JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR yang
membidangi kelautan dan perikanan, Ichsan
Firdaus berang terhadap aktivitas pengerukan
pasir di wilayah perairan Pulau Pari, Kepulauan
Seribu oleh Kapal Cristobal Colon. Ia mengecam
tindakan itu karena sesuai UU Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil, wilayah yang dikeruk itu
termasuk dalam cagar alam dan kawasan
strategis nasional yang harus dilindungi.
Menurut Ichsan, pengerukan pasir itu hanya demi
keuntungan perusahaan pengembang properti
yang hendak mereklamasi wilayah Teluk Jakarta.
Reklamasi itu untuk pembuatan 17 pulau yang
akan digunakan sebagai hunian elite.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan harus tegas
dalam menyikapi aktivitas pengerukan pasir di
pulau-pulau kecil (PPK) di Kepulauan Seribu.
Kalau tidak ada izinnya, aktivitas itu harus segera
dihentikan,” kata Ichsan di gedung DPR Jakarta,
Jumat (5/6).
Menurutnya, kementerian yang kini dipimpin Susi
Pudjiastuti itu punya wewenang untuk menindak
tegas aktivitas pengerukan pasir. Dasarnya bukan
hanya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, tetapi juga Peraturan Presiden Nomor
122 tahun 2012 entang Reklamasi di Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Ichsan menjelaskan, UU itu mengamanatkan agar
mengutamakankepentingan ekologis dan
ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ironisnya, kata politikus Golkar itu, aktivitas
pengerukan pasir oleh Kapal Cristobal Colon yang
sudah lama beroperasi mengakibatkan sudah ada
5 pulau di Kepulauan Seribu yang hilang.
Menurutnya, 15 pulau di Kepulauan Seribu yang
selama ini menjadi sumber pasir untuk reklamasi
Teluk Jakarta. Ichsan memerkirakan ada 2 juta
meter kubik pasir hilang atau setara dengan 1
persen dari kebutuhan pasir untuk membuat 17
pulau baru di Teluk Jakarta.

sumur

Tolak Rencana Ahok Reklamasi Pantai atau jakarta Tenggelam

.
JAKARTA - Reklamasi yang berdiri di sepanjang
pantai yang ada di pesisir Ibu Kota berpotensi
menenggelamkan Jakarta. Laode Kamaluddin,
Koordinator Jakarta Tolak Reklamasi Pantai,
dengan tegas menolak rencana reklamasi pantai
yang ada di pesisir Ibu Kota.
Menurutnya, jika abrasi menjadi alasan Gubernur
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
memberikan izin swasta untuk melakukan
reklamasi dalam Surat Keputusan (SK) Nomor
2238 Tahun 2014, hal tersebut merupakan
kekeliruan dikarenakan dampak reklamasi
tersebut dapat membuat Jakarta akan tenggelam.
"Dataran tanah di Jakarta Utara itu rendah,
sehingga jika dilakukan reklamasi pantai dapat
berpotensi menenggelamkan Ibu Kota," kata
Laode dalam orasinya, saat Car Free Day di
Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/3/2015).
Dia menambahkan, pemberian izin reklamasi
untuk pembuatan pulau G dapat membahayakan
warga Jakarta Utara. "Belum lagi reklamasi
pantai dapat membahayakan ekosistem laut
karena pipa-pipa yang ditanam untuk melakukan
reklamasi pantai nantinya," paparnya.
Laode menegaskan, tindakan Ahok selaku
Gubernur DKI Jakarta sangat mencederai
kepercayaan warga Jakarta Utara. "Belum usai
catatan merah Ahok yang duga melakukan KKN
fasilitas sosial di Taman BMW kini kembali
dengan swasta diberikan izin untuk melakukan
relamasi 17 pantai di Jakarta," imbuhnya.
Sehingga, Laode menuding kisruh APBD DKI
Jakarta 2015 dengan ribut dengan DPRD
merupakan strategi mantan Bupati Belitung Timur
itu mengalihkan isu reklamasi pantai tersebut.
"Isu reklamasi pantai sudah mencuat ke publik
namun Ahok berhasil meredam isu ini dengan
ribut dengan DPRD, Ahok berhasil memanfaatkan
emosi publik," tandasnya.

sumur