RMOL . Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama mengklaim jual beli ilegal rumah susun
sederhana sewa (rusunawa) di era
pemerintahannya sudah menurun.
Menurutnya, sanksi perbankan yang ia terapkan
untuk calon penghuni rusunawa mengurangi
kesempatan anak buahnya memperjual belikan
unit rusun secara ilegal.
"Saya terapkan sejak 2014 dan efektif sekali,"
katanya di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
Kata pria yang akrab disapa Ahok ini, Bank DKI
dan Dinas Perumahan dan Gedung DKI adalah
salah satu bagian dari Pemprov DKI yang
menolak penggunaan sistem perbankan di
rusunawa.
"Dulu Bank DKI dan Dinas Peumahan nggak mau
dukung," ungkapnya.
Salah satu bentuk penolakan yang dilakukan oleh
dua lembaga bawahan Ahok itu adalah dengan
mencetak kartu biasa untuk calon penghuni
rusunawa. Padahal aturannya masing-masing
penghuni rusunawa harus mendapat kartu
identitas yang sekaligus berfungsi sebagai sarana
transaksi auto debet pembayaran rusunawa
setiap bulannya.
"Makanya saya dulu ngamuk di Marunda. Sengaja
(ngamuk) karena ini memang konsiprasi masing-
maling di pemerintahan DKI," tukasnya seperti
dikabarkan RMOL Jakarta .
sumur

Penghuni Rusun Kapuk Muara Didominasi Warga Luar jawa

.
JAKARTA, KOMPAS.com - Penghuni rumah
susun (rusun) Kapuk Muara, Jalan Kapuk Raya
RT 01/09, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta
Utara (Jakut), didominasi warga asal luar pulau
Jawa. Mayoritas penghuni rusun 6 blok tersebut
merupakan warga keturunan Tionghoa asal
Panipahan, Bagansiapiapi, Riau.
"Kebanyakan asal Panipahan, Bagansiapiapi,"
ungkap Sulaeman, ketua RT 01/09, Kapuk Muara,
Sabtu (13/6/2015).
Status asal domisili tersebut diketahui setelah
jajaran Suku Dinas (Sudin) Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakut menggelar
operasi pembinaan administrasi kependudukan
(Biduk) di rusun tersebut. Saat memperlihatkan
KTP yang dimiliki, beberapa domisili warga
memang tercatat berasal dari Bagansiapiapi,
Riau.
Rusun tersebut seharusnya diperuntukkan bagi
warga Jakarta, korban gusuran kolong tol
Penjaringan-Pejagalan, Jakut, tahun 2004 lalu.
Namun, sebagian besar warga yang direlokasi
sudah tidak menempati rusun tersebut.
"Memang kebanyakan warga relokasi sudah tidak
di sini," papar Sulaeman.
Beberapa warga mengaku telah menempati rusun
tersebut sejak lama. Namun ada juga warga yang
baru pindah dan menetap di sana.
"Kalau saya, awalnya ikut kakak. Tapi setelah
kakak sata pindah, saya yang nerusin," ungkap
salah satu warga Blok A lantai III, Candra (21).
Warga lainnya, Sumini (46), bahkan mengaku
membeli langsung unit rusun melalui kerabatnya.
Sehingga saat dirinya pindah dari Bagansiapiapi,
unit rusun yang dibeli sudah siap ditempati.
"Harganya kurang tahu juga, Mas. Soalnya
sodara yang urus semua. Saya tinggal pindah
aja," beber warga Blok A lantai V tersebut.
Seain KTP, operasi biduk tersebut juga untuk
mendata Surat Perjanjian Sewa (SP) Rusun, serta
Auto Debet Bank DKI milik penghuni rusun.
Ratusan penghuni rusun mengaku masih banyak
yang belum membuat e-KTP. Baru 57 warga saja
melakukan perekaman data yang difasilitasi Sudin
Dukcapil di lapangan rusun.

sumur : http//www.pkspiyungan.org/berita/ ......