Pertamina Butuh UU$ 500 Juta untuk Impor Minyak dan BBM
20 Jun 2015 at 18:20 WIB



Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) membutuhkan US$ 500 juta untuk mengimpor minyak dan bahan bakar minyak (BBM), atau sekitar Rp 6,5 triliun per hari (dengan kurs Rp 13.000).

"Jadi pertama, kilang minyak kapasitas maksimum 850 ribu barel per hari, tetapi karena kenaikan demand tadi perlu kita antisipasi kekurangan dari impor," kata Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, pekan lalu.

Dwi mengatakan, untuk mengimpor minyak dan BBM tersebut, Pertamina memerlukan banyak dolar AS. Kebutuhannya mencapai US$ 400 juta-US$ 500 juta per hari hanya untuk impor minyak dan BBM. Dana ini untuk mengimpor BBM dan minyak mentah sekitar 750 ribu barel per hari.

Selama ini, kebutuhan BBM nasional sebanyak 1,6 juta barel per hari. Ini dipenuhi dari produksi kilang 850 ribu, dan sisanya dari impor sebesar 750 ribu.

Apalagi jelang Lebaran tahun ini, kebutuhan BBM meningkat yang artinya kebutuhan dolar juga meningkat sekitar 15 persen. Di mana, kebutuhan premium naik 18 persen, solar 11 persen, dan avtur 10 persen. "Artinya dolar naik 10-15 persen," tutup Dwi.

Menanggapi hal tersebut Direktur Task Force Program Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah mengatakan, pasokan valas yang ada sudah bisa memenuhi kebutuhan dolar AS Pertamina. Saat ini, rata-rata permintaan dolar AS Pertamina di pasar spot mencapai US$ 150 juta per hari.

"Wah tidak sebesar itu. Pertamina masuk ke spot sekitar US$ 100-US$ 150 juta per hari. Dengan isi tanda tangannya kesepakatan hedging dengan 3 Bank BUMN (Forex Line) mudah-mudahan sebagian kecil sudah masuk ke transaksiforward," jelas Nanang.

Dia menjelaskan, kebutuhan dolar AS Pertamina termasuk besar. Namun, sejauh ini sudah dapat dipenuhi dari supply valas dari eksportir dan capital inflows. Rata-rata pasokan valas dari domestik mencapai U$ 22 miliar per bulan, permintaan valas dari domestik U$ 23,7 miliar per bulan. Ekses demand sekitar US $1,7 miliar di penuhi atau dipasok dari capital inflows.

Oleh karena itu, penting untuk menjaga sustainabilitas capital inflows karena akan memenuhi ekses demand valas domestik. Saat ini, pasokan valas yang bersumber dari capital inflows mencapai US$ 1,4 miliar per bulan. Inflows tersebut sebagian besar ke Surat Berharga Negara dan saham.

"Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga kepercayaan investor asing, karena mereka yang men-supply valas di domestik. Namun, investor asing ini peka terhadap terjadinya "risk on dan risk off" di pasar keuangan global, sehingga sering berpengaruh ke pasar keuangan kita," jelas dia.

Namun, kata dia, sepanjang investor asing memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas pengelolaan kebijakan makro (moneter dan fiskal) Indonesia, investor asing terutama yang jangka panjang atau sering disebut "real money investors" akan tetap bertahan di Indonesia.

"Sangat penting untuk menempuh kebijakan moneter yang prudent dan konsisten. Inkosistensi dalam kebijakan moneter akan menurunkan kepercayaan asing. Dalam konteks ini BI sudah menunjukkan kebijakan moneter yang konsisten dan prudent," pungkasnya.

Sementara itu Energy Watch Indonesia (EWI) menilai pada Era Karen Agustiawan, kebutuhan dolar AS untuk importasi BBM hanya US$ 100 juta. Tingginya kebutuhan dolar AS tersebut menggerus devisa dan menyebabkan kurs rupiah enggan turun.

