Papua dan Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaiknya negara-negara sahabat menghormati kedaulatan Indonesia, seperti Indonesia menghormati kedaulatan mereka. Kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun di luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Selama ini, kita senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, negara-negara sahabat Indonesia. Oleh karena itu, kita berharap prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal.

Kita berharap agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain. Mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia,bersifat fundamental dan tak bisa ditawar-tawar. Indonesia akan tegas menghadapi ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Konflik di Aceh yang telah diakhiri secara damai, harus diteruskan dengan mengajak semua pihak menghindari segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran dan kembali kepada situasi masa lalu. Semua pihak, termasuk kalangan yang ada di Aceh, dengan sepenuh hati saya harapkan sungguh memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu, dan kemudian melangkah ke depan untuk membangun diri, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pula di Papua, pemerintah terus mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di provinsi itu. Penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada Hak-hak Asasi Manusia, dan kekhususan budaya masyarakat Papua. Pemerintah Pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Papua. Saat ini, berbagai program pembangunan infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di berbagai wilayah Papua. Pemerintah juga sedang merancang suatu formula Otonomi Khusus, yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua. Sesuai janjinya, Presiden menegaskan bahwa dirinya segera kembali ke Tanah Papua untuk memastikan pembangunan berjalan seperti yang diharapkan. "Saya sudah mutar ke beberapa lokasi yang ada di Jayapura. Besok saya akan ke Merauke, lalu ke Manokwari dan Biak. Sesuai dengan yang saya sampaikan, satu tahun paling tidak saya akan ke tanah Papua tiga kali," kata Presiden.

Tidak hanya sekedar berkunjung, Presiden memastikan setiap kehadirannya di Tanah Papua akan memberikan dampak pembangunan. "Saya pasti akan membawa sesuatu, entah yang namanya pembangunan untuk jalan, untuk jembatan, untuk kabel, entah membangun pelabuhan. Mungkin tidak di Jayapura, tidak di Sorong, tidak di Manokwari, tapi di kota/kabupaten yang lainnya," ucapnya. "Kita ingin agar Papua ini pembangunannya dipercepat," ujar Presiden Jokowi usai membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Hamadi, Kota Jayapura, Papua. Dengan begitu, diharapkan tugas membenahi serta memajukan Papua dan Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi perlu partisipasi semua elemen masyarakat. Sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai.