Who's the real President?

Menteri dari Parpol Dinilai Tidak Tunduk Pada Arahan Presiden Jokowi
28 JUN 2015

Rimanews – Para menteri yang berasal dari partai politik dinilai hanya bekerja dengan agenda sendiri dan tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo sehingga tidak maksimal. "Para menteri dari partai politik bekerja dengan agenda sendiri-sendiri. Mereka tidak tunduk pada agenda kerja dan arahan Presiden atau pada Nawacita. Ini sangat berbahaya," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti.

Menurut Ray, para menteri dari partai politik kerap membawa agenda sendiri dan kelompok yang mengakibatkan kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla anjlok. Hal ini berbeda dengan menteri non partai politik atau profesional, yang bekerja atas dasar agenda Nawacita atau arahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Pernyataan ini disampaikan Ray Rangkuti menanggapi pernyataan politisi PKB Daniel Johan yang menilai kinerja menteri dari kalangan profesional saat ini buruk. Menurut Ray, kalau dilihat secara keseluruhan, kompetensi dan kualitas menteri Kabinet Kerja ini sama. Menteri dari parpol dan profesional memiliki kecakapan yang kompetensi yang sama.

Ray menambah khan, yang membedakan mereka adalah agenda kerja yang dibawa dan diterapkan. Para menteri dari partai politik, lanjut Ray, kerap membawa agenda sendiri dan partai serta kelompoknya. "Sementara menteri non-parpol atau dari kalangan profesional itu bekerja atas dasar arahan, agenda dan program Nawacita Joko Widodo. Mereka bisa diarahkan oleh Jokowi dibandingkan menteri dari parpol," jelasnya.

Ray Rangkuti juga menyoroti kinerja beberapa menteri parpol dari PKB seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi yang belakangan menyedot perhatian publik terkait pembekuan PSSI.

"Kita dukung pembekuan PSSI untuk perubahan mendasar, tetapi sampai kapan? Sekarang tidak jelas sampai kapan pembekuan itu. Berilah batas waktu yang jelas, jangan menggantungkan nasib orang. Apalagi akibat kebijakan Menpora ribuan orang menganggur," katanya.

Demikian juga hanya dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. Ray melihat Yaris tidak ada perubahan signifikan yang terjadi, kecuali aksi fenomenal lompat pagar saat blusukan ke tempat penampungan TKI. "Setelah itu apa kebijakan Menaker yang fenomenal? Tidak ada," kata Ray. Ray menambahkan, sebaiknya politisi PKB tersebut juga menyoroti kinerja dari partainya sendiri, tidak saja menteri dari kalangan yang lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP versi Muktamar Surabaya, Aunur Rofiq sepakat dengan Ray Rangkuti bahwa menteri dari parpol atau profesional itu sama saja sejauh dia bekerja dan memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini. Aunur Rofiq berharap Presiden Joko Widodo memberi perhatian penuh pada kinerja kementerian ekonomi, dan memastikan semua kementerian bekerja sama atau bersinergitas dalam membangun perekonomian bangsa.

Kinerja Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel misalnya, sudah bagus bisa mengendalikan gejolak harga selama ramadan dan memastikan ketersediaan pangan. Tetapi kalau daya beli masyarakat turun akibat nilai tukar rupiah anjlok, bagaimana bisa membeli pangan ?. Karenanya Kementerian lain seperti Menko Perekonomian dan Keuangan harus mendukung, katanya.

Sementara mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida mengatakan, mengevaluasi menteri tidak bisa dikotomis antara menteri dari parpol dan profesional. Tidak bisa mengatakan menteri dari parpol lebih bagus dan menteri non-parpol tidak bagus dan sebaliknya. "Kinerja itu diukur dari profesionalitas kinerja. Kalau menteri dari parpol bekerja lebih baik, itu baru namanya profesional. Demikian juga menteri non-parpol, jika bekerja baik disebut profesional," kata Laode.

Namun, Laode Ida mempertanyakan juga soal indikator yang digunakan untuk menilai kinerja sang menteri, seperti yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mengatakan kinerja menteri non parpol atau dari kalangan profesional buruk. "Belum tentu juga kinerja menteri dari parpol bagus. Evaluasi itu harus menyeluruh, jangan dikotomis. Karena sampai saat ini, belum ada indikator yang jelas untuk menilai apakah seorang menteri bekerja baik atau tidak," jelasnya.

Karena itu, Laode Ida menyarankan ada dua indikator menilai kinerja menteri. Pertama, terhubungnya program kerja yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini bisa dilihat dari cara Menteri Perdagangan melakukan operasi pasar yang membuat harga selama ramadan ini bisa terkendali. Cara ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, katanya.