‎”Angka yang dibutuhkan pertamina hingga mencapai US$ 500 juta/hari sangat tidak masuk akal, itu terlalu besar. Kenaikannya terlalu tinggi, seolah kebutuhan kita sudah 100 persen impor, sementara kilang minyak kita sebagian masih berfungsi,” ujar Direktur EWI, Ferdinand Hutahaean

Dia pun tidak yakin dengan angka yang disebutkan Dirut Pertamina tersebut. Pasalnya, angka tersebut terlalu tinggi kecuali Indonesia impor 100 persen.

Menurut dia, jika angka ini benar artinya kurs rupiah dalam ancaman besar, rupiah bisa semakin terjerumus. Importasi BBM akan semakin besar. Sudah seharusnya, tim ekonomi dan energi Kabinet Kerja dievaluasi.
http://bisnis.liputan6.com/read/2256...minyak-dan-bbm


Petral Dibubarkan, Pemerintah Harus Beli Minyak Langsung
Sebisa mungkin pemerintah beli minyak dengan skema antarpemerintah.
Senin, 18 Mei 2015 | 10:45 WIB

VIVA.co.id - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran meminta likuidasi Pertamina Energy Trading Limitedm atau Petral dilanjutkan dengan pembelian minyak mentah secara langsung. Hal ini untuk memutus mata rantai mafia impor bahan bakar minyak.

"Maka, pembubaran Petral harus dilanjutkan dengan pembelian minyak secara langsung melalui skema antarpemerintah (G to G)," kata dia dalam keterangannya, Rabu 18 Mei 2015.

Ia mengapresiasi langkah berani PT Pertamina melikuidasi Petral dan anak usahanya, yakni Pertamina Energy Services Ltd dan Zambesi Investment Ltd. Tumiran juga mendukung dorongan kuat pemerintah, yakni Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk proses likuidasi Petral cs tersebut.

"Namun, itu saja tidak cukup. Mesti, ada langkah-langkah strategis pemerintah selanjutnya, yakni aktif melakukan lobi, atau negosiasi pembelian minyak secara langsung," katanya, ‎yang merupakan Anggota DEN dari unsur akademisi itu.

Menurut dia, pembelian minyak secara langsung melalui skema G to G, juga menghindari kecurigaan bahwa pembubaran Petral hanya sekadar perpindahan mafia saja, atau ganti baju.
Dia juga mengatakan, dengan pembelian langsung G to G, maka selain jaminan pasokan, juga bisa mendapat harga minyak yang lebih murah. Tumiran mencontohkan, Jepang dan Tiongkok yang mendapat pasokan minyak dan gas dalam jangka panjang dari sejumlah negara dengan harga khusus.

"Tiongkok bisa dapat LNG dari Kilang Tangguh, Papua dengan harga murah dan berjangka panjang, kenapa kita tidak bisa melakukan seperti itu?" ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus menunjukkan kemampuan negosiasinya untuk mendapat jaminan minyak mentah dari negara-negara produsen. Pemerintah bisa menegosiasikan pasokan minyak mentah dari Arab Saudi, atau negara lainnya. Kalau nanti sudah deal, maka Pertamina tinggal bawa minyaknya ke Indonesia.

Sebenarnya, lanjutnya, Petral tidak perlu dibubarkan, kalau pemerintah bisa mendapat minyak mentah secara langsung dan tanpa melalui "trader".

Pemerintah secara resmi mengumumkan likuidasi Petral dan anak usahanya. Pengumuman tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu 13 Mei oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, dan Komut Pertamina Tanri Abeng.

Sudirman Said mengatakan, pembubaran Petral bisa memutus rantai pasokan minyak di masa lalu yang penuh rumor dan syak wasangka soal mafia minyak. Dengan demikian, Pertamina bisa lebih fokus menjalankan bisnisnya. Sudirman juga memastikan, pembubaran Petral bukanlah proses ganti baju.

