seperti menuduhnya Warga AS, menghina Jokowi, melarang pakai janggut dan jilbab di kementriannya, dan banyak lagi..
Kamis, 02 Juli 2015 - 21:45:26
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat anggaran dari Centre for Budget Analisys (CBA) Uchok Sky Khadafi berpandangan bahwa derasnya kritik terhadap Meneg BUMN Rini Soemarno tak lebih dari manuver politik.
"Menteri BUMN lagi dikerjain musuh-musuh politik sendiri karena pertama, menolak tukar guling Telkom yang merugikan negara," kata Uchok melalui BlackBerry Messenger di Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurut Uchok, Posisi Menteri BUMN jelas- jelas menolak dan ingin membatalkan transaksi tukar guling saham antara Telkom dengan Tower Bersama Infrastructure Tbk.(TBIG).
Selain itu, lanjut dia, ada seleksi dari kementerian untuk mengangkat atau menolak calon-calon komisaris yang berlatarbelakang partai sehingga membuat marah kader-kader partai.
"Dari dua isu ini, saat ini Rini jadi menteri, yang tidak ada lagi yang melindungi dia karena hubungan Rini retak antara rini dengan Megawati," ungkap dia.
Oleh karenanya kata Uchok, Rini jadi mainan politisi agar mentalnya lemah untuk menerima keinginan politisi tersebut.
"Kader-kader partai ini tidak tahu bahwa konon adanya kritik atas Jokowi, memperlihatkan bahwa jabatan yang Rini terima bukan dari usaha penjilat tapi usaha sendiri, dengan isu dan kritikan atas Jokowi ini, kader-kader partai mencoba mengadu domba antara Rini dengan Jokowi agar segera dicopot," tandas dia.
"Jadi gonjang ganjing tentang Rini ini, Tak lebih dari rebutan kekuasaan antara Rini dengan kader-kader partai untuk memdapat modal politik dan keuntungan politik.
http://www.teropongsenayan.com/13515...engan-megawati
BUMN Punya 600 Anak Usaha, BPK: Rawan Kepentingan Tertentu
Jumat, 16/01/2015 18:05 WIB
Jakarta -Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyambangi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Achsanul menemui Rini untuk melaporkan hasil audit BPK terhadap BUMN dan anak usaha BUMN.
Dari pertemuan tersebut, Achsanul menyebut persoalan pengelolaan korporasi saat ini lebih besar datang dari anak-anak usaha BUMN yang jumlahnya mencapai 600 buah.
"BPK memberikan catatan kepada Kementerian BUMN bahwa permasalahan BUMN saat ini mulai banyak beralih ke anak perusahaan. Disinyalir bahwa pendirian anak perusahaan cenderung menjadi tempat yang digunakan untuk kepentingan tertentu," kata Achsanul di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2015).
Achsanul menambahkan, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 45 anak usaha dari 600 anak usaha milik BUMN. Audit yang dilakukan menemukan ada 801 temuan dan 1.294 rekomendasi.
"Rasio permasalahan yang berpotensi merugikan negara dan korporasi adalah 62%," ujarnya.
Pemeriksaan ini dilakukan khusus kepada anak usaha yang dimiliki BUMN besar seperti anak usaha PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), BUMN keuangan dan asuransi, PT PGN Tbk (PGAS) hingga PT Telkom Tbk (TLKM). Hasil audit ini, kata Achsanul, bisa membantu BUMN untuk berbenah ke arah transparansi.
"Saya serius dukung Bu Menteri. Kami beri data ke Bu Menteri," sebutnya
http://finance.detik.com/read/2015/0...ingan-tertentu
BPK: Anak usaha BUMN sering jadi ajang kepentingan
Jumat, 16 Januari 2015 - 22:45 WIB
KANALSATU – BPK memberikan catatan kepada Kementerian BUMN bahwa pendirian anak perusahaan cenderung menjadi tempat transaksi yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Sementara itu, sedikitnya 45 anak perusahaan BUMN dinilai berpotensi merugikan keuangan negara dan korporasi.
Anggota VII BPK Achsanul Qosasi, mengatakan pemeriksaan terhadap 45 anak usaha BUMN tersebut bagian program tindak lanjut pembenahan perusahaan milik negara oleh BPK. “Sehingga perlu segara dilakukan pembenahan,” kata Achsanul Qosasi kepada wartawan didampingi Menteri BUMN Rini M Soemarno, di Jakarta, seperti dilaporklan LKBN Antara, Jumat (16/1/15).
Pertemuan kedua pejabat negara tersebut terkait dengan "Program Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Pembenahan BUMN".