Kedua, tidak adanya korupsi di kementerian. Ini indikator awal menilai baik atau buruknya kinerja menteri, katanya.
http://nasional.rimanews.com/politik...residen-Jokowi


JK Akui Performa Sejumlah Menteri Lesu
25 JUN 2015

Rimanews - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa menteri-menteri kabinet kerja yang membawahi bidang Ekonomi ada yang belum mencapai target. JK pun meminta agar mereka yang belum memenuhi target terus didorong kinerjanya seiring dengan munculnya isu Reshuffle Kabinet belakangan ini.

"Ya ada yang mencapai, ada yang masih bekerja. Tidak semua begitu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kamis (25/06/2015).

"Tapi memang banyak yang harus didorong peningkatannya," sambung JK.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menegaskan, bahwa penilaian kinerja menteri tidak hanya dilakukan selama kabinet terbentuk hingga saat ini. "Tapi ada menengah," singkat JK.

Seperti diketahui, isu reshuffle mengemuka di lingkungan istana seiring dengan diberikannya laporan kinerja setiap menteri ke Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi sendiri ingin agar media untuk tidak terus menerus memanas-manaskan isu reshuffle kabinet. Karena Jokowi khawatir kinerja pembantunya akan goyah dengan adanya isu reshuffle kabinet.
http://nasional.rimanews.com/politik...h-Menteri-Lesu


"Matahari Kembar" Runtuhkan Wibawa Jokowi
Kamis, 25 Juni 2015 - 06:16 wib

JAKARTA - Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK) kerap berbeda sikap dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Teranyar, keduanya berbeda soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika Jokowi menolak, JK malah menunjukkan persetujuannya tentang revisi terhadap Undang-Undang lembaga antirasuah tersebut.

Psikolog politik Universitas Indonesia (UI) Dewi Haroen menilai, sikap berbeda bukanlah hal yang mengherankan untuk seorang JK. Pasalnya, hal itu sudah muncul sejak dirinya menjadi wakil dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Jadi, benar bahwa ada dugaan potensi 'matahari kembar' dan terbukti sudah tiga kali. Terus terang ini runtuhkan wibawa Jokowi," ungkap Dewi kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (24/6/2015) malam.

Perbedaan yang terus muncul adalah buah dari karakter JK yang ambisius dan ingin menyetir kebijakan pemerintah. Padahal, seorang wapres harusnya bisa membuat keputusan yang sejalan dengan atasannya. "Apapun isinya (perbedaan pandangan-red), bukan benar atau salah tapi balik lagi harus komunikasi ke Presiden sebelum bicara ke umum. Jangan suka cari panggung, cari muka, enggak benar secara tata negara. Akhirnya orang tahu JK selalu ingin cari panggung," sindir Dewi.

Lanjut Dewi, 'lawan' Jokowi bukan hanya Megawati tapi juga JK. Keduanya dianggap bisa memengaruhi keputusan-keputusan yang harusnya murni diputuskan oleh Jokowi. "Bisa ngerti kenapa Jokowi akhirnya menempatkan Luhut di kantor Presiden dengan posisi lebih tinggi, ibaratnya bikin 'wapres tandingan', karena enggak bisa kendalikan JK," tuntasnya.
http://news.okezone.com/read/2015/06...-wibawa-jokowi


Menteri Banyak Membangkang, Jokowi Dinilai Kehilangan Wibawa
Rabu, 18 Maret 2015, 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis anti korupsi Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut ketidaktegasan Presiden Jokowi membuka peluang dualisme suara di dalam tubuh pemerintahan.Tak heran, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berani membangkang nawacita Jokowi yang menyebut narapidana korupsi takkan diberi keleluasaan.
Bahkan, tutur Dahnil, dualisme demikian tidak hanya dalam kasus remisi dan PB untuk narapidana korupsi.

"Menteri-menteri bidang ekonomi juga menunjukkan suara dan kebijakan yang berbeda dengan visi Presiden Jokowi," tambah dia.

Dahnil menengarai, Presiden Jokowi cenderung kehilangan wibawa kepemimpinan. Sebab, lanjut Dahnil, Presiden Jokowi dinilainya tidak mampu mengendalikan para pembantunya agar bekerja sesuai dengan visi Nawacita.
Sebagaimana yang dikampanyekan Jokowi ketika masih calon presiden. Bahkan, tegas Dahnil, Presiden Jokowi mulai tersubordinasikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

"Akhirnya Nawacita itu cuma dokumen visi kosong tanpa makna dan tanpa pelaksanaan. Karena kebijakan yang dibuat justru bertabrakan. Jokowi 'gagal' menjadi 'Presiden seutuhnya' karena ada 'Presiden-Presiden lain' yang mudah mengendalikan Joko Widodo," ungkap dia.

