Gawat, DPR kompak sahkan aturan dana aspirasi Rp20 miliar
Selasa, 23 Juni 2015 19:54 WIB

LENSAINDONESIA.COM: DPR RI akhirnya mengesahkan Peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang dikenal dengan dana aspirasi besaran Rp20 miliar per anggota setiap tahunnya. Keputusan ini diambil di rapat paripurna, Selasa (23/6).

Dalam rapat membahas UP2DP tersebut berjalan lancar, meski sempat diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan yang menolak. Ada tiga fraksi menyatakan menolak melanjutkan pembahasan mekanisme peraturan tersebut, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura.

Baca juga: Fraksi PDIP juga ikut tolak dana aspirasi Rp20 M dan Soal dana aspirasi, KPK minta DPR berhati-hati

“Jadi kita setujui saja dulu mekanismenya ini, untuk selanjutnya dibahas dalam tim mengenai mekanismenya,” ujar pimpinan rapat paripurna, Fahri Hamzah, di Ruang Sidang Paripurna DPR, Selasa (23/6/2015). Fahri pun langsung mengetuk palu tanda persetujuan.

Sementara, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo berpendapat, dalam Pasal 80 UU MPR, DPR, DPD dan DPRD yang kenal dengan (MD3) itu, sejak awal pembahasan telah memicu perdebatan. Menurutnya, pasal tersebut secara tidak langsung mempersempit tugas anggota DPR.

Arif beralasan, sebagai politisi DPR RI, setiap wakil rakyat semestinya menjadi wakil seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, aturan tersebut mengatur hak wakil rakyat dalam memperjuangkan di daerah pemilihan.

“Anggota DPR punya hak memperjuangkan program, tapi seharusnya tidak dibatasi dapil. Sebab dalam sistem pemilu berbasis nasional, kita adalah wakil rakyat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.

Pihak lain, Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate menilai, pembahasan peraturan ini terkesan dipaksakan dan tergesa-gesa. Ia pun menyebut, di dalam rapat pleno Badan Legislasi yang digelar hari ini, tidak semua fraksi satu suara mendukung usulan program ini.

“Saya usul dengan segala hormat, penolakan kami dengan usulan ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara,” ujar Johnny.

Nasdem melihat, terdapat indikasi pragmatisme tinggi di dalam pembahasan peraturan ini. Dia beralasan, bila peraturan ini disahkan, pemerintah tidak perlu meneruskan pembahasan atas program ini
http://www.lensaindonesia.com/2015/0...20-miliar.html

DPR Sahkan Usulan Dana Aspirasi Walau 3 Fraksi Menolak
Selasa, 23 Juni 2015 , 19:24:00 WIB

RMOL. Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) atau sering disebut dana aspirasi akhirnya resmi disahkan DPR melalui rapat paripurna (Selasa, 23/6). Hujan interupsi mewarnai pengesahan ini. ‎

"Dengan memperhatikan catatan, mari kita setujui peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan dana aspirasi," ujar pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzan di ruang rapat paripurna, gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dari 10 fraksi yang ada di DPR, sebanyak tujuh menyatakan setuju. Sementara fraksi PDIP, Hanura, dan Nasdem menolak usulan dana aspirasi.

Dijelaskan ‎anggota fraksi PDIP, Arif Wibowo mengatakan bahwa partainya sudah lama menilak usulan ini. Pasalnya, secara konstitusi pasal 80 huruf C UU MD3 masih menyisakan pertanyaan mengenai hak dewan soal dana aspirasi.

"Pasal 80 huruf C memang masih menyisakan perdebatan dimana anggota DPR memiliki hak untuk mengusulkan program pembangunan, tapi tidak dibatasi dengan apa yang disebut dapil," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengatakan bahwa Nasdem menolak usulan dana desa. Tidak hanya itu Nasdem bahkan telah menggalang petisi online untuk menolak dana aspirasi ini. Pasalnya, Nasdem berpandangan dana aspirasi menabrak kaidah UU‎ dan akan menyampaikan ke presiden untuk tidak mengakomodasi usulan ini.
‎
"Kami menolak kebijakan DPR apabila itu dilakukan dengan menyisipkan rencana ini lewat APBN 2016. Ini akan menabrak UUD dan UU lainnya. Tindak lanjut upaya judicial review sangat terbuka luas. Kami menyampaikan ke Presiden agar tidak mengakomodasi program ini," sambungya.

