Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo membatalkan pembahasan usulan tambahan bantuan dana untuk parpol 10 kali lipat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun menilai pemerintah mencla-mencle.

"Ini memang pemerintahan kita plintat-plintut atau plin-plan. Saya melihat tak ada koordinasi tak ada pemikiran dan tak ada pendalaman dalam membuat kebijakan. Jadi seharusnya ada koordinasi dan melalui proses mendalam. Ini tak dilakukan pemerintah," ungkap Fadli saat menghadiri buka bersama di Kantor DPP Perindo, Jl Pangeran Diponegoro, Jakpus, Sabtu (27/6/2015) malam.

Fadli yang datang terlambat di acara bukber Perindo tersebut pun menilai kebijakan pemerintah tidak komprehensif. Padahal, kata Fadli, dalam demokrasi di suatu negara memang membutuhkan biaya.

"Di luar negeri itu wajar pemerintah kasih dana ke parpol. Ini untuk hindari korupsi politik. Dana partai politik sebenarnya ada tapi jumlahnya cuma Rp 108. Jadi bagaimana dana segitu kita lakukan proses penghargaan salah satu pilar demokrasi," kata Fadli.

Tambahan dana untuk parpol dari negara disebut Fadli sudah dilakukan kajian-kajian. Menurutnya, sudah ada komunitas sipil yang telah melakukan kajian.

"Mereka punya kajian, menurut mereka bisa naik bertahap. Awalnya harusnya 30 persen. Atau ada hitungan Rp 5 ribu per suara. Itu untuk pembinaan parpol. Jadi tak ada lagi korupsi politik," jelasnya.

Meski begitu, pemerintah melalui mendagri sudah memutuskan untuk membatalkan pembahasan mengenai usulan tambahan dana parpol. Bagaimana pandangan Fadli?

"Ya itu dia pemerintah mencla mencle pluntat plintut. Pemerintahan tak jelas dalam masalah hukum, politik, apalagi ekonomi. Sebentar lagi hancur kalau kayak gini. Tanpa proses diskusi dan lain-lain. Ayo adu argumentasi katanya pinter-pinter. Pemerintahan tak becus tangani masalah ekonomi," tukasnya.

"Yang mengusulkan siapa? Yang membatalkan siapa? Pemerintah ini sudah seperti warung kopi saja. Bagaimana mau batalkan wong diusulkan saja belum," sambung Waketum Gerindra itu.

Jikapun pemerintah tidak memberikan tambahan dana, partai politik disebut Fadli juga sudah bisa bertahan. Pasalnya ada berbagai sumber pemasukan yang didapat.

"Sesuai UU yang ada, kita boleh sumbangan dari anggota pengurus partai. Anggota DPR dipotong 25 persen disumbangkan ke partai baik DPR RI sampai DPRD," tutupnya.
(ear/ahy)
sumber

kena PHP lagi