Menurut Achsanul, BPK memberikan catatan kepada Kementerian BUMN bahwa pendirian anak usaha cenderung menjadi tempat transaksi yang digunakan untuk kepentingan tertentu. "Selain itu, lembaga DPR hingga kini belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap sekitar 600 anak usaha BUMN," ucap Achsanul.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK akan memfokuskan pada pemeriksaan kinerja, sehingga produk-produk BPK bukan hanya terhadap kebenaran akutansi, tapi lebih pada program efektifitas dan efisiensi keuangan negara di BUMN.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan mendukung program pembenahan anak usaha BUMN untuk terciptanya tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG).
"Anak usaha BUMN perlu mendapat perhatian khusus agar lebih transparan. Ini bukan intervensi tetapi lebih bagaimana melakukan pembenahan secara meluruh," ujarnya.
Rini menambahkan, dukungan BPK untuk membenahi BUMN menjadi sangat penting karena akan mendorong perbaikan kinerja perusahaan. "Program ini tidak akan menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha. Karena pengembangan usaha tanpa penerapan GCG itu juga tidak benar," ucapnya.
Pada kesempatan itu BPK juga mengumumkan bahwa telah menindaklanjuti 10.508 temuan dari 11.018 temuan atau sekitar 95,3%, sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
Penyelesaian rekomendasi yang di bawah 50% adalah PT Merpati (13,34%), PT Pelindo II (39,17%), Perum Perumnas (45,83%), Hotel Indonesia Natour (12,5%), dan IndoFarma (48,31%). Selanjutnya, Industri Kapal Indonesai (38,10%), Perum Perikanan Indonesia (34,62%), Balai Pustaka (8,07%), Perum PFN (32,43%) dan Kawasan Industri Makassar (46,67%).
http://kanalsatu.com/id/post/38313/b...ng-kepentingan
Ekonom: Jauhkan Rini Soemarno dari Kepentingan Politik
18 Oktober 2014 18:27 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Nama Rini Mariani Soemarno Soewandi terdengar 'keras' menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Mengutip Reuters, Sabtu (18/10/2014), pemilihan mantan PT Presiden Direktur Astra International (ASII) sebagai menteri BUMN ini disebut oleh Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto.
Ekonom Institute for Development and Economics Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan, Rini Soemarno memang memiliki track record yang bagus dalam mengembangkan korporasi, seperti dulu dirinya mengembangkan Astra dan beberapa korporasi lainnya.
Meski Rini bukan orang partai politik, ia menginginkan Rini tidak berafiliasi terhadap partai. Sehingga Kementerian BUMN tidak menjadi sapi perah.
Jika afiliasi Rini terjadi, tambah dia, maka Kementerian BUMN akan menjadi lumbung partai politik. Akibatnya perusahaan-perusahaan pelat merah mengalami kerugian terus menerus, yang seharusnya mendapatkan keuntungan bagi negara.
"Kalau pun Pak Jokowi benar-benar memilih Ibu Rini sebagai Menteri BUMN. Ibu Rini harus tidak terafiliasi oleh partai. Agar perusahaan BUMN tidak menjadi lumbung partai," tegasnya, kepada Metrotvews.com.
Sekadar informasi, Rini Soemarno adalah anggota pertama kabinet yang dikonfirmasi oleh tim transisi yang dipimpin Joko Widodo. "Rini Soemarno memiliki banyak pengalaman dalam mengelola perusahaan," ungkap Hasto Kristianto, anggota senior tim transisi, kepada Reuters.
"Di bawah kepemimpinannya di BUMN, pemerintah akan memiliki 'kekuatan khusus' untuk mempercepat pembangunan ekonomi, seperti program infrastruktur dan konsolidasi BUMN," tambah Hasto.
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...tingan-politik
KMP Dukung Rini? Prabowo Datang ke Kantor Rini, Pura-pura Menanyakan Privatisasi BUMN.
Prabowo Sebut Ada Privatisasi BUMN, Menteri Rini: Siapa Bilang Mau Dijual?
Jumat, 10/4/2015
Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebut akan ada privatisasi empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Prabowo, privatisasi ini akan dilakukan dengan cara menjual saham milik pemerintah.
Maka dari itu, Prabowo, langsung meminta Koalisi Merah Putih (KMP) menolak rencana privatisasi ini. Menteri BUMN Rini Soemarno menyanggah pernyataan Prabowo tersebut.