Menteri ESDM mengatakan, likuidasi Petral sejalan dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Pada saat yang sama, Pertamina juga akan merampungkan perbaikan tata kelola dan proses bisnis yang dijalankan oleh Integrated Supply Chain (ISC)
http://bisnis.news.viva.co.id/news/r...inyak-langsung


Petral Segera Bubar, Pertamina Impor Minyak Jangka Panjang
Jumat, 15/05/2015 14:50 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) didesak melakukan impor minyak dengan kontrak jangka panjang pasca dilikuidasinya Pertamina Energy Trading Limited (Petral) usai audit investigasi selesai dilakukan. Kontrak pembelian minyak jangka panjang dinilai akan lebih menguntungkan perseroan dibandingkan melakukan impor secara spot seperti yang selama ini dilakukan Petral.

“Integrated Supply Chain (ISC) akan terus membuka tender, termasuk pemegang saham Pertamina akan membantu mencari dan membukakan pintu bagi direct supply atau direct bill,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/5).

Sudirman menuturkan, ISC yang dibentuknya pada 2008 lalu sudah memiliki visi agar 70 persen minyak yang diimpor Pertamina merupakan kontrak jangka panjang.

“Itu yang tidak pernah terjadi kan. Menurut saya itu sesuatu yang masuk akal karena kita sudah bisa memprediksi dalam jangka panjang kebutuhan minyak berapa. Jadi ke depan, bagaimana memperbanyak kontrak dan mengurangi spot,” kata Sudirman.

Dia menilai, pembelian spot yang selama ini banyak dilakukan Petral sudah tidak sesuai dengan tujuan dari pembelian di pasar spot itu sendiri. Sudirman menyebut pembelian spot harusnya bisa dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). “Flexibility itu harusnya jangan banyak-banyak. Sementara kalau sekarang itu kan mayoritas hampir semuanya spot,” tegasnya.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...angka-panjang/


Kembali Turun, Akhir Mei 2015 Cadangan Devisa Indonesia Capai 110,77 Miliar Dollar AS
Jumat, 5 Juni 2015 | 18:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2015 tercatat 110,8 miliar dollar AS. Nilai ini turun dibanding posisi akhir April yang sebesar 110,9 miliar dollar AS.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan devisa, antara lain untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah serta penggunaan devisa dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya," sebut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara, dalam siaran pers Jumat (5/6/2015).

Meskipun demikian, sebut dia, penerimaan devisa dari penerbitan sukuk global pemerintah mampu menahan penurunan lebih lanjut.

Cadangan devisa pada akhir Mei ini, menurut dia, masih cukup untuk membiayai 7,1 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan," tambahnya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...liar.Dollar.AS


BI: Cadangan Devisa yang Turun untuk Jaga Volatilitas Rupiah
MINGGU, 10 MEI 2015 | 12:22 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memastikan penurunan cadangan devisa sebesar 700 juta dolar AS merupakan upaya untuk menjaga agar volatilitas rupiah terhadap dolar AS tidak terlalu tinggi.

"Cadangan devisa turun dari 111 miliar dolar menjadi 110 miliar dolar, artinya memang karena untuk menjaga volatilitas," katanya di Jakarta, Jumat malam.

Agus menambahkan, meskipun nilai tukar rupiah terus berfluktuasi terhadap dolar AS dan menyebabkan penurunan cadangan devisa, tapi depresiasinya masih lebih baik dari negara lain seperti Turki.

"Secara umum, nilai tukar Indonesia sampai pagi tadi depresiasinya enam persen year to date, dan yang kelihatannya depresiasinya besar year to date adalah Turki sampai 13 persen," jelasnya.

Menanggapi nilai tukar rupiah yang masih bergejolak, Agus mengatakan salah satu penyebabnya adalah respons pelaku pasar terhadap pernyataan Ketua The Fed yang mengingatkan valuasi pasar saham AS, yang bisa menimbulkan bahaya bagi stabilitas keuangan.

"Market saat ini mengikuti proses negosiasi di Yunani dan juga ada statement (Ketua The Fed) Janet Yellen yang bilang harga-harga saham di AS sudah kemahalan," katanya.

Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia akhir April 2015 tercatat sebesar 110,9 miliar dolar AS, turun 700 juta dolar AS dari posisi akhir Maret 2015 sebesar 111,6 miliar dolar AS.

"Peningkatan pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan penggunaan devisa dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya mendorong turunnya posisi cadangan devisa tersebut," kata Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Peter Jacobs.

Namun, lanjut Peter, posisi cadangan devisa per akhir April 2015 masih cukup membiayai 6,9 bulan impor atau 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan," ujar Peter.

Sebelumnya, pada Maret 2015, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2015 tercatat menurun 3,9 miliar dolar AS, dari 115,5 miliar dolar AS pada Februari lalu menjadi 111,6 miliar dolar AS.

Saat itu, penurunan posisi cadangan devisa juga dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental.
http://bisnis.tempo.co/read/news/201...tilitas-Rupiah


Serapan APBN Masih Minim
Thursday, 23 April 2015

Kendari, KP--Realisasi dana yang bersumber melalui APBN 2015 cukup memprihatinkan. Daya serap anggaran pusat itu masih sangat minim. Sekira Rp 6,5 triliun anggaran yang didistribusikan di 17 kabupaten termasuk provinsi pada triwulan pertama, hanya terserap sebesar Rp 489,23 miliar atau 7 persen saja.

Ironisnya, anggaran DIPA di 18 SKPD lingkup Pemprov belum sama sekali tersentuh. Tidak hanya diprovinsi, 5 kabupaten yang mendapat dana perbantuan juga belum dimanfaatkan. Padahal anggaran sebesar Rp 1,025 triliun itu dapat menggerakan roda perekonomian di Sultra.

Rapat evaluasi realisasi APBD dan APBN 2015, kemarin merekomendasikan kepada pemda se-Sultra untuk segera menggunakan anggaran itu. Bila tidak, maka anggaran akan sia-sia karena dikembalikan ke pusat. Padahal bila terserap, anggaran ini bisa digunakan untuk membangun keterbatasan infrastruktur. Selain itu, ketergantungan sektor ekonomi yang berasal dari pembiayaan pemerintah masih cukup besar. Di Sultra, anggaran dan belanja pemerintah masih sekitar 30 persen dalam menggerakan ekonomi daerah.

Gubernur Sultra, H Nur Alam meminta SKPD lingkup provinsi maupun pemda kabupaten/kota harus segera melakukan monitoring dan evaluasi. Sebab hasil evaluasi ini bisa menjadi rujukan pemerintah dalam menetapkan anggaran Sultra tahun depan. Bila tidak ada perubahan mantan wakil ketua DPRD Sultra mengancam akan memberi sanksi. Bukan hanya pejabat di provinsi namun juga di kabupaten/kota. Untuk itulah, ia menginstruksikan agar para sekda jangan berpangku tangan. Sebab mereka menjadi orang pertama yang akan dievaluasi.

"Unit-unit kerja di tingkat perencanaan seperti Satker, KPA maupun SKPD harus segera berkoordinasi. Kalau bisa, proses perencanaan dan pengerjaan fisik sesuai dengan tupoksi anggaran tahun ini bisa diaplikasikan. Bila ada masalah dalam proses pelelangan, serahkan saja di BLP sehingga paketnya bisa dilelang," tandas peraih penghargaan Bintang Maha Putera ini.
http://kendarinews.com/content/view/21575/504/


Kemenhub RI baru bisa Serap APBN 2015 mencapai 7 persen
24 Juni 2015 20:03:00 WIB

WE Online, Jakarta - Kementerian Perhubungan menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar tujuh persen hingga Juni 2015 dari total anggaran yang dialokasian untuk Kemenhub sebesar Rp65 triliun.

