Jakarta -Direktur Bank Dunia Sri Mulyani menilai langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo menghapus subsidi premium dan subsidi tetap pada solar hanya Rp 1.000/liter sebuah langkah tepat. Hal tersebut dapat mengurangi risiko fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mantan Menteri Keuangan Indonesia ini mengungkapkan, banyak negara tetap memberikan subsidi BBM sebagai cara mengurangi biaya bagi konsumen, dan mendorong perumbuhan ekonomi. Tetapi subsidi yang tidak tepat sasaran membawa biaya sangat besar dan menjadi hambatan penghematan energi.

"Pada 2013, hampir US$ 500 miliar uang pemerintah di berbagai negara terpakai untuk subsidi langsung BBM, yang sebagian besar lebih bermanfaat pada yang kaya, karena mereka yang lebih banyak menggunakannya (BBM) dari pada masyarakat kurang mampu," ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (11/6/2015).

Sri Mulyani sempat menjadi pembicara kunci dengan tema 'Energi dan Pembangunan Berkelanjutan: Berikutnya Apa?" di International Student Energy Summit, Bali, 10 Juni 2015.

Ia menilai langkah pemerintahan Presiden Jokowi pada awal tahun ini dinilai tepat dan penting yakni mengurangi subsidi BBM, yakni menghapus subsidi premium dan hanya memberikan subsidi pada solar Rp 1.000/liter.

"Tindakan ini memperkecil risiko fiskal, sehingga sumber daya dapat dialihkan kepala prioritas pembangunan," katanya.

Ia menyarankan, agar pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan lebih besar pada sektor energi baru terbarukan. Walaupun, tantangan mengembangkan sektor ini adalah diperlukan modal yang cukup besar. Tapi, modal tersebut bisa diatasi dengan mengundang investor untuk investasi di energi baru terbarukan di Indonesia, dengan memberikan insentif kepada investor.

"Negara-negara seperti Brasil dan India, telah menikmati manfaat melalui lelang energi baru terbarukan," tutup Sri.
(rrd/hen)

http://finance.detik.com/read/2015/0...ati-orang-kaya

nah lho srimulyani yang ngomong nih, masih terbantahkan juga