akarta - Pemerintah telah mengirimkan nama calon Panglima TNI ke DPR. Dia adalah KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Sudah terima suratnya. Hanya ada 1 nama, Pak Gatot Nurmantyo, KSAD," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015).

Surat itu diterima oleh DPR baru saja pada sore ini. Dalam surat tersebut, Jokowi tidak menjelaskan alasan pemilihan Gatot menjadi calon panglima TNI.

"Presiden tidak tulis alasan, hanya prosedur," ucap Fahri.

Bila mengikuti tradisi giliran pengisian jabatan panglima TNI, seharusnya kali ini jabatan tersebut diisi oleh KSAU. Dengan dipilihnya KSAD sebagai calon panglima TNI, itu berarti Presiden Joko Widodo tidak menerapkan tradisi bergiliran tersebut.
http://news.detik.com/read/2015/06/0...991101mainnews


Jokowi Diminta Jelaskan Penunjukan Calon Panglima TNI


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat presiden berisi nama calon Panglima TNI, yang menunjuk KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Jenderal Moeldoko.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan mengenai penunjukan tersebut. Meskipun, Jokowi tidak melakukan pelanggaran Undang-undang. Selama ini, jabatan Panglima TNI diisi oleh Kepala Staf secara bergiliran dari antar kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
"Tapi ini mengubah konsensus yang dibangun 10 tahun oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kami tak menuduh presiden ada motif politik di dalamnya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2015).
Politikus PKS itu mengharapkan Jokowi memberikan penjelasan yang lebih spesifik. Contohnya, Jokowi dapat membuat pernyataan penunjukan Gatot sebagai Calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden. "Ya itu biasa saja. Tapi bagaimanapun mengubah kebiasaan itu ada satu penjelasan," katanya.
Fahri menjelaskan profesionalisme harus dijaga dalam tubuh TNI. TNI merupakan garda terdepan menjaga garis pertahanan terluar Indonesia. Menurut Fahri, penjelasan Presiden Jokowi sangat diperlukan masyarakat.
"Presiden tidak menjelaskan alasan, hanya menjelaskan prosedur. Pak Moeldoko sudah pensiun. Jadi perlu diganti. Mungkin presiden punya maksud lain. Itu penting karena presiden perlu menjaga suasana di tubuh TNI," ujar Fahri.

http://www.tribunnews.com/nasional/2...n-panglima-tni

walau ane secara pribadi bingung dengan sikap jokowi yang memilih AD sebagai pangab lagi..... ane yakin beliau memilih AD karena untuk menstabilkan TNI...... soalnya yang saat ini bisa membuat stabil kondisi politik di indo adalah AD......