Sedangkan Hanura berpandangan bahwa dana aspirasi bukan tupoksi dari anggota DPR.‎ "Kami tidak ingin ambil yang bukan tugas DPR karena akan tumpang tindih dengan program pemerintah," kata Hendrawan.
http://www.rmol.co/read/2015/06/23/2...raksi-Menolak-


Salah Siapa Bila Ekonomi Rakyat Memburuk?
Selasa, 07 April 2015 , 05:10:00 WIB

Rakyat kita memang sudah lupa "Salam Dua Jari" karena janji-janji Jokowi untuk mengangkat derajat wong cilik meringankan beban mereka menghadapi hidup di dalam negara neoliberal tidak ada yang terwujud, hingga yang tersisa hanya "Salam Gigit Jari". Segala derita wong cilik yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan fiskal Kabinet Kerja, berbagai subsidi yang langsung berhubungan dengan rakyat seperti BBM, TDL, LPG, pupuk, kereta api ekonomi, semua dicabut. Belum lagi karena kurang tanggapnya tim ekonomi Kabinet Kerja, defisit transaksi berjalan tidak membaik dalam 6 bulan pertama, sehingga saat terjadi shock eksternal (rencana penaikkan suku bunga The FED yang akan menyebabkan arus keluar modal asing jangka pendek) maka kurs rupiah pun melemah terhadap dollar AS. Pelemahan kurs ini pun ikut memukul perekonomian rakyat karena bahan-bahan kebutuhan pokok yang diimpor menjadi semakin mahal.

Padahal pada saat kampanye Pilpres tahun lalu banyak kalangan wong cilik yang menyaksikan Jokowi berjanji tidak akan cabut subsidi BBM. Namun tentu kita juga ingat bahwa JK, yang kemudian menjadi wapres Jokowi, adalah salah satu tokoh yang sudah sejak lama getol mencabut subsidi energi. Selain itu berbagai pengamat ekonomi juga meramalkan, seperti dikutip berbagai media nasional saat Pilpres, bahwa kurs rupiah akan menguat bila Jokowi menjadi presiden. Nyatanya saat ini tim ekonomi yang menkonya seseorang yang tak paham makro adalah orang kepercayaan JK, yang menteri keuangannya adalah pejabat warisan dari rezim sebelumnya, tidak mampu untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan yang merupakan faktor fundamental pelemahan kurs.

Karena sangat kuat indikasi bahwa Jokowi menyerahkan pemilihan tim ekonomi pada JK, maka sebagian kesalahan atas buruknya kinerja ekonomi saat ini pantas dialamatkan juga pada JK. Entah apa yang membuat Jokowi sedemikian percaya pada JK untuk mengatur jalannya perekonomian (atau mungkin Jokowi selalu kalah berdebat dengan JK terkait urusan ekonomi?) Padahal semasa menjadi wapres SBY tahun 2004-2009, JK terindikasi memperkaya perusahaannya dan kroninya. Sejarah mencatat, bahwa pada saat menjadi wapres SBY lah JK masuk ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes. Melonjaknya kekayaan grup bisnis JK pada periode tersebut, menurut penelusuran yang dilakukan oleh Ir. Abdulrachim, aktivis GM 77/78, adalah karena banyaknya proyek pembangkit listrik, infrastruktur, dan pemutihan utang (sebesar Rp 1,4 triliun ke Bank Mandiri) yang diterima grup bisnisnya.

JK memang tidak mengharamkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan bisnis golongannya, setidaknya hal ini disampaikannya secara gamblang dalam salah satu buku biografinya. Faktanya saat ini grup Kalla sudah merambah ke sektor migas dengan bekerja sama dengan Pertamina dalam pembangunan kilang LNG (dan kabarnya masih banyak proyek di sektor serupa yang belum terungkap media). Jadi jika begini alur ceritanya, bisa saja kita simpulkan bahwa berbagai pengetatan fiskal, pencabutan subsidi rakyat, yang dananya akan digunakan untuk infrastrukturisasi kelak juga akan menciprat ke kerajaan bisnis JK. Dan kita tahu bahwa margin keuntungan di sektor infrastruktur ini kisaran minimal 30 persen, jadi akan bertumbuhlah secara signifikan kekayaan para taipan semacam JK dan teman-temannya yang merupakan perwakilan kurang dari 1 persen penduduk.
http://www.rmol.co/read/2015/04/07/1...kyat-Memburuk-


