Pengawalan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh empat agen Federal Burreau Investigation (FBI) saat diperiksa penyidik Bareskrim dalam kasus korupsi penjualan kondensat jatah negara oleh PT TPPI senilai lebih dari Rp2 Triliun membuat resah jajaran petinggi Polri. Apalagi beredar informasi, keberadaan sejumlah agen tersebut

Sejumlah informasi intelijen kembali bergulir pasca berkeliarannya sejumlah agen FBI di Indonesia saat berlangsungnya pemerikaaan Sri Mulyani oleh FBI. Konon kabarnya, jika Sri Mulyani berkoar soal keterlibatan mantan petinggi negara dalam kasus ini kepada polisi, maka agen-agen yang sudah menyebar akan langsung megeksekusinya. Informasi inilah yang membuat resah kalangan petinggi Polri meski berusaha menutupinya dari pertanyaan pers.

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti bahkan memperlihatkan mimik sewot saat ditanya wartawan soal keberadaan empat agen FBI yang mengawal Sri Mulyani. "Lalu kenapa? Nggak ada urusan sama saya," kata Badrodin di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/06/2015) lalu.

Pemeriksaan terhadap Sri Mulyani yang dilakukan di salah satu lantai gedung kementrian keuangan di Jakarta, juga membuat berang kalangan pemerhati hukum hingga anggota Komisi III DPR. Politisi Gerindra Desmon J Mahesa bahkan bersuara keras dengan menyebut Sri Mulyani telah berpindah kewarganegaraan karena mendapatkan pengawalan yang begitu ketat saat kembali ke Indonesia.

Beredar kabar, pengawalan Sri Mulyani ini tak terlepas dari kepentingan Amrik dan mantan petinggi di Indonesia yang biasa disebut pak Lurah. Tujuan pengawalan ini tak lain adalah demi memastikan agar Sri Mulyani dalam kesaksiannya saat dimintai keterangan penyidik Polri tak menyebutkan rekomendasi pak Lurah terkait proses penunjukan langsung kepada PT TPPI agar mendapatkan jatah kondensat milik Negara yang dikelola SKK Migas.

Dalam beberapa kesempatan pertemuan antara Sri Mulyani dan pak Lurah di Amrik, mencuatnya kasus korupsi kondensat SKK Migas - PT TPPI ini menjadi agenda pembicaraan penting karena pak Lurah yang saat ini masih menjadi pimpinan tertinggi salah satu partai besar di Indonesia diyakini terlibat.

Meski sebelumnya pak Lurah sebenarnya sudah merasa nyaman dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011 dan 2012 yang menyebutkan kasus penjualan Kondensat PT TPPI ini adalah kesalahan administrasi semata dan bukan tindak pidana karena ini menyangkut utang piutang alis perkara perdata, namun manuver polisi yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit ulang dan menemukan kerugian negara hingga Rp2 Triliun inilah yang membuatnya ketar ketir.

Meski dalam posisi berlibur di Amrik, pak Lurah dalam kondisi tidak nyaman setelah mendapat bocoran hasil penyidikan Bareskrim yang telah menemukan sejumlah bukti tentang keterkaitannya dengan aliran uang dari PT TPPI. Meski demikian, Bareskrim tidak serta merta berani menyebutkan keterlibatan pak Lurah dalam kasus ini kepada pers.

Untuk mematangkan kasus ini, Bareskrim pun memeriksa sejumlah petinggi di Kementrian Keuangan termasuk Sri Mulyani serta sejumlah petinggi pertamina dan SKK Migas.Pemeriksaan terhadap Sri Mulyani dan kawan-kawan ini untuk mencari bukti-bukti keterangan tentang keterlibatan pak Lurah dalam kasus korupsi penjualan kondensat tersebut.

Dari sinilah terkuat apa alasan dibalik pengawalan Direktur Operasional Bank Dunia ini oleh empat agen FBI. Pesannya jelas, Sri Mulyani tak boleh berkoar tentang keterlibatan pak Lurah. Bahkan jika diperlukan, Sri Mulyani dalam pemeriksaan bisa menyeret nama lain untuk dilibatkan dalam kasus korupsi ini. Dan benar saja, Sri Mulyani justru menyebutkan keterlibatan Jusuf Kalla dalam kasus ini.

Wajar saja nama JK yang saat itu (2008) masih menjabat sebagai Wakil Presiden disebut-sebut terlibat oleh Sri Mulyani yang sebelumnya pernah menudingnya sebagi otak dibalik kasus megakorupsi bank Century yang hingga kini tak pernah tuntas penyelesaiannya. Beberapa pihak menyebutkan, Sri Mulyani ingin balas dendam pada JK terkait kasus ini tapi di sisi lain ingin menutupi peran pak Lurah.

Apa sebenarnya peran pak Lurah sehingga Amrik mau saja diminta untuk "mengamankan" Sri Mulyani denngan menerjunkan empat agen FBI? Tentu tak mudah menemukan bukti kuat hubungan antara pak Lurah dan Amrik. Hanya saja, jika dilihat dari berbagai kebijakan saat pak Lurah menjadi petinggi di Indonesia, akan terlihat jelas keberpihakannya kepada Amrik.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun menjadi petinggi Indonesia, pak Lurah bisa dikatakan selalu menjadi antek yang terus menerus menerbitkan kebijakan yang pro Amrik. Terutama kebijakan dalam hal Minyak dan Gas serta sejumlah kebijakan Negara lainnya. Di sinilah hutang Amrik kepada pak Lurah yang harus dibayarnya sehingga mau memberikan "pengawalan" kepada Sri Mulyani.

Dan pertanyaan terakhir, beranikah polisi dalam hal ini Bareskrim untuk mengusut dan mengungkap keterlibatan pak Lurah dalam kasus korupsi yang merugikan Negara hingga trliunan rupiah ini? Ataukah Bareskrim kembali ketakutan dan kemudian hanya mengusut di tingkat rendahnya saja tanpa berkeinginan menyasar pada otak intelktualnya?

Kita tunggu saja kelanjutannya…


SUMBER