Bagaimanapun, Dahnil menekankan, Presiden Jokowi masih memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari subordinasi tersebut. Dengan keberanian dan konsistensi, lanjut Dahnil, rakyat pun akan mendukung kebijakan Presiden Jokowi. Termasuk dalam hal menolak remisi dan PB bagi narapidana korupsi.
http://www.republika.co.id/berita/na...ilangan-wibawa


Istilah Kabinet Ramping, Profesional, Hangus Oleh Kompromi Politik
Sabtu , 27 Juni 2015 18:00

JAKARTA - Jurnalis senior Budiarto Shambazy mengaku tidak heran jika kinerja Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritisi banyak orang. Pasalnya, pembentukan kabinet yang berisi 34 menteri dan 4 pejabat setingkat itu terlalu dipengaruhi kompromi politik.

“Kabinet yang sekarang, menurut saya sudah terlalu dikungkung oleh kompromi politik. Jadi janji Jokowi-JK dengan istilah kabinet ramping, profesional, itu hangus oleh kompromi politik,” kata Budiarto dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/6).

Budiarto mengatakan, peran Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menyusun kabinet yang ada sekarang sebenarnya sangat minim. Menurutnya, partai-partai politik pendukung Jokowi-JK lah yang lebih banyak menentukan jatah kursi menteri.

Dia bahkan mengklaim mengetahui secara langsung bahwa Jokowi dan JK sebenarnya tidak puas dengan susunan Kabinet Kerja. “Saya wawancara, dua-duanya (Jokowi-JK) tidak puas atau kurang puas dengan kabinet sekarang ini,” ungkap Budiarto.

Meski begitu, dia pesimis bakal ada perbaikan kualitas kabinet dalam waktu dekat. Pasalnya, duet pemimpin negeri itu belum memperlihatkan tanda-tanda bakal meninggalkan kompromi politik.

“Kompromi politik itu lebih banyak diucapkan Pak JK. Kalau presiden itu lebih ke lihat dulu deh (kinerjanya). Jadi kalau mau diganti kelihatannya menteri-menteri yang sudah jadi jatah partai gak akan pergi ke partai lain,” pungkasnya
http://fajar.co.id/headline/2015/06/...i-politik.html


RESHUFFLE KABINET
Kabinet Dikuasai Kompromi Politik Alasan Jokowi-JK Belum Puas
Sabtu, 27 Juni 2015 , 15:25:00 WIB

RMOL. Wartawan Senior Budiarto Sambazy mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih merasa belum puas dengan kinerja Kabinet Kerja. Hal tersebut diketahui saat dirinya melakukan wawancara dengan Jokowi dan JK. "Saya wawancara dua-duanya (Jokowi dan Jusuf Kalla). Mereka tidak puas atau kurang puas dengan kabinet sekarang ini," ungkap Budiarto saat diskusi Perspektif Indonesia yang digelar oleh Populi Center dan Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6)

Selain itu, lanjut Budiarto, juga mengungkapkan bahwa sebagian besar para menteri yang masuk dalam kabinet kerja bukan ditentukan oleh presiden dan wakil presiden. "Bukan mereka yang menentukan, yang tersenyum adalah orang-orang atau tokoh-tokoh partai yang punya kepentingan masukkan orang-orang itu," ujar Budiarto.

Budiarto menilai pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla cenderung dikuasai oleh kompromi politik. Bahkan Budiarto membeberkan hal itu sempat terlontar dari mulut Jusuf Kalla. "Kompromi politik itu lebih banyak diucapkan Pak JK. Kalau Jokowi itu lebih pada 'kita lihat dulu deh'. Presiden itu kelihatannya akan lebih firm keputusan setahun akan reshuffle. JK itu fleksibel," ungkap Budiarto.

Sementara untuk kementerian mana yang akan masuk dalam rencana perubahan, Budiarjo mengatakan menteri di bidang ekonomi yang akan menjadi 'korban' pertama ketika Presiden Joko Widodo dalam perombakan kabinet. Menu elambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini, tidak menutup kemungkinan jika presiden menyasarkan bidikan reshuffle ke menteri bidang ekonomi."Soal pelambatan ekonomi itu menteri-menteri ekonomi harus lebih baik kinerjanya," pungkasnya.
http://politik.rmol.co/read/2015/06/...JK-Belum-Puas-

--------------------------------


Sabar ... Pilpres 2019 masih 3 tahun 10 bulan lagi!