Ilustrasi tarkam

JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) mengiba pada klub untuk mau tampil di Piala Kemerdekaan. Pasalnya, keikutsertaan klub ini sangat riskan dan bakal berbuntut sanksi.

Untuk bisa menggelar Piala Kemerdekaan, menurut Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot Dewa Broto, Menpora, Imam Nahrawi sendiri yang akan turun tangan. Sebab, Tim Transisi sementara ini masih beku lantaran putusan sela PTUN.

"Saya kira wajar (klub takut di sanksi federasi), kami akan jelaskan kepada mereka (klub dan pemain), intinya komunikasi. Terserah kalau nanti PSSI bilang kami intervensi. Kami akan melobi mereka, komunikasi tentang hak dan kewajiban hukum nantinya seperti apa, jadi tidak secara emosional mereka mau membubarkan (klub) begitu saja. Proses ini butuh waktu. Tapi kita tidak bisa gegabah," kata Gatot, Senin (8/6/2015).

Tugas tersebut sejatinya merupakan tugas yang seharusnya dilakukan Tim Transisi. Namun mengingat tim yang dipimpin Bibit Samad Rianto itu masih terkendala putusan sela PTUN, Kemenpora sendiri yang akan terjun melobi klub. "Tim transisi kan masih internal saja (karena menunggu PTUN), jadi untuk hal-hal tertentu Kemenpora yang ambil alih," sambung Gatot.

Sementara itu di Istana Negara, Menpora Imam Nahrawi mengatakan akan memberikan uang pembinaan sebesar Rp 100 juta bagi setiap klub yang bersedia ikut dalam turnamen yang digagas pemerintah.

"Turnamen Piala Kemerdekaan dan Presiden akan disiapkan uang pembinaan Rp 100 juta dan akan disediakan hadiah sebesar Rp 10 miliar. Bahwa kick-off akan dilaksanakan pada 2 Agustus untuk turnamen Piala Kemerdekaan dan piala Presiden," kata Imam.


link