TEMPO.CO , Jakarta : Pejabat Pemerintah Provinsi
Jakarta tampaknya mengabaikan saran Bank
Dunia agar lebih manusiawi ketika menggusur
warga dari lahan bermasalah. Lembaga donor ini
minta, saat relokasi dilakukan untuk proyek
normalisasi dan rehabilitasi 13 sungai, tak boleh
ada penurunan ekonomi bagi warga yang digusur.
Rupanya, saran itu diabaikan Wali Kota Jakarta
Selatan. Pada Sabtu pagi, 13 Juni 2015, mereka
mengerahkan prajurit TNI, polisi dan Satuan Polisi
Pamongpraja untuk menggusur 45 rumah warga
di Jalan Rawajati Barat, RT 09, RW 04,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
Warga yang sudah puluhan tahun hidup di
lingkungan itu menghadang dengan membuat
barikade dan menggelar orasi. Syarif, seorang
warga mengatakan pihaknya ingin
bermusyawarah dengan pemerintah agar
penggusuran ditunda. "Kami ingin disediakan
rumah susun terlebih dulu. Apalagi sekarang
sudah mau puasa Ramadan," kata dia.
Syarif mengatakan warga siap membongkar
rumahnya jika pemerintah Jakarta menyediakan
rusun yang bakal mereka tinggali. "Kami siap
bongkar sendiri asal ada rusun," ujarnya.
Wakil Wali Kota Jaksel Tri Kurniadi menjelaskan
tidak akan menghentikan pembongkaran itu.
"Mereka sudah puluhan tahun menempati tanah
tersebut, tak ada toleransi," katanya di lokasi
pembongkaran.
Aksi yang dibuat warga membuat petugas
menghentikan rencananya. Tri menjelaskan, meski
ditunda pihaknya akan kembali datang untuk
melakukan pembongkaran. Dalam waktu dekat,
katanya, pasti kami tertibkan.
Tri menuturkan, lokasi tersebut adalah milik PT
Kereta Api Indonesia (KAI). Lokasi itu seharusnya
digunakan sebagai jalur hijau. "Itu seharusnya
bersih dari bangunan," ujarnya. Para penghuni
sudah menempati lahan itu selama puluhan
tahun.
Terkait tuntutan warga, Tri menjelaskan pihaknya
memiliki data dari warga yang bakal digusur dan
telah menyerahkannya ke Dinas Perumahan. Dia
akan memfasilitasi keinginan warga yang ingin
pindah ke rusun yang sedang dibangun
pemerintah.
Permintaan Bank Dunia itu terkait dengan proyek
Jakarta Emergency Dredging Initiatives (JEDI)
untuk normalisasi dan rehabilitasi 13 sungai dan
lima waduk di Jakarta. World Bank yang
meminjamkan dana Rp 1,2 triliun untuk proyek itu
mensyaratkan pemerintah harus memperhatikan
faktor ekonomi warga yang dipindahkan.
"Bank Dunia minta, saat relokasi dilakukan, tak
boleh ada penurunan ekonomi bagi warga yang
dipindahkan itu," ujar Kepala Dinas Tata Air DKI
Jakarta Agus Priyono, pekan lalu.
Agus menjelaskan, Bank Dunia akan menunda no
objection letter jika pemerintah tak merelokasi
warga sesuai dengan standar Bank Dunia.
Padahal surat tersebut, kata Agus, sangat
diperlukan untuk pengerjaan proyek tersebut.
"Kontrak pengerjaan tak bisa kami tanda tangani
jika no objection letter tak segera keluar, padahal
saat ini lelang tengah berjalan," ucapnya.
Akibatnya, ujar Agus, pengerjaan proyek JEDI bisa
molor.
Sumur http.www.pkspiyungan.com/berita....