JAKARTA - Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino mengatakan, banyak sandiwara yang terjadi di pelabuhan. Salah satunya adalah ruangan kerja sektor satu atap di pelabuhan yang diisikan oleh delapan sektor, seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPOM, karantina hewan, Kementerian Perindustrian, Karantina Pertanian, Karantina Kelautan dan Perikanan.

Lino menceritakan, sehari sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok, ada salah satu perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diutus oleh Presiden Jokowi untuk melihat terlebih dahulu pelabuhan. Salah satu tujuannya juga untuk memilih calon Dirjen Bea Dan Cukai yang baru.

"Kemudian beliau ingin ke ruangan satu atap, yang terjadi ruang itu dikunci enggak ada petugas, yang kita sediakan dua bulan lalu, kalau itu operasi, beliau foto, lalu sampaikan ke Presiden," kata Lino di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Dia melanjutkan, usai dilaporkan kepada Presiden Jokowi, keesokan harinya langsung ada sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk melihat secara langsung kejadian yang ada di pelabuhan tersebut.

Besok paginya presiden datang itu ruangan sudah ramai, presiden tanya ke pegawai itu mengenai rata-rata enggak bisa dijawab, sehingga akhirnya keluar dan saya bilang kalau ini sandiwara besar," tambahnya.

Merasa tidak puas dengan semua jawaban yang berada di ruang satu atap, Presiden Jokowi pun berjanji akan mencari seluruh jawabannya sendiri dengan caranya sendiri. Jokowi sendiri diketahui meminta soal transparansi mengenai waktu dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Makanya saya bilang ini sandiwara, seolah-olah itu operasi, ruangan satu atap tidak ada, kemudian beliau memanggil menteri yang terkait, dan beliau bilang saya sampai tiga kali tanya kenapa enggak dijawab, kalau kalian gak jawab saya akan find out, setelah itu Presiden pulang ruangan itu sudah tidak ada orang lagi, ini membohongi presiden, kapan kita bisa selesaikan masalah dwelling time," tutupnya.