- Beranda
- Berita dan Politik
Dukung Pilihan Presiden Tunjuk Pemimpin Baru TNI dan BIN
...
TS
dadangharyadi
Dukung Pilihan Presiden Tunjuk Pemimpin Baru TNI dan BIN
Quote:
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo menggantikan Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI. Sehari setelah mengirimkan surat pengusulan calon Panglima TNI ke DPR, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Marciano Norman. Penunjukan Panglima TNI dan Kepala BIN memang hak Presiden. Sesuai dengan UU TNI, penunjukan Panglima TNI membutuhkan ”persetujuan” DPR, sedangkan menurut UU Intelijen Negara, penunjukan Kepala BIN membutuhkan ”pertimbangan” DPR.
Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus 2015. Keputusan Presiden Jokowi mengusulkan KSAD menjadi Panglima TNI seakan mematahkan ”tradisi” yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode itu, Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif ketiga angkatan. ”Tradisi” itu diatur dalam UU TNI yang dirumuskan, ”Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.” Kata ”dapat” memang bukan keharusan. Namun, semangat pembuat undang-undang menghendaki agar tidak ada dominasi satu angkatan untuk posisi Panglima TNI. Namun, UU TNI menegaskan, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI didasarkan pada kepentingan organisasi TNI. Di sinilah peran Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI lebih dominan dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi TNI di masa depan.
Kita berharap penunjukan Gatot, lulusan Akademi Militer 1982, sebagai calon Panglima TNI tidak menimbulkan kegaduhan. Dari sisi angkatan, Gatot terbilang senior dibandingkan dengan kandidat lain. Biarlah proses politik di DPR berjalan. DPR punya waktu 20 hari untuk menyatakan sikapnya. Reformasi TNI relatif berhasil dibandingkan dengan reformasi sektor lainnya. Citra TNI di mata publik relatif baik. Inilah modal sosial yang harus dipertahankan TNI. Keberhasilan reformasi TNI lebih banyak disebabkan keseriusan mundurnya TNI dari politik keseharian (day-to-day politics). Politik TNI adalah politik negara dan TNI tunduk dan loyal kepada pimpinan nasional. Sikap politik TNI itu tentunya harus dipertahankan.
Penunjukan Sutiyoso sebagai Kepala BIN memang bisa memicu perdebatan baru. Salah satunya adalah posisi Sutiyoso sebagai Ketua Umum PKPI serta usia Sutiyoso yang sudah berusia 71 tahun. UU Intelijen Negara mencantumkan syarat netralitas anggota intelijen. Yang dimaksud dengan netralitas adalah sikap tidak berpihak dan bebas dari segala pengaruh, termasuk partai politik. Posisi Sutiyoso sebagai Ketua Umum PKPI bertentangan dengan prinsip netralitas yang ditegaskan UU Intelijen Negara. Lebih elegan jika Sutiyoso mundur sebagai ketua parpol jika menjabat sebagai Kepala BIN. Dari pergantian kepemimpinan dua lembaga negara tersebut diharapkan merupakan pilihan yang terbaik dan bisa mengemban amanah Presiden RI dan rakyat Indonesia. Selain itu, rakyat harus mendukung penuh pilihan dan keputusan Presiden Jokowi tersebut agar tidak menimbulkan pro dan kontra sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat. Semoga TNI dan BIN menjalankan tugasnya dengan baik, mengamankan dan menjaga negara kita ini.
Pergantian Pemimpin Baru di TNI dan BIN, semoga ada perubahan yang lebih baik dan lebih mengamankan negara ini dari ancaman asing
Spoiler for :
Opini sendiri
0
960
Kutip
10
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.2KThread•41.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya