Waduh! Dana Aspirasi DPR RI Rp 20 M Akan Dipakai “Booking Artis”
Jumat, 26 Juni 2015 21:36


illustrasi

TRIBUN-TIMUR.COM – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang meminta masyarakat tidak lagi memilih partai politik yang mendukung disahkannya Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi.

"Jangan pilih partai pendukung dana aspirasi. Bukan hanya dalam Pileg 2009, dalam Pilkada serentak 2015 ini pun jangan dipilih," ujar Sihol di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahun dinilai sebagai bentuk lain dari aksi perampokan terhadap uang rakyat demi kepentingan partai dan pribadi semata.
Sihol melanjutkan, anggota DPR RI memakai uang negara untuk meraih simpati rakyat atas tameng membawa kesejahteraan.

Menurut Sihol, pendapat-pendapat politisi yang menyatakan dana aspirasi untuk membawa kesejahteraan dan meratakan pembangunan adalah menyesatkan.

"Kucing dalam karung sudah kelihatan kan? Sekarang saatnya rakyat bersikap. Jangan lagi pilih mereka dalam pemilihan apa pun," ujar Sihol.

Ia yakin, pemanfaatan dana aspirasi tidak akan berimbas positif terhadap kesejahteraan dan pembangunan.
Ia menduga, akan banyak anggota DPR yang terjerat kasus hukum karena dana aspirasi.

Todung Mulya Lubis, aktivis antikorupsi dan ahli hukum menilai, dana aspirasi rawan melahirkan koruptor baru.
Sikap Presiden Joko Widodo harus menolak dana aspirasi sudah tepat dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang tengah terpuruk.
http://makassar.tribunnews.com/2015/...-booking-artis


DPR Berang Pemerintah Tolak Dana Aspirasi
Jumat, 26/06/2015 14:13 WIB


Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kecewa dengan pemerintah atas penolakan realisasi usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Fahri mengaku telah menghubungi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago untuk mengutarakan kekecewaannya itu.

"Saya tegur Kepala Bappenas. 'Bung, anda tidak menghargai kami dan tidak mendengarkan rakyat. Masa mendengar rakyat saja tidak boleh?" ucap Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6). (Baca juga: Selain Dana Aspirasi, Biaya Bantuan Parpol Naik 10 Kali Lipat)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu tidak mengerti apa yang ditakuti lembaga eksekutif bila dana aspirasi direalisasikan dan dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

Soal aspek pengawasan, ujar Fahri, tidak lagi perlu dipertanyakan, mengingat dana aspirasi kelak menyatu dengan APBN yang pengawasannya akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menilai dana aspirasi tidak sesuai dengan undang-undang. Menurutnya, dana aspirasi tidak sejalan dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004. (Baca juga: AMAN Minta Jokowi Tolak Dana Aspirasi DPR)

Andrinof menyebut, sistem perencanaan pembangunan nasional juga kebijakan pembangunan berasal dari visi dan misi presiden sebagai kepala pemerintah. Artinya, arah pembangunan satu periode pemerintahan berasal dari visi dan misi tersebut, sebelum kemudian dituangkan menjadi prioritas pembangunan-pembangunan, dari sisi pembangunan manusia dan pembangunan wilayah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro enggan berkomentar mengenai UP2DP pasca DPR mengesahkan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan dalam rapat paripurna Selasa (22/6) lalu. (Baca juga: JK Isyaratkan Penolakan Dana Aspirasi oleh Pemerintah)

Bambang mengatakan dirinya belum bisa berkomentar banyak karena belum menerima proposal dari DPR tentang UP2DP. Kendati demikian, ia mengatakan sikap yang diambil oleh Kementerian Keuangan akan sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo
http://www.cnnindonesia.com/politik/...dana-aspirasi/


Ketua Umum Partai GOLKAR, Ical:
Dana Aspirasi Bisa untuk Membetulkan Jamban
Kamis, 25 Juni 2015 , 05:05:00



Jamban terpanjang

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan dukungannya atas langkah kadernya di DPR memperjuangkan dana aspirasi Rp 20 miliar untuk setiap anggota dewan melalui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

Alasannya, dana aspirasi itu akan banyak bermanfaat bagi kosntituen anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing.

Ical -sapaan Aburizal- mengatakan, selama ini banyak sekali kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak terakomodir dalam APBN maupun APBD. Karenanya Ical meyakini program anggota DPR melalui UP2DP itu akan menjadi saluran untuk merealisasikan aspirasi masyarakat.

"Ada jamban keluarga misalnya yang rusak, atau jalan desa yang rusak. Atau kemudian ada musala yang harus diperbaiki. Nah tugas seorang anggota DPR adalah memperjuangkan daerahnya yang tidak mendapat dana agar dapat dana. Itu tujuan dana aspirasi," kata Ical di Jakarta, Rabu (24/6).

Ical mengaku tahu persis kondisi itu karena pernah menjadi menteri koordinator kesejahteraan rakyat (Menko Kesra). Karenanya, politikus yang juga pengusaha itu dia tahu ada banyak daerah yang tidak mendapatkan sentuhan pembangunan baik dari APBD maupun APBN.

"Karena itu ini (dana aspirasi, red) caranya supaya DPR juga kerja. Kerja membela daerahnya. Kalau tidak kerja kan mereka dianggap tidak baik," jelasnya
http://www.jpnn.com/read/2015/06/25/...etulkan-Jamban

------------------------------

Yaaa ampuunnn ... masa sih duit negara yang diantaranya hasil penghematan subsidi akibat kenaikan BBM senilai Rp 100 triliun itu, hanya dipakai anatar lain untuk kepuasan syahwat dan kenikmatan membuang tinja ?