"Sekarang ini 6,9 persen atau tujuh persen kira-kira, posisinya daya serapnya tujuh persen dari Rp65 triliu tadi " kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Santoso Eddy Wibowo di sela-sela rapat kerja gabungan pembahasan anggaran di Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Eddy menjelaskan dari total APBN 2015 senilai Rp65 triliun, Rp45 triliun di antaranya sudah ada dalam perjanjian kontrak, sementara sekitar Rp18 triliun masih diblokir, artinya belum dilengkapi data dukungnya, seperti rencana induk dan analisis dampak lingkungan (Amdal), sehingga tidak bisa dilelangkan.

"Jadi data dukungnya kurang, 'master plan-nya' (rencana induk) sedang dibenahi, amdal juga 'kan butuh rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Studinya mungkin sudah ada, tetapi kita butuh koordinasi dengan daerah juga," katanya.

Dia menargetkan penyerapan anggaran bisa meningkat sekitar 10-20 persen dalam satu minggu ke depan karena akan dialokasikan untuk biaya perawatan dan operasi infrastruktur (IMO) kereta api dengan total nilai Rp1,7 triliun.

"Kontrak sudah dilaksanakan, jadi diharapkan bisa cepat cair dalam waktu dekat ini bisa Rp300-400 miliar dan ada kontrak-kotrak kereta api lain, sehingga bisa diserap cepat," katanya.

Eddy menuturkan perlambatan penyerapan anggaran juga disebabkan skema kontrak "e-procurement", artinya pembayaran dilakukan di akhir kontrak jika sudah terserap 100 persen, seperti proyek pemberian 1.000 bus untuk 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta.

Kendati demikian, Eddy optimistis target penyeraan anggaran sebesar 85 persen bisa tercapai pada akhir 2015 "Bisa, kita harus bisa realistis, semuanya sudah jalan baik darat maupun udara, tinggal menarik uang mukanya," katanya. Dia berharap dari para kontraktor agar bisa menarik uang muka terlebih dahulu agar anggaran bisa cepat diserap yang selama ini tidak demikian.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pihaknya tidak menargetkan lebih tinggi untuk penyerapan anggaran karena APBN 2015 karena nilainya dua kali lipat dari APBNP 2014.

Selain itu, lanjut dia, persiapan teknis proyek Kemenhub lebih banyak dibandingkan proyek-proyek kementerian lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengingat penyerapan anggarannya di atas Kemenhub, yakni Rp13,5 persen.

"Ini juga kan baru belum pas tengah tahun, jadi persiapan teknisnya lebih banyak, membangun jalan beda dengan membangun bandara dan pelabuhan, anggaran yang besar-besar sudah diselesaikan," katanya.
http://wartaekonomi.co.id/read/2015/...uh-persen.html

-----------------------------

Semenjak PETRAL dibubarkan, Pertamina menjadi pemain baru di rimba raya perdagangan minyak dunia yang sangat sarat dengan kartel dan mafia itu. Sebagai pemain baru, otomatis Pertamina belum bisa dipercaya oleh kelompok-kelompok kartel dan mafia minyak di dunia Internasional tadi, sehingga wajar saja apabila ada setiap pembelian dari Pertamina, mereka minta dibayar penuh secara cash. Itu beda pada saat dipegang PETRAL dulu, pembelian bisa dilakukan secara kredit dan ada jeda waktu tunda untuk setiap pembelian minyak di pasar internasional. Itu bisa dilakukan PETRAL karena pejabat di anak perusahaan Pertamina itu sudah mereka kenal.

Konsekwensinya memang berat, devisa negara terkuras dengan cepat dengan kondisi seperti sekarang ini. Sementara pemasukan devisa dari export, sedang anjlog besar. Utang luar negeri pun masih sebatas komitmen, belum ada realisasi. Makanya tekanan terhadap rupiah semakin berat aja. Akibatnya pemasukan dana APBN agak terpengaruh. Itu ditambah pemasukan pajak yang juga seret akibat kondisi perekonomian nasional yang sedang sakit saat ini. Makanya kalau duit APBN agak seret pencairannya, bisa dimaklumi. Dan itu berakibat pada rendahnya penyerapan dana APBN di semua Kementerian dan jajaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah