Gugatan menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan di Indonesia ditolak Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkimpoian, pada Kamis (18/06).

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Arief Hidayat setelah meninjau gugatan Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014.

Kedua lembaga itu menghendaki batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Saat ini, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkimpoian, batas usia menikah bagi perempuan ialah 16 tahun dan pria 19 tahun.

Sensus nasional pada 2012 hasil kerja sama dengan Badan PBB urusan anak-anak (UNICEF) menunjukkan satu dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, bahkan di sejumlah daerah anak perempuan berusia 15 tahun sudah menikah.

Dari pernikahan dini tersebut, berdasarkan pengamatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dari data di Kantor Urusan Agama, jumlah perceraian mencapai 50%.

Namun, Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada jaminan bahwa jika batas usia minimal menikah dinaikkan angka perceraian akan berkurang. Lebih jauh, menurut MK, tidak ada aturan dalam agama Islam yang menjelaskan batas usia.

Kecewa

Putusan MK tersebut disambut kekecewaan berbagai lembaga.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), misalnya, menyitir fakta mengenai imbas putusan MK dari aspek sosial dan medis, khususnya mengenai masalah kesehatan reproduksi pada ibu berusia remaja.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia meningkat dari lima tahun sebelumnya, dari 228 orang per 100.000 persalinan menjadi 359 orang per 100.000.

Terjadi peningkatan hampir 200% dari 9.000 orang kematian ibu menjadi hampir 18.000 orang.

"Dengan tidak dikabulkannya gugatan menaikkan batas usia perkimpoian dari 16 menjadi 18 tahun berarti angka kematian ibuberpotensi meningkat, angka anak yang putus sekolah juga semakin tinggi," tutur Ketua Pengurus Nasional PKBI dr. Sarsanto W. Sarwono, SpOG.

Source