Jokowi-JK Akui Kabinetnya Hasil Kompromi Politik

JAKARTA - Jurnalis senior Budiarto Shambazy mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dulu pernah mengakui bahwa kabinet kerja yang disusunnya merupakan hasil dari kompromi politik.

Hal itu tentu berimbas pada kinerja para 'pembantu' Presiden itu sehingga banyak dikritik publik.

"Saya pernah melakukan wawancara kepada Pak Jokowi dan Pak JK, mereka berdua tidak puas dengan hasil kinerja menteri kabinetnya. Karena yang menentukan menteri itu bukan mereka, tetapi hasil kompromi politik orang-orang yang ingin memasukkan kepentingannya di kabinet (Kabinet Kerja-red)," ungkap Budiarto, dalam diskusi bertema Menteri Politisi dan Bukan, Bagus Mana?, di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).

Menurutnya, saat ini Presiden Jokowi dan Wapres JK tengah terjebak dalam penyusunan kabinet menterinya sendiri. Sehingga, para menteri hasil dari kompromi politik itu tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan maksimal.

Sebagai seorang menteri, kata dia, seharusnya jabatan tersebut diemban sebaik-baiknya dan bukan memainkan kepentingan politik dari kelompoknya.

"Saat ini Jokowi-JK terjebak dengan janji kabinetnya yang menyatakan sebagai Kabinet Kerja dan kabinet profesional. Seharusnya seorang menteri itu harus paham dengan kementerian yang dia pimpin dan dia itukan pembantu Presiden, dia itu jongosnya makanya dia harus nurut apa kata Presiden," tuturnya.

Saat ini, kata Budiarto, jalannya roda pemerintahan telah dihambat dengan adanya kepentingan dari partai pendukung Jokowi-JK sendiri.

Oleh karenanya, wajar jika publik menginginkan adanya perombakan Kabinet Kerja yang dianggap telah gagal menjalankan amanah yang diberikan oleh Presiden.



"Kalau Pak Jokowi itu melihat reshuffle akan dilakukan pada jalannya pemerintahan dalam waktu satu tahun. Tapi kalau Pak JK menilai itu fleksibel. Namun keduanya tidak akan mengganti jatah-jatah yang dihilangkan menterinya nanti. Mereka hanya akan mengganti orangnya saja. Kalau ada penambahan jatah, saya lihat ini untuk hanya untuk PDIP, makanya kalau terjadi reshuffle tidak akan mengubah wajah pemerintah," tutupnya.

SUMBER......