Pengangguran dan PHK Perparah Ancaman Krisis
Selasa, 23 Juni 2015 00:00:41

Jakarta– Perlambatan per­tumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, merupakan yang ter­ parah dalam enam tahun terak­ hir, telah menekan kinerja dunia usaha nasional akibat lemahnya daya beli masyarakat, dan kalah bersaing dengan produk im­ por. akibatnya, sejumlah sektor industri terpaksa merumahkan karyawan dan melakukan pe­ mutusan hubungan kerja (PHk) secara bertahap.

Paling tidak ada enam sek­ tor usaha yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Sektor tersebut adalah indus­ tri tekstil, alas kaki, perusahaan pertambangan, jasa minyak dan gas, perusahaan semen, serta otomotif.

Bahkan, data resmi pemerintah telah memberikan peringatan bahwa angka peng­ angguran pada Februari lalu te­ lah naik dibanding tahun sebe­ lumnya, yakni dari 5,70 persen menjadi 5,81 persen. Ekonom UII Yogyakarta, Su­harto, mengungkapkan tren pe­ ningkatan PHkmerupakan sin­ yal bahaya bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ini terjadi karena pemerintah mengabai­ kan persoalan­persoalan men­ dasar ekonomi, yakni memper­ kuat struktur industri nasional dan meningkatkan daya saing global produk Indonesia.

“Akibat mengabaikan fun­ damental ekonomi itu, produk­ tivitas bangsa menurun dan eko­ nomi melambat seiring dengan penurunan daya beli masyarakat. Selama ini, konsumsi domestik menyumbang lebih dari 50 per­ sen pertumbuhan,” jelas dia ke­ tika dihubungi, Senin (22/6).

Selain itu, lanjut dia, keber­ gantungan yang tinggi terhadap impor, khususnya pangan dan bahan baku industri, menye­ babkan industri dalam negeri kalah bersaing dan tersisihkan.

“Industri substitusi impor tidak berjalan sama sekali, ma­ lah impor terus bertambah. Ini yang mengakibatkan kita sulit menekan defisit neraca per­ dagangan dan defisit transaksi berjalan,” kata Suharto.

Menyinggung tingkat peng­ angguran, Suharto menilai angka resmi tersebut tidak da pat diandalkan karena tidak mencakup sektor informal yang merupakan dua pertiga ke­ kuatan ekonomi negara terbesar di asia tenggara itu. apalagi, la­ poran terbaru menggambarkan betapa beratnya kalangan ekse­ kutif mempertahankan bisnis, terjadinya ancaman PHkbesar­ besaran, hingga sulitnya pencari kerja mendapatkan pekerjaan.

Menurut data Organisasi Bu­ruh Internasional (ILO), gene rasi muda sebagai pihak yang sangat terpukul oleh kondisi tersebut. tingkat pengangguran usia muda pada 2013 lebih dari 20 persen. Data pemerintah menyebutkan sekitar 33 per­ sen angkatan kerja saat ini ber­ usia 15­29 tahun.

Hal ini dinilai menjadi modal demografi bagi Indonesia untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, seperti yang pernah terjadi di tiongkok dan korea Selatan. asalkan, In­donesia mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dua juta warga setiap tahunnya.

“Pemerintah tidak mempu­ nyai cetak biru bagi penyerapan tenaga kerja,” ungkap ketua ka­ mar Dagang dan Industri (ka­ din) Hariyadi Sukamdani, bebe­ rapa waktu lalu. “apabila kondisi ini terus berlanjut, bukannya kita mendapatkan bonus demografi, melainkan bencana demografi. kondisi ini dapat memicu ge jolak sosial dan peningkatan angka kriminalitas,” jelas dia.

Lebih Parah

Data Asosiasi Persepatuan Indonesia menyebutkan sejak Januari 2015, industri sepatu In­ donesia telah melakukan PHk secara bertahap terhadap 11.000 pekerja. adapun, di sektor per­ tambangan, kondisinya lebih parah lagi. Sektor industri tam­ bang yang mengalami bisnis mi­ nus 2,32 persen di kuartal I 2015, telah melakukan PHk terhadap ratusan ribu pekerja.

Khusus di sektor batu bara, asosiasi Pertambangan Batu­ bara Indonesia (aPBI) menga­ takan jumlah pekerja di sektor tambang ini sudah berkurang setengah atau sekitar 400.000­ 500.000 orang dari total pekerja sekitar 1 juta orang.

PHK di industri batubara terjadi karena perusahaan mengurangi volume produksi demi meminimalisir kerugian akibat merosotnya harga batu­ bara di dunia. anggota komisi VI DPR Lili Asdjudiredja, mengatakan 26 pabrik tekstil di Majalaya, ka­ bupaten Bandung, berhenti produksi karena harga bahan baku tinggi akibat kurs dollar aS melambung hingga 13.500 rupiah per dollar aS.

Akibat­ nya, penjualan menurun ka­ rena daya beli masyarakat me­ nurun, tidak mampu untuk menyerap kenaikan harga. Dengan nilai dollar aS yang tinggi, kata Lili, memberatkan produsen tekstil untuk membeli bahan baku. Sekitar 76 persen bahan baku yang dibutuhkan pabrik harus diimpor.
http://www.koran-jakarta.com/?32324-...caman%20krisis


Survey Nielsen:
Ekonomi Memburuk, Masyarakat Cemas Kriminalitas Meningkat
Rabu, 20/05/2015 18:28 WIB

Survey Nielsen: Ekonomi Memburuk, Masyarakat Cemas Kriminalitas Meningkat Ilustrasi Antara
Bisnis.com, JAKARTA--Masyarakat Indonesia khawatir maraknya aksi kriminal yang terjadi selama awal tahun ini dipicu oleh perburukan kondisi ekonomi dalam beberapa bulan terakhir di Tanah Air.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Nielsen Indonesia, sebanyak 23% masyarakat di Indonesia mengkhawatirkan akan adanya lonjakan tingkat kriminalitas pada tahun ini.

"Mungkin ini disebabkan oleh isu begal yang cukup ramai pada awal tahun ini," kata Managing Director Nielsen Indonesia Agus Nurudin di Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Menurutnya, konsumen menganggap bahwa situasi ekonomi dalam enam bulan terakhir yang cukup sulit dapat memicu terjadinya peningkatan tindak kejahatan.

Selain kriminalitas, masyarakat Indonesia juga mengeluhkan adanya kegaduhan politik nasional, terutama adanya kisruh antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu.

"Selain kriminal stabilitas politik juga menjadi perhatian masyarakat, 19% masyarakat menilai stabilitas politik ini mempengaruhi stabilitas ekonomi," ujarnya.

Secara rinci, perhatian masyarakat di Indonesia selama kuartal I/2015 terfokus pada kondisi ekonomi (33%), kriminalitas (23%), stabilitas politik (19%), dan kesehatan (14%).

Riset ini dilakukan pada 23 Februari-13 Maret dengan melibatkan 30.000 konsumen online di 60 negara, dengan responden berusia 15 tahun ke atas yang biasa mengakses internet. Adapun margin of error dalam riset ini kurang lebih 0,6%.
http://kabar24.bisnis.com/read/20150...itas-meningkat


Dibanyak negara, terutama di negara maju, biasanya bila perekonomian sedang memburuk, Pejabatnya malahan memotong gaji mereka atau menyumbangkan penghasilan mereka untuk kepentingan Negara/rakyatnya.
Di Indonesia ... kok malahan sebaliknya?

----------------------------------

Beruntunglah anggota DPR periode sekarang ini, bisa balik modal yang dikeluarkan saat Pemilu yang lalu lebih cepat, kagak sampai setahun berdinas, sudah bisa lunas. Tapi aksi anggota DPR Pusat itu diperkirakan akan memicu pula anggota DPRD di daerah untuk minta tambahan "dana aspirasi" yang jumlahnya juga pasti gede ke APBD di tiap daerah se Indonesia. Terus kerjanya apa yak dengan duit sebesar itu? Bayangkan kalo tiap anggota DPR itu bisa memperoleh "dana aspirasi" sebesar Rp 20 miliar tiap tahunnya, berarti selama 5 tahun berdinas di DPR itu mereka minimal akan memperoleh Rp 100 miliar peranggotanya, dan geromnbolan mereka ada sekitar sebanyak 560 orang. Gilak!