Dahlan Iskan Pilih Risiko Masuk Penjara daripada Listrik Jakarta Padam

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan dirinya lebih memilih risiko masuk penjara daripada membuat listrik Jakarta padam. Karena itu PLN gagal menghemat Rp 37 triliun di 2009/2010 saat dirinya menjadi Dirut PLN.

Dikatakan Dahlan, pemborosan Rp 37 triliun seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini terjadi karena PLN tidak mendapat alokasi gas untuk pembangkit listrik di Jakarta, sehingga masih harus menggunakan BBM yang lebih mahal.

"Pilihannya ada dua. Saya dihadapkan pada dua pilihan, pilihan satu memadamkan listrik Jakarta, pilihan kedua menggunakan BBM," tegas Dahlan di kantor presiden, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Menurutnya, karena BBM lebih mahal dari gas, maka terjadi inefisiensi atau pemborosan triliunan rupiah.

"Kalau itu salah, artinya tetap menghidupkan listrik untuk Jakarta meski BBM, kalau itu salah, saya harus berani menanggung risikonya, masuk penjara pun saya jalani dengan seikhlas-iklasnya. Karena jadi pemimpin tidak boleh hanya mau jabatannya, tapi mau dengan risikonya. Risiko itu akan saya tanggung, masuk penjara pun saya ikhlas," cetus Dahlan.
Memang listrik Jakarta bergantung kepada pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) di Muara Karang yang kemarin pun sempat membuat listrik Jakarta padam karena pasokan gas tersendat. Padamnya beberapa wilayah di Jakarta kemarin membuat masyarakat protes. Ini juga yang dialami Dahlan, sehingga harus menggunakan BBM.

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Effendy Simbolon kemarin mengatakan, Komisi VII hanya ingin meminta verifikasi dari Dahlan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal temua pemborosan PLN Rp 37 triliun di 2009/2010. Saat itu Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

Menurut Effendy, laporan BPK bukanlah perkara enteng, ini merupakan perkara besar yang menyangkut kerugian negara.

"Ini perkara besar, tulisannya saja 'PLN kehilangan kesempatan untuk berhemat' sebenarnya itu artinya kerugian negara, jadi kalau sudah kerugian negara ini sudah tindak pidana, jadi jangan main-main," tegasnya.

Selain itu, Effendy juga meminta Dahlan memenuhi undangan Komisi VII DPR setelah Senin kemarin Dahlan tidak hadir karena ikut dalam kunjungan kerja Presiden SBY dan Rabu tak hadir karena ada kunjungan kerja ke Jambi.

"Janganlah bersembunyi di balik presiden dengan alasan kunker (kunjungan kerja). Kalau presidennya tahu ya malu juga. Apalagi dituding mempolitisasi, kalau pun itu tuduhannya ya karena kami semua di sini politisi," ucapnya.

"Siapapun yang membuat negara rugi dia korupsi, ini pidana, kalau beliau merasa benar terangkan ke kami. Ingat, kami tidak menghakimi, kami juga dalam waktu dekat akan memanggil Mantan Menteri ESDM, ini biar jelas penyebab kenapa PLN bisa gagal berhemat Rp 37 triliun," kata Effendy.
Dalam kesempatan tersebut, Effendi mengancam akan memanggil paksa Dahlan jika tak hadir. "Kami akan panggil paksa Dahlan karena kami punya kewenangan. Ada pasalnya dalam tata tertib, ini bukan perkara kecil. Century saja Rp 6 triliun sangat besar, dampaknya ini Rp 37 triliun lho," tegas Efendi.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, kehilangan kesempatan penghematan tersebut terjadi karena tidak adanya pasokan gas ke PLTG. "Karena nggak ada gas," ucapnya.

Tidak dapat gas, kata Pamudji, karena Kementerian ESDM dan BP Migas memiliki prioritas tersendiri untuk pasokan gas. "Itu ada Permen ESDM nomor 3 tahun 2010 terkait prioritas gas," jelasnya.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini juga mengatakan, penyebab pemborosan yang ditemukan BPK dikarenakan tata niaga gas.

"Ada priotitas peruntukkan gas, di mana prioritas pertama untuk injeksi produksi minyak (minyak duri yang dikelola Chevron), untuk listrik, untuk pupuk dan terakhir untuk industri," kata Rudi.

Dikarenakan prioritas gas tersebut, alokasi gas untuk PLN tidak ada.

"Betul (karena prioritas gas). Tapi kan barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Lagipula, masalahnya adalah mau ke mana ini didahulukan. Waktu itu kan harus injeksi uap nomor satu, baru PLN, lalu pupuk yang terkahir baru industri. Itu yang jadi masalah. Karena pada saat itu ketika gas shortage, kalau nggak salah 20 hari, karena sesuai permen itu yang dilakukan," ungkap Rudi.

sumebr : [url]http://finance.detik..com/read/2012/10/25/152531/2073068/4/dahlan-iskan-pilih-risiko-masuk-penjara-daripada-listrik-jakarta-padam?991101mainnews

Original Posted By khalempong►

skotlandia kali gan

Original Posted By princerzky►Bismillah...
Ane coba jelasin dari dua sudut pandang berbeda ya. Sebelumnya ane mau bilang, ane orang kalimantan yg sekarang lagi di DKI.
Kalimantan saat ini krisis listrik teramat parah, tiap hari listrik mati 4-6 jam bahkan ada 12-18 jam sehari. Bayangkan kita tanpa listrik selama itu. Tanpa AC, BB mati, sinetron kesayangan terlewatkan... , trus yg punya usaha warnet, Dan usaha lain yg bergantung pada listrik bakal tutup seharian.
Disaat yg sama kita harus lihat ber-truck2 batu bara dan ber-barel2 minyak bumi kita dibawa ke pulau jawa utk diolah dan disebar ke seluruh Indo. Sangat ironis kita penghasil tapi kita yg krisis. Padahal kita mampu kelola sendiri. Disini ane bisa rasain yg ts rasakan, karena Kalimantan saat ini menyedihkan. mau salahkan pemda? Pemda bilang ini kebijakan pusat, urusan BUMN.

jakarta juga ga boleh mati listrik apapun alasannya, jakarta itu sentral, pusat pemerintahan dan industri. Jakarta mati listrik akan berpengaruh pada nilai kurs dan akan membuat Indonesia makin kacau.

Ga perlu kita saling menyalahkan dan bilang ini lebih prioritas dari ini, karna itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Mari lakukan yg bisa kita lakukan dari hal terkecil yg kita bisa, contoh thread ini saja sudah sangat membantu hingga komentar2 yg ada membuat teman2 daerah lain mengerti keadaan listrik Kalimantan. Masalah ini memang perlu di blow up karena Kalimantan sudah mengalami krisis listrik yg memprihatinkan.

Maap kalo ada salah kata.