Pastikan tak Ada Rekrutmen CPNS, Ini Alasannya
Jumat, 03 Juli 2015 , 05:52:00

JAKARTA - Bukan sekadar wacana lagi, tahun ini dipastikan tidak ada rekrutmen CPNS. Kepastian ini menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) dari MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 yang ditujukan kepada para kepala daerah dan pejabat pembina kepegawaian di pusat.

Dalam Surat Edaran tertanggal 30 Juni 2015 itu disebutkan alasan tidak adanya rekrutmen CPNS tahun ini, dan baru akan digelar 2016.

Antara lain karena masih ada beberapa instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan penetapan struktur organisasi dan peta jabatannya, menetapkan kebutuhan pegawai, menyampaikan data riil jumlah PNS, serta perkiraan PNS yang akan pensiun.

Alasan lain yang disebutkan dalam SE itu, pemerintah belum menyediakan anggaran penerimaan CPNS tahun ini, baik anggaran untuk penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke dalam sistem computer assisted test (CAT), dan biaya pelaksanaan seleksi.

"Maka ditetapkan kebijakan penerimaan pegawai baru di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tahun 2015 ini dilakukan penundaan," demikian keputusan Menteri Yuddy seperti tertaung dalam Surat Edaran itu.

Disampaikan juga, ketentuan ini dikecualikan bagi kementerian/lembaga yang memiliki sekolah kedinasan.

Nah, sebelum 2016, instansi pusat dan daerah diminta menyelesaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Termasuk menghitung kebutuhan pegawai dalam lima tahun mendatang.

Yuddy juga memastikan untuk rekrutmen tahun 2016 tidak akan terhambat masalah anggaran lagi. "Biaya rekrutmen CPNS sangat besar, makanya harus dianggarkan setahun sebelumnya. Tahun ini baru akan kami anggarkan rekrutmen 2016," ujar menteri asal Partai Hanura itu.

Juru Bicara KemenPAN-RB, Herman Suryatman menambahkan, dalam rangka penerimaan CPNS 2016, maka usulan e-formasi CPNS harus sudah masih paling telat November 2015.

Semula, dengan asumsi ada seleksi CPNS 2015, usulan e-formasi ditutup pada 18 Mei. Tapi karena rencana seleksi dibatalkan, maka masa pengajuan e-formasi diperpanjang karena baru akan digelar seleksi tahun depan. "Pengajuan e-formasi diperpanjang sampai akhir November 2015," kata Herman.
http://www.jpnn.com/read/2015/07/03/...-Ini-Alasannya


495.143 Sarjana Menganggur
Jumat, 06 Februari 2015 08:28 WIB



JAKARTA (HN) - Jumlah pengangguran terdidik di Tanah Air belum juga beranjak turun. Salah satu faktor pemicunya, pertumbuhan lulusan universitas tak diimbangi tersedianya lapangan pekerjaan dan kurangnya kesadaran lulusan menciptakan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganguran terdidik lulusan universitas pada 2013 sebanyak 434.185 meningkat menjadi 495.143 pada 2014. Kondisi ini menjadi ancaman serius menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid berpendapat, inti MEA yaitu meliberalisasikan lalulintas tenaga kerja. Kondisi ini memungkinkan lulusan universitas di Tanah Air semakin banyak menganggur karena ketatnya persaingan. "Pemerintah harus serius menyiapkan tenaga kerja agar diketahui perkiraan kebutuhan lulusan dalam bidang yang dibutuhkan," katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Kamis (5/2).

Menurut Edy, program studi harus disesuaikan kebutuhan dunia kerja. Dia mencontohkan program studi ekonomi yang hampir ada di seluruh universitas. Jika lulusannya berlebihan, akan menimbulkan penganguran. "Pemerintah terutama kementerian terkait harus bersinergi dengan BPS dan universitas serta dunia usaha menghadapi persoalan ini," katanya.

Sosiolog Universitas Nasional Jakarta Nia Elvina berpendapat, salah satu cara mengatasi masalah pengangguran terdidik harus dimulai dari pembenahan sektor riil. Kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengacu pertumbuhan ekonomi dengan menguatkan serta membuka industri-industri baik swasta maupun negeri sebagai kekuatan nasional.

"Pembukaan sektor industri yang menjadi kekuatan nasional itu seperti maritim, pertanian, atau kelautan. Tujuannya, mengurangi tingkat kenaikan jumlah pengangguran terdidik setiap tahunnya," ujarnya.

Menurut dia, jika hal tersebut dilakukan dengan benar dan industri-industri sudah mulai dihidupkan sesuai potensi alam yang dimiliki Indonesia, segala kebutuhan rakyat bisa tercukupi. Di sisi lain, masyarakat harus ikut andil memajukan pendidikan dan perekonomian dengan mendukung segala program pemerintah yang bertujuan mengurangi pengangguran.

"Dampak penganguran cukup besar karena bisa menyebabkan masalah sosial. Sindiran dari tetangga atau teman membuat pengangguran terdidik tertekan karena lulus kuliah, tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Ini bisa saja menjadikan dia frustrasi bahkan sampai melakukan tindakan menyimpang seperti bunuh diri," tutur Nia

Pengamat Pendidikan Darmaningtyas berpendapat, pendidikan di universitas seharusnya menumbuhkan kemandirian bangsa. "Kualitas mutu lulusan universitas semestinya katajaman analisis dan sikap kritisnya, bukan kemampuan praktis di dunia kerja. Pelajaran kewirausahaan diperlukan. Jadi buatlah lapangan pekerjaan," katanya.

Menurut Darmaningtyas, universitas didirikan tidak untuk menyiapkan lulusannya masuk ke dunia kerja, melainkan memiliki bekal pengetahuan menghadapi problema kehidupan. Universitas didirikan demi mencari kebenaran. Oleh karena itu, selama berpuluh tahun sejak kemerdekaan, peran universitas pada moral force (kekuatan moral) ketika ada persoalan-persoalan terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Melihat lulusan universitas dari kemampuan praktisnya, keliru. Pembelajaran di universitas tentu saja banyak teori ketimbang praktik. Praktik banyak ditekankan di institut atau sekolah tinggi. Jadi, jangan disamakan universitas, institute, dan perguruan tinggi. Pengangguran terdidik biasanya dari universitas," tuturnya.
http://www.harnas.co/2015/02/06/4951...ana-menganggur


One Years ago ...
Jokowi Janji Cetak 10 Juta Lapangan Kerja Jika Jadi Presiden
03 Jul 2014 at 09:44 WIB



Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji bakal menciptakan 10 juta lapangan baru, jika terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia pada Pemilu Presiden (Pilpres) yang digelar pada 9 Juli mendatang.

Menurut Jokowi, langkah itu diambil guna menekan angka pengangguran di Tanah Air. "Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).

Tak hanya itu, dana bantuan sekitar Rp 10 juta juga bakal dikucurkan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahun. Jokowi juga akan mendorong penguatan industri kreatif dan digital sebagai upaya untuk mempercepat laju ekonomi.

Anggaran kemiskinan juga akan ditingkatkan dengan memberikan subsidi Rp 1 juta per bulan untuk keluarga prasejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen.

Di bidang kesehatan, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-JK juga akan memberikan pelayanan kesehatan gratis baik rawat jalan hingga rawat inap dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat.

"Sekitar 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat," tuturnya.

Jokowi menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut masuk dalam sembilan program nyata pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK.

"Ini penting sekali untuk diketahui seluruh rakyat," kata Jokowi
http://m.liputan6.com/bisnis/read/20...-jadi-presiden

--------------------------------