RMOL . Pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto yang meminta publik tak perlu lagi mengaitkan Sutiyoso dengan peristiwa 27 Juli
1996 karena sudah dimaafkan benar-benar telah menghina harga diri publik.

"Bahkan Tedjo seperti tidak mengerti duduk masalah yang sebenarnya tetapi mencoba mengomentari sesuatu yang sensitif yang bisa
menjerumuskan Presiden Jokowi pada pilihan yang sesat," kata Koordinator Tim Pembela
Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 11/6).

Sikap Tedjo yang asal bunyi, ungkapnya, membuktikan bahwa bidang intelijen Menko Polhukam tidak berfungsi. Buktinya Tedjo malah mengarang bahwa keterlibatan Sutiyoso dalam
peristiwa 27 Juli 1996 sudah dimaafkan, tanpa menjelaskan siapa yang memaafkan dan dalam
konteks apa pemberian maaf itu.

Menurut Petrus, Tedjo harus paham bahwa persoalan 27 Juli bukan persoalan pribadi Megawati Soekarnoputri dengan Sutiyoso, bukan juga persoalan pribadi 124 orang pendukung Megawati Soekarnoputri dengan Sutiyoso yang
waktu itu menjadi korban kesewenang-wenangan Sutiyoso dan kawan-kawan.

Peristiwa 27 Juliadalah merupakan persoalan ketidakadilan publik
dan rasa keadilan publik yang tergadaikan demi kenyamanan Megawati Soekarnoputri hingga saat
ini.

"Karena itu bagi TPDI bahkan bagi masyarakat luas, mengenai persoalan 27 Juli masih menjadi
utang Megawati Soekarnoputri dan Pemerintah terhadap rakyat yang belum dilunasi," ujarnya.
sumur