Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Presiden Joko Widodo telah kecolongan untuk kesekian kalinya termasuk mengusulkan Letjend Purn Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Sutiyoso hingga saat ini masih berstatus tersangka dalam peristiwa 27 Juli 1996 ketika dia menjadi Pangdam Jaya.

Sebagai kader PDIP, Presiden Jokowi seharusnya tahu bahwa Sutiyoso masih berstatus tersangka dalam kasus 27 yang hingga saat ini belum jelas pertanggungjawaban pidananya.

"Status Sutiyoso masih tersangka sampai saat ini, tetapi baik penyidik Bareskrim Polri maupun tim penyidik Koneksitas hingga saat ini tidak terbuka dalam menuntaskan kasus 27 Juli 1996 sehingga pertangungjawabannya tidak jelas," ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Rabu (10/9).

Petrus mengungkapkan korban dari kasus 27 Juli adalah Megawati Soekarnoputri, seluruh anggota DPP PDI 1996, dan 124 orang pendukungnya yang saat itu sempat diproses hukum karena dituduh menduduki kantor PDI dan tidak membubarkan diri setelah diminta aparat penegak hukum.

Padahal, kata Petrus, sejak 2 Agustus 1996, TPDI melaporkan peristiwa penyerbuan kantor PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri yang diduga dilakukan Drs Surjadi dkk termasuk Sutiyoso Cs.

"Kemudian pada bulan Agustus 1998, TPDI membuat laporan secara khusus kepada DANPUSPOM ABRI atas dugaan keterlibatan sejumlah Jenderal TNI dan POLRI dalam peristiwa 27 Juli 1966," tambahnya.

Beberapa jenderal TNI yang terlibat, antara lain Jenderal Faisal Tanjung, Syarwan Hamid, Sutiyoso, Tritamtomo dkk. Sedangkan dari unsur Polri antara lain, Jenderal Dibiyo Widodo, Hamaminata, Abubakar Nataprawira dkk.

Atas laporan TPDI, kata Petrus, telah dibentuk Tim Koneksitas pada tahun 2000 untuk menyidik keterlibatan Sutiyoso dkk dalam kasus penyerbuan 27 Juli tersebut.

Hasil penyidikannya, kata Petrus adalah Sutiyoso ditetapkan sebagai salah satu tersangka pelaku penyerbuan kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

"Meskipun saat ini telah dibangun kantor DPP PDIP oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP, namun Kantor DPP PDIP itu sendiri adalah bukti perkara bahkan pernah di-police line oleh Bareskrim Mabes Polri, yang hingga saat ini belum diubah statusnya baik status bangunan kantor maupun status tersangka Sutiyoso," terangnya.

Petrus juga mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mengklarifikasi kedekatan dengan Sutiyoso. Menurutnya, Megawati dikabarkan telah menjadikan Sutiyoso kader PDIP dan memilihnya jadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam Pilpres 2015 sampai sekarang, Sutiyoso bersama-sama Megawati dalam Partai Koalisi KIH mendukung Jokowi-JK.

"TPDI akan mensomasi Presiden Jokowi atas kecerobohannya mencalonkan Sutiyoso yang masih berstatus tersangka 27 Juli untuk menjadi Kepala BIN," pungkasnya.


SUMBER