Organisasi Angkutan Darat (organda) DKI Jakarta memprotes keras pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang menyarankan agar semua tukang ojek yang ada di Jakarta dapat bergabung dengan perusahaan Go-Jek.

"Kami tolak, hal ini benar-benar sudah sangat keterlaluan dan memalukan sekali," ujar DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat, 12 Juni 2015.

Alasan Organda DKI menolak keras imbauan Ahok (sapaan akrab Basuki) karena Ahok dianggap telah melanggar ketentuan Undang-undang Lalu lintas Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 tentang Angkutan Umum Orang dan Barang.

Dalam aturan tersebut, terdapat bunyi pasal yang mengatakan pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang (tidak menyebutkan penggunaan moda kendaraan roda dua atau tiga).

"Seyogyanya beliau wajib menjalankan dan mengimplementasikan peraturan tersebut. Sepeda motor bukan diperuntukkan bagi angkutan umum orang dan barang. Tetapi Pak Gubernur justru tabrak aturan yang ada," kata Shafruhan.

DPD Orgabda DKI menurut Shafruhan, telah berkali-kali protes mengenai keberadaan angkutan liar yang tidak memiliki izin, termasuk keberadaan ojek.

"Kalau pemimpin DKI saja sudah menabrak aturan serta UU dan Perda, bagaimana bawahannya?" katanya.

Karenanya, DPD Organda DKI meminta Gubernur Ahok agar lebih berhati-hati dan bersikap bijak dalam melihat dan menindaklanjuti permasalahan transportasi di Jakarta.

"Kami berharap agar Gubernur berhenti mendukung keberadan Go-Jek dan ojek," ujar Shafruhan.

Pernyataan Organda ini ternyata bertabrakan dengab pasal 137 nomor 2 dalam UU yang sama, berbunyi Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.

http://metro.news.viva.co.id/news/re...edium=facebook

kasihan tukang ojek