"Siapa bilang mau dijual? Saya rasa ada salah pengertian, kemarin kita kan meminta penyertaan modal negara (PMN)," kata Rini di Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Menurut Prabowo, BUMN yang akan diprivatisasi adalah PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).
Rini juga mengoreksi omongan Prabowo ini. Menurut Rini, hanya tiga BUMN yang akan diprivatisasi, tapi bukan dijual sahamnya melainkan disuntik modal senilai Rp 8,4 triliun sesuai dengan restu dari DPR dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
Untuk bisa menerima suntikan modal dari pemerintah, tiga BUMN itu harus menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue.
"PMN itu kita lakukan dengan beberapa perusahaan, tapi ada 3 perusahaan yang sudah perusahaan publik, yaitu Antam, Waskita Karya, Adhi Karya. Jadi pada dasarnya 3 perusahaan itu," ujarnya.
Rini menambahkan, para BUMN ini disuntik modal supaya bisa tumbuh dengan pesat. Tambahan modal ini demi mendorong pembangunan infrastruktur.
"Perusahaan-perusahaan ini kan mau kita kembangkan, mau kita dorong. Untuk Antam ada hilirisasi, untuk Waskita Karya dan Adhi Karya untuk pembangunan infrastruktur, karena mereka sudah perusahaan publik kalau mau PMN itu harus melalui pasar modal dikeluarkan saham baru dan kemudian diambil oleh pemegang saham," jelasnya.
"Nah, penyertaan modal ini memastikan bahwa kepemilikan negara tidak akan berkurang malah kemungkinan besar bisa bertambah, itu dasarnya. Pikir saya, apa yang mau dijual? Enggak ada yang dijual," tegas Rini.
http://finance.detik.com/read/2015/0...ijual?f9911033
Rini Soemarno Pasrah Jika Dicopot dari Menteri
30 Jun 2015 at 13:11 WIB
Menteri BUMN, Rini Soemarno
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pasrah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar mencopot jabatannya. Rini mengatakan, jabatan yang disandang merupakan bentuk kepercayaan dan amanat Presiden Joko Widodo kepada dirinya.
"Saya di sinikan ditunjuk bapak Presiden Joko Widodo, saya mendapatkan kepecayaan dari beliau untuk mimpin kementerian BUMN," kata Rini di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Menurut Rini, jika kabar perombakan kabinet benar menimpa dirinya. Ia akan menghormati keputusan tersebut. Pasalnya, hal tersebut merupakan hak prerogratif Presiden.
"Kalau memang sudah waktunya saya diganti, itu sudah keputusan dan prerogratif bapak Presiden gitu," tuturnya.
Rini mengaku tidak berpikir macam-macam atas kabar rencana pencopotan jabatan Menteri BUMN. "Saya tidak pikir apa-apa saya selalu berpikir kepada Allah," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada menteri di Kabinet Kerja yang menghina Presiden Jokowi. Pernyataan Tjahjo dipertegas Politisi PDIP, Masinton Pasaribu, yang menyebut menteri penghina Presiden Jokowi itu dari bidang perekonomian, wanita, dan bukan politisi partai politik.
"Aku kan enggak enak kalau nyebut nama. Kalau orangnya keberatan, bisa melakukan pencemaran. Aku sebut cirinya saja. Bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional. Sektor di bawah koordinasi perekonomian," ujar Masinton saat dihubungi.
Dia menegaskan, menteri yang baru berkelakuan seperti itu hanya satu. "Baru ada satu yang aku dengar, perempuan (menterinya)," tegas Masinton.
Saat ditanya apa yang dikatakan menteri tersebut, Masinton menyebut Presiden Jokowi dianggap meragu.
"Mungkin karena mau di-reshuffle, dia kemudian bilang presidennya ragu-ragu. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik pada presiden. Itu di luar rapat. Kalau ada kebijakan yang bagaimana, sampaikan kepada presiden, bukan yang lain. Tidak perlu mendegradasi presiden," tutur Masinton.
http://bisnis.liputan6.com/read/2262...t-dari-menteri
------------------------------------------------
Menteri BUMN Rini sebenarnya menteri yang gesit, berani dan baik kayak Sri Mulyani di kabinet SBY dulu. Hanya karena kebijakan-kebijakan terlalu banyak menghantam kepentingan asing dan asen, dan tidak menguntungkan kepentingan parpol, mereka diupayakan untuk digusur dari kabinet, dengan menghalalkan segala cara kalau perlu, seperti menuduhnya Warga AS, menghina Jokowi, melarang pakai janggut dan jilbab di kementriannya, dan banyak lagi..
0
3.7K
16
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya