[catet] Ini Fraksi yang Setuju dan Menolak Dana Aspirasi Rp 20 Miliar Setiap Anggota

Beranda

...

Berita dan Politik
[catet] Ini Fraksi yang Setuju dan Menolak Dana Aspirasi Rp 20 Miliar Setiap Anggota

.gavecomment

19-06-2015 12:58

[catet] Ini Fraksi yang Setuju dan Menolak Dana Aspirasi Rp 20 Miliar Setiap Anggota

Quote:

Ini Fraksi yang Setuju dan Menolak Dana Aspirasi Rp 20 Miliar Setiap Anggota Dewan

[catet] Ini Fraksi yang Setuju dan Menolak Dana Aspirasi Rp 20 Miliar Setiap Anggota

[catet] Ini Fraksi yang Setuju dan Menolak Dana Aspirasi Rp 20 Miliar Setiap Anggota

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan dana aspirasi daerah pemilihan terus dibahas di DPR. Sejauh ini, hampir semua fraksi menyetujui dana sebesar Rp 20 Miliar per angggota DPR setiap tahunnya ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Fraksi yang sudah secara tegas menyatakan penolakan adalah Fraksi Partai Nasdem.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah Al Kadrie menilai, usulan dana aspirasi ini tak mempunyai landasan hukum yang kuat. Selain itu, dia juga khawatir dana aspirasi dapat menimbulkan peluang penyelewengan anggaran hingga tidak adanya pemerataan.

"Fraksi Nasdem menolak untuk ditindaklanjuti Program Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan program tersebut," Syarief dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Di hari yang sama, Fraksi Partai Demokrat juga menggelar jumpa pers untuk menyatakan sikapnya mengenai dana aspirasi ini. Namun Demokrat mengaku akan bersikap setelah pemerintah memberi penjelasan mengenai dana ini. Demokrat menuding pemerintah diam-diam telah menyetujui dana aspirasi ini.

"Sikap Partai Demokrat saat ini adalah meminta pemerintah memberikan penjelasan posisinya dalam masalah ini, dihadapkan pada fakta obyektif mengenai kelesuan ekonomi dan menurunnya daya beli rakyat yang membutuhkan prioritas kebijakan pemerintah," ujar Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Fraksi lain setuju

Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, usulan dana aspirasi harus didukung. Dia menganggap dana aspirasi ini sangat penting bagi anggota DPR untuk mewujudkan aspirasi masyarakat di dapilnya.

"Itu untuk menjadi kegagahan legislator yang turun ke bawah (ke daerah)," kata Bambang.

Kendati demikian, PDI-P belum satu suara mengenai dana aspirasi ini. Dua anggota fraksi partai berlambang banteng itu, yakni Budiman Sudjatmiko dan Henri Yosodiningrat menolak dana ini dengan alasan rawan penyelewengan hingga tumpang tindih anggaran.

"Saya khawatir teknisnya nanti menyebabkan banyak anggota DPR masuk penjara," kata Henry.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto juga mengatakan, dana aspirasi ini perlu dikaji ulang. Selain Nasdem, Demokrat dan PDI-P, Fraksi lain semuanya bulat menyetujui dana aspirasi ini, meskipun belum ada pernyataan resmi.

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menyetujui usulan program ini. Dia menilai, dana aspirasi dapat memberikan anggota dewan sebuah kewenangan untuk mengatasi kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan. Hal serupa juga disampaikan oleh Politisi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa. Menurut dia, dana aspirasi ini menjadi akses dari kurang diresponnya aspirasi masyarakat di daerah.

"Ada aspirasi yang belum diwadahi. Disitu kami harus diberi semacam nama dan dicari wadahnya," ujar Desmond.

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, kurang diresponnya aspirasi masyarakat, menginspirasi DPR untuk membentuk tim dana aspirasi. Dia meyakini dana aspirasi ini akan berguna bagi masyarakat. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto juga mengaku setuju. Namun dia mengusulkan, proses rancangan dana aspirasi ini harus melibatkan penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.

"Jadi transparan dan tidak ada penyelewengan," ucapnya.

Hal serupa disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. Arsul mengatakan, pada dasarnya seluruh fraksi setuju atas usulan program pembangunan daerah pemilihan ini.

"Namun PPP menekankan agar mekanisme pengelolaannya transparan dan tidak dikelola langsung oleh anggota DPR," kata Arsul.

Politisi PKB Lukman Edy mengaku setuju dengan memaparkan 25 alasan yang pada dasarnya adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang berujung pada meningkatnya infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan, selama ini anggota DPR tidak bisa berbuat banyak ketika turun ke daerahnya. Dengan adanya dana aspirasi ini, diharapkan anggota DPR bisa langsung menindaklanjuti aspirasi yang diberikan oleh masyarakat.

"Selama ini, Anggota DPR cuma datang (ke dapil), pidato, dan berdoa," ucap Fahri.

Quote:

Menolak Dana Aspirasi DPR

JAKARTA, KOMPAS - Para wakil rakyat di Senayan kembali berinisiatif untuk memperoleh jatah resmi dari APBN dengan mengusulkan anggaran "dana aspirasi". Jumlahnya pun tak tanggung- tanggung, yakni berkisar Rp 15 miliar-Rp 20 miliar/anggota, dengan total anggaran yang diminta Rp 11,2 triliun. Pihak anggota DPR pengusul dana aspirasi (DA) itu pun mencari-cari alasan pembenaran, yakni terkait dengan sumpah mereka untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang ada di daerah pemilihan (dapil), sehingga terkesan sebagai suatu kewajiban untuk direalisasikan dalam APBN 2016.

Sebagian fraksi di DPR memang masih bersikap menolak usulan itu. Namun, jika pimpinan DPR memaksakan, bisa saja terwujud, termasuk bisa dilewati melalui mekanisme votingdalam sidang paripurna. Maklum, DPR memiliki otoritas kuat untuk menentukan alokasi anggaran negara dalam APBN, apalagi terkait dengan kepentingan pihaknya.

Jika kondisi itu terjadi, pada akhirnya para anggota yang fraksinya menolak akan turut juga menikmati keuntungan politis dari DA itu. Apalagi jika pemerintah tidak mempermasalahkan alias setuju saja, maka usulan itu tak akan memperoleh hambatan yang berarti. Kalaupun ada kelompok-kelompok masyarakat yang menolak, niscaya tak akan berpengaruh karena mereka semua berada di luar panggung penentuan anggaran.

Kendati demikian, perlu dicatat, wacana DA itu sebenarnya pernah muncul pada 2010 (periode awal parlemen 2009-2014). Tetapi, kandas atau tak bisa diwujudkan karena di samping pimpinan DPR tidak bersikap ngotot, pihak pemerintah juga mengabaikannya karena memang ditentang keras banyak pihak di masyarakat. Para anggota DPR dianggap tidak pada posisi untuk memperoleh DA, di mana seharusnya hal ini pula menjadi pertimbangan utama sehingga sewajarnyalah menolak atau tak memproses lebih lanjut usulan DA itu. Mengapa?

Pertama, otoritas anggota DPR dalam mengarahkan DA belum memiliki dasar hukum terkait mekanisme perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara kita sekarang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana tak ada satu klausul pun yang memberi kewenangan kepada anggota parlemen untuk mengarahkan penggunaan anggaran negara dalam wujud DA.

Pihak eksekutiflah yang memiliki kewenangan merencanakan program beserta anggarannya yang diajukan atau dibiayai APBN (atau APBD di daerah otonom) dengan pendekatan berbasis kinerja. Jika para anggota DPR menggunakan sumpah dan janji sebagai dasar memaksakan DA, maka sebenarnya hanya mencari-cari peluang saja.

Kedua, DA akan memastikan konflik kepentingan tak bisa dielakkan. Anggota DPR sendiri bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi program eksekutif berikut anggarannya, sementara DA akan mengakomodasi usulan dari dapil terkait dukungan politik dari kelompok-kelompok masyarakat pendukung. Yang pasti adalah akan tiadanya sikap obyektif dalam pengawasan terhadap penggunaan DA yang diporsikan untuk dikendalikan anggota DPR itu sendiri. Artinya, jika DA diwujudkan, maka sama halnya dengan meniadakan fungsi kontrol dari anggota parlemen terhadap perencanaan dan eksekusi anggaran negara.

Lebih jauh dari itu, usulan program untuk menggunakan DA akan sangat sulit membedakan antara "kebutuhan" dan "keinginan". Keinginan subyektif kelompok masyarakat bahkan individu pendukung anggota DPR boleh jadi akan selalu diakomodasi, padahal itu bukan merupakan kebutuhan obyektif masyarakat banyak di dapil, sehingga sebenarnya tak pantas dibiayai APBN. Namun, jika itu tak dibiayai, padahal masyarakat setempat tahu ada DA, maka akan berimplikasi kepada menurunnya dukungan politik bagi anggota DPR bersangkutan. Ini juga berarti, jika DA diwujudkan, maka sama halnya dengan membiarkan anggaran negara digunakan untuk kepentingan subyektif politis bagi anggota DPR terkait.

Ketiga, jika Ketua DPR Setya Novanto memberi alasan bahwa DA itu untuk kepentingan masyarakat desa, maka sebenarnya sudah salah kaprah dan barangkali melupakan substansi produk sendiri. Soalnya dengan diimplementasikan UU No 6/2014 tentang Desa, maka program-program pembangunan di desa sudah dapat diakomodasi dengan menggunakan dana alokasi desa (DAD) yang jumlahnya miliaran rupiah per desa/tahun anggaran.

Selain itu, tentu saja, masyarakat desa masih akan memperoleh sentuhan program lainnya dari APBD dan APBN melalui proses perencanaan dari bawah, seperti sudah disinggung di atas. Jadi, secara bertahap, sepanjang UU desa masih berlaku, masyarakat desa akan kebanjiran kucuran program berikut anggarannya baik melalui mekanisme DAD, APBD, dan APBN itu. Lalu, akan diarahkan ke desa mana lagi DA dari anggota DPR itu?

Keempat, dari segi etika pengambil kebijakan, jika pun dianggap perlu, maka sangat tidak etis dan tidak pantas. Karena, secara prinsip, penyelenggara negara tak boleh membuat kebijakan untuk menguntungkan diri sendiri.

bangsaaattt.. dpr bangsaaatttt.. harus nya yang dicari ''''kenapa aspirasi dapil nya gak didengar'''''', bukan cari uang kantong lg
misal masyarakat mau jembatan klo biaya 25M emang bisa lu penuhin, malah mangkrak.
20M buat bangun jalan ke rumah lu aja, aspirasi buat napsu lu emoticon-Mad (S)

Diubah oleh .gavecomment 19-06-2015 13:12

3.8K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Berita dan Politik

692.9KThread•57.7KAnggota

Urutkan

Terlama

Komentar yang asik ya