Jakarta (ANTARA News) - Rapat paripurna DPR menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), yang meliputi penganggaran dana untuk pembangunan daerah pemilihan yang disebut dana aspirasi.
Pemimpin rapat paripurna DPR Fahri Hamzah mengetukkan palu setelah anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna di gedung DPR Jakarta, Selasa, menjawab setuju saat dia menanyakan apakah UP2DP disetujui.
Sebelum disahkan,
Ketua Panitia Kerja UP2DP Totok Dariyanto menyampaikan hasil panitia kerja mengenai program itu di rapat paripurna dan diinterupsi oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunanjar.
"Secara pribadi saya menolak UP2DP ini karena peraturan ini dalam implementasi menunjukkan ketidakadilan karena komposisi anggota DPR RI tidak rata dan tidak mewakili seluruh daerah," kata Agun.
Ia menyebut program yang meliputi penganggaran dana Rp20 miliar per anggota dewan untuk pembangunan daerah pemilihan itu justru akan memberatkan anggota dewan.
"Tanpa ada program ini, kita bisa rasakan kapitalisasi di daerah. Bagaimana mungkin anggota DPR RI di dapil bisa melepaskan kepentingan subjektif partai, terjadi politisasi dan inventarisasi untuk terpilih lagi. Bagaimana dengan calon yang baru," katanya.
Dia juga mempertanyakan proses pengambilan keputusan soal UP2DP.
"Proses pengambilan keputusan aneh, belum apa-apa, bahan belum diterima, sementara white board untuk voting sudah ada di depan. Ada upaya pemaksaaan agar peraturan ini diputuskan hari ini," kata Agun.
sumber
bah lolos
=====
#TolakDanaAspirasi
Quote:

Rencana DPR untuk menganggarkan dana daerah pemilihan (dapil) sebesar 20 milyar rupiah untuk setiap anggota dewan adalah langkah yang sangat keliru dari DPR. Setidaknya ada beberapa alasan utama kenapa usulan dana dapil harus ditolak, yang jika dhitung totalnya bisa mencapai 11,2 triliun rupiah.
Pertama, kebijakan ini akan semakin
memperbesar kesenjangan pembangunan daerah. Jumlah kursi anggota DPR yang mayoritas ada di pulau Jawa, akan membuat kesenjangan Jawa dan luar Jawa semakin jauh.Jika dhitung, total anggaran dana dapil untuk pulau Jawa totalnya mencapai 6,2 triliun rupiah.
Kedua,
ikut campurnya DPR dalam rencana pembangunan, dan bahkan sampai ke eksekusinya, akan mengacaukan tugas dan fungsi DPR yang sudah diatur UU. Jangankan untuk ikut merencanakan pembangunan dapil, tugas pokok DPR saja dalam menyelesaikan 61 prolegnas di tahun 2015, berapa yang sudah diselesaikan? Tak semestinyta DPR di tengah sorotan tugas wajib yang belum selesai, malah merencanakan anggaran banyak kepada APBN yang belum jelas tujuan, pemakaian, dan pertanggungjawabannya.
Ketidaktepatan logika dalam persoalan ini juga disampaikan oleh Bambang Wuryanto, yang mengatakan dana aspirasi akan menunjukkan kegagahan legislator.
Ketiga,
rencana anggaran dapil yang nilainya sangat besar ini, akan semakin memicu lahirnya banyak proyek fiktif dari anggaran yang ditumpangkan di APBD. Apalagi, dalam rencana anggaran 20 milyar yang diinginkan DPR ini belum jelas kenapa sampai muncul angka 20 milyar? bagaimana perencanaannya? pertanggungjawabannya seperti apa? siapa yang akan mengelola dana sebanya.
Maka dari itu Koalisi Kawal Anggaran mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak rencana dana dapil ini. Hal yang utama tentu saja untuk menyelamatkan anggaran negara yang mubazir, dan tidak jelas penggunaannya. Lebih dari itu, tentu saja ini untuk menjaga ritme dan keteraturan rencana pembangunan nasional yang telah disusun.
DPR mesti segera menghentikan pembahasan dana aspirasi atau dana dapil yang sedang dibahas. Begitu juga dengan fraksi partai politik yang ada di DPR. Partai Golkar, Gerindra, PKS, dan PAN yang getol mendorong gagasan ini, mesti mengikuti gagasan rasional dari Partai Nasdem yang menolak dana aspirasi. #TolakDanaAspirasi
MEMPETISI KE
DPR RI
560 anggota DPR
Seluruh Ketua Umum Parpol
Tolak Dana Aspirasi 20 Milyar Per Anggota DPR
https://www.change.org/p/dpr-ri-tola...share_petition
Quote:
Original Posted By EconomicHitman►well, sekarang bola ada ditangan eksekutif.
mari mention @jokowi untuk #tolakdanaaspirasi
bikin heboh seluruh media